shoptoto

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskindi Pulau Jawa per September 2022. Upah minimum provinsi (UMP) DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.

BPS melaporkan persentase penduduk miskin di DIY pada September mencapai 11,49 persen. Meski demikian, jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.

Selain menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Yogyakarta juga merupakan daerah dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) terkecil kedua setelah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara, untuk upah minimum kabupaten (UMK) 2023 Yogyakarta naik di rentang 7,6 persen hingga 7,9 persen. Secara rinci, UMK Kota Yogyakarta pada 2023 naik menjadi Rp2.324.775,50. Kenaikannya Rp170.806 atau 7,90 persen dari tahun lalu.

UMK Kabupaten Sleman naik Rp158.519 atau 7,92 persen menjadi Rp2.159.519,22. Sedangkan Bantul UMK 2023 adalah sebesar Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen dari 2022.

Selanjutnya, UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp146.172 atau 7,68 persen menjadi Rp2.050.447,15. Terakhir, UMK Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00, naik Rp149.226 atau 7,85 persen dari 2022.

Sekda DI Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji mengatakan UMK 2023 merupakan penjumlahan antara upah minimum 2022 dengan inflasi provinsi sebesar 6,81 persen. Kemudian ditambah dengan perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan a (alpha).

Ia mengklaim hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka a sebesar 0,2. Khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22.

"UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan, mestinya sudah di atas UMK," papar Aji beberapa waktu lalu.

Setelah DI Yogyakarta, provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.

Lihat Juga : Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund

Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,49 persen per September 2022. Jumlah ini meningkat dibanding Maret 2022 yang mencapai 10,38 persen.

Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.

Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.

Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.

Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.

Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Mengintip Gaji Pekerja Rumah Tangga di Indonesia******

Pemerintah ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan hal utama yang perlu diatur dalam RUU PPRT adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/1).

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Mengutip data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga Desember 2022 dibanding November 2022 naik 0,08 persen, yaitu dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara upah riil Desember 2022 dibanding November 2022 turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Adapun catatan detik.com dengan mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi yaitu:

ART Sumatera Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatera Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatera Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Lelang Ulang, Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Molor******

Kementerian PUPR bakal melelang ulang proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat. Pengerjaan pembangunan proyek bakal mundur dari jadwal awal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan lelang ulang dilakukan karena gagal melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan kontraktor sebelumnya.

"Kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close. Konstruksinya bakal mundur lagi," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/1).

Hedy menekankan bahwa pembangunan baru akan dilakukan setelah ada investor baru. Karenanya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan lelang dan diharapkan bisa mencapai kesepakatan pembiayaan.

"(Konstruksinya) nanti setelah ada investor baru," jelasnya.

Sebelumnya, menurut BPJT Kementerian PUPR, Tol Getaci terbagi atas empat seksi. Seksi pertama, Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi kedua Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, seksi ketiga Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi keempat Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 km.

Tol Getaci akan dibangun dalam dua tahap yakni pada tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024, dengan menyelesaikan seksi pertama dan kedua. Kemudian, tahap kedua bakal menyelesaikan seksi ketiga dan keempat dengan target penyelesaian pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Deretan 10 Crazy Rich Indonesia yang Kaya Raya dari Sawit******

Indonesia dikenal sebagai produsen sawitnomor wahid di dunia. Sebagai komoditas ekspor unggulan Tanah Air, sawit kerap menolong neraca perdaganganIndonesia biar defisitnya tidak terlalu dalam, bahkan surplus.

Kinerja cemerlang sawit juga berdampak pada kantong para pebisnis perkebunan ini. Deretan pengusaha sawit bahkan masuk jajaran crazy richalias orang super kaya di Indonesia.

Pundi-pundi kekayaan para konglomerat ini salah satunya bersumber dari bisnis sawit. Setidaknya, ada 10 nama yang sudah dikenal sebagai juragan sawit paling tajir dengan kekayaan mencapai triliunan rupiah. Berikut daftarnya:

Selain dari mie, cuan Anthony Salim juga mengalir dari sawit melalui Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis mulai dari pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.

Tak hanya kelapa sawit, perusahaan ini juga mengelola komoditas perkebunan lainnya seperti budidaya karet, tebu, dan tanaman lainnya.

Mengutip Forbes, Anthony Salim menduduki posisi ke-5 sebagai konglomerat terkaya di Indonesia 2022. Kekayaannya mencapai US,5 miliar atau setara Rp113 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).

2. Keluarga Widjaya

Keluarga Widjaja berada di peringkat ke-3 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2022. Kekayaannya mencapai US,8 miliar atau setara Rp164 triliun.

Keluarga ini terkenal sebagai pemilik Sinar Mas Group. Pendiri konglomerasi bisnis keluarga ini, Eka Tjipta Widjaja, meninggal pada Januari 2019.

Melalui merek Filma, Sinar Mas Group menjadi produsen minyak goreng terbesar di Indonesia. Grup konglomerat ini juga memiliki perusahaan penghasil sawit terbesar di dunia Golden Agri-Resources.

3. Bachtiar Karim

Kekayaan Bachtiar Karim diperoleh dari salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Musim Mas. Perusahaan tersebut mengklaim sebagai grup kelapa sawit pertama yang disertifikasi oleh Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2012 dan Palm Oil Innovation Group (POIG) pada 2019.

Musim Mas memiliki pengolahan kelapa sawit dari hulu, hilir hingga ke logistiknya. Dari hulu, perusahaan ini menanam kelapa sawit untuk minyak mentah dan kernel sawit. Di hilir, Musim Mas memproduksi minyak kelapa sawit untuk sabun, oleokimia, biofuel, dan produk lainnya untuk industri.

Saat ini, Bachtiar dinobatkan sebagai orang terkaya ke-11 dengan kekayaan sebesar US miliar atau setara Rp60 triliun.

4. Martua Sitorus

Pengusaha kelapa sawit tulen ini telah mendirikan perusahaan Wilmar International Ltd di Singapura. Kerajaan bisnis tersebut ia dirikan bersama dengan Kuok Khoon Kong pada 1991.

Perusahaan yang ia dirikan berfokus pada penyulingan minyak nabati, produsen lemak nabati dan oleokimia khusus, minyak kemasan konsumen, hingga tepung beras.

Pada tahun lalu, Wilmar International mengklaim mendapatkan keuntungan bersih dari kelapa sawit senilai US,89 juta atau setara Rp27 miliar. Oleh karena itu, Martua Sitorus saat ini didapuk sebagai orang terkaya ke-17 dengan harta mencapai US,1 miliar atau setara Rp46 triliun.

5. Peter Sondakh

Peter Sondakh memang dikenal sebagai pengusaha pemilik Rajawali Corpora yang bergerak di berbagai bidang mulai dari perhotelan, media, pertambangan hingga kelapa sawit.

Di bidang media Peter memiliki Rajawali Televisi. Sementara di bidang kelapa sawit ia memiliki Eagle High Plantations. Kini, Peter memiliki kekayaan US,9miliar atau setara Rp28 triliun dan menduduki posisi ke-22 sebagai orang terkaya di Indonesia.

Lanjut ke halaman sebelah...

Sukanto Tanoto Hingga Putra Sampoerna

Buku Harian Masalah Aize

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali