uang123

Dekan Elit

rajasakong88

Kantor SAR Palu latih 51 orang terkait metode SAR permukaan air******

Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat

Palu (ANTARA) - Kantor SAR pencarian dan pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Sulawesi Tengah melatih sekitar 51 orang tentang metode SAR di permukaan air, guna meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan penyelamatan. "Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat," kata Kepala Pusat Latihan Basarnas Anggit Mulyo Satoto saat meninjau pelaksanaan pelatihan SAR di Palu, Jumat. Ia menjelaskan, potensi SAR harus memiliki keterampilan dan keahlian rescue, karena dalam kegiatan SAR ada hal-hal teknis dalam melakukan tindakan pencarian serta pertolongan. Maka hal itu diperlukan pengetahuan yang cukup, sehingga dalam melaksanakan operasi bisa cepat, tepat, dan akurat. "Pelatihan ini berkat kerja sama Basarnas dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap dari kegiatan ini kapasitas potensi SAR di Palu dan sekitarnya lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan manajemen operasi lebih kuat," katanya. Peserta pelatihan berasal dari personel TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), maupun Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan organisasi kemanusiaan yang berada di Kota Palu. Dalam penguatan kapasitas potensi SAR Basarnas memberikan materi substansial, yakni Medical Frlirts Responder (MFR),dan metode pertolongan di permukaan air, setelah itu dilanjutkan simulasi. "Dalam dunia SAR peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkala, ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali metode-metode penyelamatan yang sudah pernah dipelajari," kata Anggit. Pelaksanaan operasi SAR, katanya, wajib memperhatikan standar operasional prosedur (SOP), dalam artian tindakan penyelamatan dilakukan tidak hanya memperhatikan keselamatan korban, tetapi keamanan dan keselamatan individu juga menjadi bagian penting dalam menjalankan operasi. "Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

citibet88

Majalah TIME PHK 15 Persen Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Majalah TIME memberhentikan (PHK) sekitar 15 persen karyawan pada Selasa (23/1). Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

PHK di TIME terjadi pada hari yang sama ketika lebih dari 400 staf Condé Nast melakukan demo mogok kerja 24 jam untuk memprotes PHK di penerbit prestise tersebut, dan The Los Angeles Times memangkas karyawa divisi redaksi sebesar 20 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Peri Mengejar Monster

link bo gacor hari ini

Respons Djarum******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah perusahaan Indonesia disebut-sebut oleh konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir sebagai sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan  Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 satu putaran.

Perusahaan tersebut termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, Senin (22/1) malam.

Merespons klaim tersebut, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Budi menegaskan perusahaan akan mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karenanya, perusahaan tidak akan memaksa karyawan untuk memilih paslon tertentu.

"Dalam konteks pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung, dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari (2024) nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti," katanya.

"Sampai akhir kami akan tetap membangun membangun Indonesia siapa pun presidennya. Yang penting dan utama adalah NKRI kita tetap utuh, kita bisa sama menjadikan negara Indonesia lebih adil, makmur, sejahtera," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Tubuh dharma saya yang keren

menghasilkan uang dengan cepat

Bisakah Seluruh Pengguna Kendaraan Pribadi Pindah ke Angkutan Umum?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klarifikasi Wacana Pajak Motor Bensin Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Insentif Pajak Sektor Pariwisata Diskon Jadi 12 Persen

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut Isu Sri Mulyani Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Hoaks

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Bumi ini agak jahat

hokiwin77

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Q menghancurkan langit

pinjol lebih dari 90 hari

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

(skt/agt)