mahfud md pinjol

Brahmacharya

DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Askrindo beri santunan yatim piatu di tujuh kota sambut HUT ke******

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

PT SMI Catat Nilai Komitmen Pembiayaan dan Investasi Rp137,7 T di 2023******

PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) atau PT SMI mencatatkan nilai komitmen pembiayaan dan investasi perusahaan sebesar Rp137,7 triliun per Desember 2023.

Di samping itu pada tahun lalu PT SMI telah berkontribusi pada aktivitas pembiayaan dan investasi pembangunan proyek infrastruktur senilai Rp 727,3 triliun.

"Komitmen pembiayaan dan investasi Rp137,7 triliun. Kalau kita lihat di situ, kita sebenarnya terlibat dalam proyek itu lebih dari Rp720 triliun, karena sebanyak pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama," tutur Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam acara media briefing di Kantor PT SMI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ia merinci sebaran pembiayaan untuk proyek sebesar Rp727,3 triliun digelontorkan untuk badan usaha sebesar Rp592,4 triliun, Rp93,8 triliun untuk investasi, dan untuk publik sebesar Rp41,1 triliun.

Direktur Pembiayaan dan Investasi Sylvi J Gani mencatat angka outstanding pembiayaan dan investasi perseroan adalah senilai Rp91,3 triliun.

"Untuk outstanding tentunya ada peningkatan outstanding atau data growth terhadap badan usaha, di mana di akhir Desember 2023 outstanding dari badan usaha mencapai Rp56,4 triliun dan outstanding pemda (pemerintah daerah) mencapai Rp28,6 triliun," kata dia.

Sementara gross disbursement 2023 perseroan adalah Rp15,3 triliun, yang terdiri dari disbursement ke badan usaha senilai Rp15 triliun dan ke pemda sebesar Rp255 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata menyampaikan pendapatan perseroan melonjak sebesar 22,8 persen pada thaun lalu. PT SMI membukukan pendapatan senilai Rp7,6 triliun, meningkat dibanding pendapatan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak Rp6,2 triliun.

"Laba itu tumbuh positif dan pertumbuhannya relatif cukup tinggi di atas 20 persen. Dan ini juga mungkin diimbangi oleh pembangunan operasional yang meningkat juga di sekitar 32 persen," tutur Darwin.

Gross income perseroan di 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 21,4 persen, dari posisi Rp31, triliun menjadi Rp3,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dari ksatria menjadi raja

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]