link slot besar

Tuhan lahir

prediksi togel las vegas

Wapres Ma'ruf: Upaya capai NZE harus sejalan dengan SDGs******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan upaya untuk mencapai keberlangsungan lingkungan melalui nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Wapres mengatakan saat ini Indonesia sudah berkomitmen penuh untuk dapat mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 dengan memperhatikan pembangunan yang berorientasikan lingkungan.

“Saya berharap melalui NATURE Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Nusantara TV ini, secara inklusif dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mendorong semua pihak mencapai bebas emisi karbon pada tahun 2060,” kata Wapres sebagaimana keterangan dikutip di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka acara Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum 2024) di Jakarta, beberapa hari lalu.

Adapun pemenuhan komitmen untuk mencapai nol emisi karbon tahun 2060 tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia, seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi mewujudkan NZE yang sejalan dengan SDGs melalui digitalisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, penerapan transformasi digital memberikan dampak positif terhadap lingkungan, antara lain yakni dekarbonisasi aksi iklim, dematerialisasi untuk kelestarian alam, serta detoksifikasi untuk mencegah polusi.

Secara keseluruhan hal tersebut ditujukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca.

"Digitalisasi dapat mengurangi emisi gas karbon dan mencapai keberlanjutan lingkungan melalui teknologi penggunaan AI," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, lembaga korporasi negara itu berinisiatif untuk menurunkan dekarbonisasi melalui lima aspek.

Aspek tersebut antara lain yakni mengembangkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan PLTU, membangun ekosistem kendaraan listrik, solusi berlandaskan lingkungan, serta karakter kebijakan yang berorientasi lingkungan, seperti green and blue hydrogen.

Lebih lanjut ia menilai dalam mencapai dekarbonisasi 2060, pengelolaan alam yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan planet, people, dan profit (3P).

Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berkontribusi melalui penerapan program Jalur Rempah yang memiliki tujuan untuk mengaktifkan kembali konektivitas jalur perdagangan maritim rempah internasional.

Baca juga: PLN paparkan strategi percepatan NZE di Jawa Timur
Baca juga: Direktur BEI : Bursa Karbon bidik 96 pengguna jasa di akhir 2024
Baca juga: Sekjen ESDM sampaikan strategi NZE saat kuliah umum Gerilya Academy

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid menyampaikan, program tersebut mengajak generasi muda untuk mengidentifikasi sumber komoditas rempah yang potensial sehingga tidak ada lagi yang terkubur.

Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan holtikultura Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam forum tersebut juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi konferensi Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum) yang diselenggarakan oleh Nusantara TV yang menurutnya membantu semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu lingkungan.

“Saya mengapresiasi Nusantara TV dan semua pihak yang bekerjasama atas upaya penyelenggaraan konferensi NATURE Forum ini, yang tidak hanya membahas isu-isu terkini ekologi dan sosial masyarakat di segala aspek termasuk melalui tren pariwisata berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Penyihir Serbaguna

cara dapat duit gampang

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ada pintu ke ruang bawah tanah

situs togel yang ada bonus new member

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

uap baja dan api

pinjam uang tenor 12 bulan

Kalangan pengusaha China incar peluang dari "kekuatan produktif baru"******

Harbin (ANTARA) - Ratusan pengusaha, pakar, dan akademisi berkumpul di Resor Ski Yabuli di Provinsi Heilongjiang, China timur laut, dan mendiskusikan berbagai peluang baru yang didapatkan industri manufaktur China dari "kekuatan-kekuatan produktif baru".

"Kekuatan-kekuatan produktif baru" yang dimaksud antara lain seperti bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Sebagai pusat manufaktur dan inovasi, China memiliki sistem rantai pasokan terlengkap di dunia dan talenta yang berlimpah," kata Presiden Panasonic (China) Co., Ltd. Zhao Bingdi dalam forum manufaktur di pertemuan tahunan China Entrepreneurs Forum (CEF) ke-24.

Menurut Zhao, perusahaannya memandang China sebagai pasar yang paling penting, dan berharap dapat mengidentifikasi lebih banyak peluang untuk bersaing dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China.

Zhou Yuxiang, salah satu pendiri sekaligus CEO Blacklake, perusahaan teknologi yang berbasis di Shanghai, meyakini bahwa rantai industri yang lengkap di China dapat mengubah pengiriman yang fleksibel menjadi keuntungan baru bagi industri manufaktur China.

Zhou mengatakan bahwa setelah mengunjungi lebih dari 90 perusahaan manufaktur, dia menemukan bahwa beberapa di antaranya mengalami kelebihan kapasitas, sementara banyak kebutuhan kustomisasi nonstandar di pasar belum diwujudkan.

Zhou berpendapat bahwa meningkatkan kecepatan pengiriman produk dan kapasitas pengiriman yang fleksibel sangat penting di tengah perubahan pesat dalam tren dan permintaan pasar.

Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan sistem rantai industri yang dikembangkan dengan baik dan kekuatan produktif baru, termasuk AI dan teknologi digital.

Menurut Ye Jun, presiden DingTalk, aplikasi pesan instan di tempat kerja milik Alibaba, AI akan membuka era baru perubahan dan perkembangan teknologi.

Ye mengatakan bahwa AI dan kantor kolaboratif tidak hanya mampu menangani urusan yang berulang secara efisien, tetapi juga menghadirkan transformasi mendalam dalam hal interaksi manusia-komputer, dekomposisi kelompok dan perencanaan tugas, serta pelaksanaan tugas.

Dia menambahkan bahwa pasar membutuhkan perusahaan untuk secara konstan menyentuh "batas maksimal" dari model-model AI skala besar, serta menyerukan agar lebih banyak model industri kecil atau khusus meningkatkan kepastian untuk pelaksanaan tugas tertentu.

"Sistem tool-typeseperti televisi, mobil, dan Dingtalk sangat cocok untuk model berukuran kecil dan menengah, yang output-nya memberikan kepastian. Kami melihat potensi besar untuk AI di bidang ini," kata Ye.

Pada 2001, sekelompok pengusaha China mendirikan Yabuli China Entrepreneurs Forum di Heilongjiang.

Saat ini, forum tersebut telah berkembang menjadi salah satu platform paling berpengaruh bagi para pengusaha di negara tersebut.

Selain serangkaian forum pengusaha, upacara penandatanganan proyek-proyek kerja sama juga diadakan dalam pertemuan tahun ini. Proyek-proyek tersebut berfokus pada bidang-bidang utama, seperti ekonomi digital, bioekonomi, ekonomi salju dan es, energi baru, peralatan canggih, kedirgantaraan, dan material-material baru. Sebanyak 125 proyek telah ditandatangani, dengan total nilai kontrak sekitar 94 miliar yuan (1 yuan = Rp2.177).

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

mpocash

Kemenkeu optimalkan APBN untuk jaga aktivitas manufaktur RI******

Di tengah pelemahan ekonomi global dan masih berlanjutnya perlambatan manufaktur di beberapa negara, Indonesia mampu menjaga aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Capaian ini akan terus dijaga dengan optimalisasi APBN dan tetap mengantisipasi risiko

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga kinerja positif sektor manufaktur Indonesia.

Aktivitas manufaktur Indonesia terus melanjutkan kinerja kuat, tercermin pada Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2024 masih berada pada level 52,7. Meski sedikit menurun dari capaian Januari (52,9), namun PMI manufaktur Indonesia tetap berada pada zona ekspansif.

“Di tengah pelemahan ekonomi global dan masih berlanjutnya perlambatan manufaktur di beberapa negara, Indonesia mampu menjaga aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Capaian ini akan terus dijaga dengan optimalisasi APBN dan tetap mengantisipasi risiko global saat ini,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Jumat.

Meskipun dihadapkan pada tren pelemahan aktivitas ekonomi global, permintaan domestik yang masih kuat serta permintaan dari beberapa mitra dagang utama yang masih tumbuh kuat mampu menjaga momentum kinerja sektor manufaktur nasional.

Beberapa negara mitra dagang Indonesia yang sektor manufakturnya masih mencatatkan ekspansi yaitu India (56,7) dan Amerika Serikat (51,5). Sementara, PMI manufaktur negara kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand masih terkontraksi, masing–masing ke level 49,5 dan 45,3.

Febrio mengatakan kinerja manufaktur Indonesia yang masih ekspansif ini didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input sebagai antisipasi peningkatan permintaan menjelang Ramadhan.

Kepercayaan bisnis pada Februari 2024 berada di level tertinggi, menandakan optimisme pelaku bisnis terhadap prospek produksi Indonesia di tahun 2024 relatif masih tinggi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan kinerja industri manufaktur Indonesia tetap dalam level yang ekspansif meski di tengah resesi global.

Hal itu dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur Indonesia yang mencapai 3,44 persen dalam periode 2014-2022.

“PDB industri manufaktur Indonesia mencapai 3,44 persen dalam periode 2014-2022, lebih tinggi dari pertumbuhan manufaktur dunia maupun OECD dan kontribusi industri manufaktur sebesar 19,9 persen,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Baca juga: Kementerian ESDM dan Kemenkeu koordinasi soal IUPK Vale Indonesia

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Infinity dimulai dengan horor

beton88

Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)