petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Bawaslu Kepulauan Seribu pastikan semua logistik selamat sampai tujuan******Petugas gabungan mengangkat logistik Pemilu 2024 yang akan didistribusikan ke sejumlah pulau di wilayah Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/aa.
distribusi logistik hari ini menggunakan empat buah kapal tradisional
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Seribu memastikan seluruh logistik pemilu yang dikirim melalui laut dari Pulau Pramuka ke sejumlah tujuan sudah sampai dengan selamat.
"Alhamdulillah tadi logistik diberangkatkan dari Pulau Pramuka sekitar pukul 10.00 WIB dan sekitar pukul 14.00 WIB sudah sampai di lokasi," kata Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu Rahadi Pramono di Jakarta,Senin.
Ia mengatakan laporan ini diterima dari panitia yang ikut serta di kapal yang membawa logistik pemilu.
"Logistik sudah sampai dengan baik tanpa ada kendala yang berarti," kata dia.
Ia mengatakan logistik pemilu didistribusikan dari Pulau Pramuka menuju pulau-pulau di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
Ia mengatakan distribusi logistik hari ini menggunakan empat buah kapal tradisional.
"Tiga kapal ke Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan satu kapal ke Kepulauan Seribu Utara," kata dia.
Sementara Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi mengatakan empat kapal yang mengangkut logistik pemilu adalah Kapal Makmur Jaya, Kapal Cahaya Laut, Kapal Jelajah, dan Kapal Bima.
Kapal Makmur Jaya berangkat dari Pulau Pramuka menuju Pulau Kelapa. Di lokasi itu ada 19 tempat pemungutan suara (TPS) dan ada 5.327 surat suara serta 76 kotak suara dan 76 bilik suara. Total ada 5.192 pemilih di daerah setempat.
Kemudian Kapal Cahaya Laut yang berangkat dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung. Di pulau tersebut ada 18 TPS dan dua TPS di Pulau Payung.
Total ada 4.288 pemilih dan pihaknya mengirimkan 4.385 surat suara dan 72 kotak dan 72 bilik suara. Setelah itu ada Kapal Jelajah yang mengangkut logistik dari Pulau Pramuka menuju Pulau Lancang.
Di Pulau Lancang ada 10 TPS dan empat TPS di Pulau Pari dengan total pemilih 2.607 orang. Logistik yang dikirimkan 2.665 surat suara serta 40 kotak suara dan 40 bilik suara.
Kapal keempat bernama Kapal Bima yang mengangkut logistik dari Pramuka ke Pulau Untung Jawa yang memiliki tujuh TPS dengan 1.803 pemilih.
"Kami mengirim 1.843 surat suara dan 28 kotak serta 28 bilik suara," kata dia. Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu kawal distribusi logistik ke pulau-pulau Baca juga: Fahira Idris penuhi panggilan klarifikasi Bawaslu Kepulauan Seribu Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu beri perhatian khusus TPS di pulau terluar
BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon******Arsip Foto - Warga mencari ikan di tepi pantai Teluk Ambon dengan latar belakang Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon, Maluku, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt/am.
Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Harlin Turiah, merekomendasikan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon, Maluku, mengingat keberadaannya yang sudah terancam punah.
"Kami merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar Bahasa Laha ini tetap lestari, untuk dibuatkan salah satunya menjadi bahasa persatuan di daerah Ambon karena Nahasa Laha ini memiliki 15 sebaran dialek di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Lease (Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut)," kata Harlin dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Harlin menjelaskan penduduk di Negeri (setingkat desa) Laha berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 7.167 jiwa, tetapi penutur Bahasa Laha yang aktif hanya sekitar 240 jiwa, dengan rata-rata pemakai berusia di atas 50 tahun.
"Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha. Padahal ini menjadi aset budaya kita yang betul-betul masih ada terkait bahasa yang ada di Kota Ambon," ujarnya.
Baca juga: BRIN ungkap alasan bahasa daerah bisa terancam punah
Ia mengutarakan situasi kebahasaan di Maluku sangat beragam, hanya berbatas daerah atau kampung saja sudah berbeda bahasa, yang menjadikan jumlah bahasa di Maluku menempati peringkat ketiga terbanyak setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur, sehingga Bahasa Laha sangat penting untuk dilestarikan.
"Di Ambon, secara umum kita menggunakan Bahasa Melayu Ambon, saya menyebutnya lebih cocok dengan Bahasa Indonesia dialek Ambon. Bahasa Melayu Ambon inilah yang kemudian banyak memengaruhi masyarakat dan lebih banyak digunakan," tuturnya.
Ia menyebutkan sudah tidak ada penutur aktif di bawah 50 tahun, karena mereka hanya sebatas menjadi penutur pasif.
"Dahulu usia anak-anak diajarkan bahasa daerah, sekarang hampir tidak ada. Sekarang hampir semua menggunakan Bahasa Indonesia Melayu Ambon, baik di situasi resmi maupun tidak resmi," ucapnya.
Baca juga: Kemenag terbitkan mushaf Al Quran terjemahan bahasa Melayu Ambon
Selain itu, menurutnya, selama ini juga tidak ada ruang informal agar para penutur saling berkomunikasi.
"Niat hanya datang dari tetua adat, tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Untuk itu harus ada dukungan baik dari Kemendikbudristek di Badan Bahasa maupun periset bahasa dari BRIN bisa menyokong pelestarian bahasa di Laha," paparnya.
Ia juga berharap agar masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu baik di tingkat sosial maupun tingkat pembuat kebijakan, untuk menyokong kelestarian Bahasa Laha, dengan menetapkan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon.
Baca juga: Kemenag telah terjemahkan Al Quran dalam 26 bahasa daerah
Beberapa timses caleg mendaftar konsultasi stres di RSUD Taman Sari******Ilustrasi - Seseorang yang mengalami stres. ANTARA/Pixabay/am.Jakarta (ANTARA) - Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat, menerima konsultasi indikasi gangguan mental termasuk stres dari beberapa orang yang merupakan tim sukses caleg, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendukung fanatik dan partisipan pemilu.
Layanan tersebut dibuka pada Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktik psikiater. RSUD Taman Sari telah menerima pendaftaran dari 40 orang, beberapa di antaranya merupakan tim sukses calon anggota legislatif (caleg).
"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp60.000 saja," kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari, dr Ngabila Salama saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.
Jika ada rujukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka konsultasi tanpa dipungut biaya atau gratis.
Baca juga: Antisipasi caleg stres, Jakbar tidak lakukan persiapan khusus Baca juga: Dinkes DKI siap bantu tangani caleg stres
Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stres gratis pada Selasa (20/2) mendatang. Layanan ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Soeharto Heerdjan.
"Akan ada interpretasi hasil tes canggih ini oleh psikiater dan psikolog klinis sekaligus penyuluhan," ujar dia.
RSUD Taman Sari juga berencana membuka layanan konsultasi secara daring (online) selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus.
"Itu untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater RSUD Taman Sari untuk konseling dan atau pengobatan atau tidak," kata dia.
Hingga kini, kata Ngabila, sudah ada 40 orang anggota tim sukses (timses) yang mendaftar di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari. "Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg," kata Ngabila. Baca juga: Dokter jiwa: Isu kecurangan Pemilu bisa memicu gangguan mental Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental
Polisi tangkap dua pencuri motor yang beraksi belasan kali di Jakarta******Kapolsek Kelapa Gading Maulana Mukarom (kanan) saat melakukan jumpa pers penangkapan pelaku pencurian di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta UtaraJakarta (ANTARA) - Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor berinisial MM (35) dan A (23) yang telah belasan kali melakukan aksi pidana tersebut di Jakarta.
"Tersangka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 18 kali dalam kurun waktu 12 bulan di wilayah Jakarta," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom saat jumpa pers di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, kedua pelaku mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di depan rumah atau di pinggir jalan yang tidak ada pengawasan dari pemiliknya.
Dalam menjalankan aksi pelaku mempersiapkan alat berupa kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil.
Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto Bustarosa mengatakan, penangkapan ini berawal dari kedua pelaku yang akan menjalankan pencurian motor di Gading Sengon Kelapa Gading Barat pada 6 Januari 2024.
Baca juga: Polsek Pademangan ringkus pencuri sepeda motor bersenjata api Baca juga: Polisi tangkap pelaku jambret yang kerap beraksi di Jakarta Utara
Pelaku ini melihat sepeda motor korban dalam kondisi hidup dengan kunci terpasang. Pelaku MM mengambil sepeda motor milik korban dan tersangka A yang saat ini masih dalam pencarian menunggu di atas sepeda.
Setelah tersangka MM membawa sepeda motor ada yang berteriak maling sambil menunjuk ke arah pelaku.Tim Reserse Mobile (Resmob) Polsek Kelapa Gading melakukan pengejaran yang akhirnya tersangka MM berhasil ditangkap namun tersangka A berhasil melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
Polisi mengamankan barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor, sepeda motor, kunci kontak dan kunci leter T. Pelaku disangka pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dengan ancaman pidana kurungan maksimal tujuh tahun.
“Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku A yang masih melarikan diri,” kata dia.
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli BaiduriJakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.
"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.
Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.
Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi. Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.
Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024
Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas
"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran
Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna******Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.
Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.
"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah
Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.
Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.
"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat
Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.
"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.
Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.
Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif
Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza******Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk mengecam tindakan Israel di Jalur Gaza sudah sampai pada taraf yang keterlaluan.
Dalam wawancara singkat dengan televisi Austria ORF pada Senin pagi waktu setempat, Turk juga mengatakan situasi di Jalur Gaza "amat mengerikan".
"Saya tidak bisa berkata-kata lagi," ucap Turk terkait kondisi masyarakat sipil Palestina di Gaza saat ini.
Apalagi, ucapnya, PBB kini justru menjadi pion dalam konflik yang terjadi.
Komisioner PBB tersebut turut mengkritisi negara-negara barat yang menangguhkan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, yang ia sebut amat tidak tergantikan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Ia juga merasa "khawatir dan kecewa" terhadap keputusan Israel melanjutkan serangannya melawan Hamas ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan.
Sekitar 1,4 juta rakyat Palestina kini mengungsi dari serbuan Israel di kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut tanpa makanan maupun bantuan kemanusiaan yang cukup, kata Turk.
Ia menyebut, saat ini sudah lebih dari 27 ribu rakyat Palestina, yang dua per tiga di antaranya adalah wanita dan anak-anak, terbunuh.
Sementara itu, lebih dari 60 ribu lainnya terluka akibat perang dengan Israel, kata Komisioner PBB itu.
Kehancuran besar rumah-rumah, ladang pertanian, dan blokade bantuan kemanusiaan yang terjadi di Gaza menunjukkan adanya hukuman kolektif kepada rakyat Palestina, ucapnya.
Padahal, kata Turk, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, terlebih dengan adanya bukti yang jelas bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Malaysia kutuk keras serangan besar-besaran Israel di Rafah Baca juga: Inggris prihatin dengan rencana serangan darat Israel ke Rafah Baca juga: UNRWA sebut serangan militer di Rafah adalah "sebuah resep bencana"
Ekonom: Pemilu kondusif beri penguatan pasar keuangan domestik******Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/am.
Dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang berjalan kondusif menjadi sentimen positif terhadap penguatan pasar keuangan domestik.
"Pasar keuangan domestik cenderung mengalami penguatan pada hari ini di mana rupiah yang menguat hingga di bawah level 15.600 per dolar AS, sementara IHSG juga mengalami penguatan 1,7 persen atau 124 poin ke level 7.334 pascapemilu, yang berjalan kondusif," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Kepala Ekonom Bank Permata itu menuturkan penguatan pasar keuangan domestik juga dipengaruhi oleh hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei yang mengindikasikan potensi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 satu putaran.
Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Sebelumnya, karena terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka pemilu 2024 berpotensi berlanjut ke putaran kedua pada Juni 2024, yang dapat menimbulkan periode ketidakpastian yang berkepanjangan dan pada gilirannya akan mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan peluang pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden satu putaran, maka akan menghilangkan sebagian ketidakpastian, yang mungkin membebani belanja konsumen dan investasi dalam beberapa bulan mendatang.
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Rabu (14/2/2024) menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul lebih dari 50 persen, sehingga berpotensi pemilu hanya dalam satu putaran.
"Meskipun hasil tidak resmi tampaknya menghilangkan beberapa ketidakpastian, namun terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai," ujar Josua.
Ia menuturkan beberapa hal yang perlu diwaspadai meliputi hasil resmi yang mengonfirmasi kemenangan dan menghindari putaran kedua; susunan kabinet dan penunjukan menteri-menteri penting pada pemerintahan mendatang; serta kebijakan atau prioritas pemerintahan mendatang yang akan disampaikan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.
"Khususnya, terkait keberlanjutan kebijakan terutama di bidang ekonomi apakah akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya," tuturnya.
Lebih lanjut, dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Dengan adanya ruang pemangkasan suku bunga BI Rate pada semester II 2024, maka kepercayaan investor terutama investor asing cenderung akan menguat dan selanjutnya berpotensi mendukung berlanjutnya kinerja positif pasar modal hingga akhir tahun 2024.
Selain investasi portofolio, investasi langsung baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) juga diperkirakan akan meningkat pada semester II 2024, sehingga diharapkan investasi riil menjadi faktor pendukung stabilitas nilai tukar rupiah hingga akhir tahun ini.
Baca juga: Menko Perekonomian: Pemilu tingkatkan konsumsi masyarakat Baca juga: Peneliti: Pertumbuhan sektor riil sama dengan pasar uang usai pemilu Baca juga: FEI paparkan 9 poin untuk diperhatikan para capres-cawapres
Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******Arsip Foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/am.Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).
"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.
"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.
Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu
Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu
Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.
"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.
"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.
Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.
"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.
Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk
《slot nominal 5000》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rans4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot nominal 5000》bab terbaru。