slotgacorterpercayahariini

Raja Dewa Kuno

Lion Air Layani Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati Mulai Besok******

Lion Air akan melayani penerbangan umrahdari Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJJ) tujuan Bandar Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Arab Saudi (MED) mulai Sabtu (26/11) besok.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya memperkenalkan penerbangan non-stop (tanpa transit) di BIJB guna memperlancar pelaksanaan perjalanan umrah.

Selain itu, hal tersebut juga mempermudah masyarakat untuk menunaikan umrah, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat.

Ia menyampaikan Lion Air telah memenuhi dan menjalankan ketentuan operasional menurut masing-masing negara serta aturan internasional.

Danang juga mengatakan penerbangan ini terlaksana setelah Lion Air memenuhi semua kualifikasi dan persyaratan dari Kementerian Perhubungan dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), termasuk audit keselamatan dan keamanan.

Lebih lanjut, ia mengatakan Lion Air mengoperasikan armada generasi modern jenis pesawat berbadan lebar Airbus 330-300CEO. Pesawat ini didesain bertata letak kursi lorong ganda (double aisle) terdiri dari 18 kelas bisnis dan 374 kelas ekonomi.

"Jenis pesawat tersebut mampu melayani non-stop yang membutuhkan waktu tempuh hingga lebih dari 12 jam, sehingga sangat tepat untuk mendukung penerbangan ibadah Umrah dari BIJB Kertajati Majalengka," kata Danang.

Ia juga menyebut Lion Air menawarkan layanan mencakup bagasi, makanan di dalam pesawat tersedia dalam kelas bisnis dan ekonomi, hiburan selama perjalanan, musik religi, audio video pada setiap kursi.

Untuk kenyamanan tamu dari masing-masing daerah asal, Lion Air juga telah mempersiapkan awak kabin guna membantu kemudahan komunikasi dari aspek bahasa.

Danang menambahkan seluruh pesawat sudah menjalani perawatan intensif, dalam performa terbaik, dan laik terbang. Armada juga telah dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Minat Investasi di IKN Diklaim Meroket 39 Kali Lipat******

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengklaim jumlah investoryang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru membludak. 

Hal itu terutama untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan itu, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut.

Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan langsung membuka penawaran investasi di daerah pengembangan ibu kota negara.

Investasi yang dibuka nantinya akan fokus pada pariwisata, pusat keuangan atau ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Intinya tadi arahan beliau membuka seluas-luasnya  bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Saya kira itu intinya tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Menko Airlangga Dorong PLN Terus Serap Produk Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Upaya PLN meningkatkan TKDN ini dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah.

"Pemerintah akan terus mendorong dan evaluasi, agar pelaku dalam negeri bisa mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita mendukung pendalaman value chaindi sektor ketenagalistrikan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (23/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun ini sebesar Rp288,4 triliun.

"PLN berkontribusi sebesar 84 persen ke produk dalam negeri demi mengembangkan industri nasional berkualitas global," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memenuhi ketentuan TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN.

"PLN pun menargetkan pada 2024 mendatang realisasi TKDN kami bisa mencapai 50 persen," ucapnya.

Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95 persen. Capaian ini sudah melebih target tahun ini yakni sebesar 42 persen. Porsi TKDN ini terus tumbuh sejak 2019 sebesar 36,8 persen, dan tahun 2020 sebesar 40,1 persen.

"Atas saran Pak Menko, kami PLN diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan terutama kapasitas nasional. Kami petakan semua, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat," jelasnya.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Ganjar Naikkan UMP Jateng 8,01 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMPdi daerahnya naik 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69 pada 2023 mendatang.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.1.958.169,69," bunyi ketentuan tersebut, dikutip Senin (28/11).

"Berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," demikian dikutip.

Sejumlah provinsi lainnya juga telah menetapkan kenaikan UMP 2023. Misalnya UMP Yogyakarta yang naik dari naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 dan UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen menjadi sebesar Rp4,9 juta pada 2023.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Buruh Ancam Geruduk Kantor Apindo Jika Gugat Aturan UMP 2023 Naik******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan geruduk kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) jika menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh.

"(Permen) ini langkah mencari win win solution. Sudah ada jalan tengah, jangan digugat. Ini akan memancing reaksi buruh untuk demo besar-besaran," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/11).

Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen. Namun demikian pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen.

Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah. Pasalnya, selama ini ia menilai para pengusaha hanya diam saat sedang untung, namun berteriak ketika rugi.

"Apakah sah (menggugat)? Sah, boleh, tapi tidak ada integritas moral. Ini kan tentang kalau untung berbagi, kalau rugi mari kita diskusikan," tuturnya.

Terlebih, menurut Said, para buruh sudah tiga tahun tidak mendapatkan kenaikan upah minimum. Ia mengaku buruh berbesar hati sebab melihat kondisi pandemi Covid-19. Said pun menyayangkan sikap Apindo yang justru tidak bersimpati saat ini.

"Kami minta dengan hormat Apindo untuk tidak memaksakan kehendak melakukan judicial review. Lebih baik menjalankan Permen 18/2022 karena kalau Apindo dan Kadin mengajukan judicial review terhadap Permenaker, itu artinya melawan pemerintah. Apindo memaksakan kehendak melawan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Sementara, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Pengusaha Pikir******

Pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk menahan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta apabila belum mampu menerapkan kenaikan upah tersebut

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Heber Lolo Simbolon mengatakan alasan penahanan kenaikan itu karena pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta.

Sementara Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta dengan skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Heber menambahkan Kadin sebenarnya mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1 persen, tetap Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6 persen.

Melihat kondisi itu, pengusaha diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru. Pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor.

"Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Kadin juga mempertanyakan besaran acuan UMP yang berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI.

"Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ujar Heber.

[Gambas:Video CNN]