pinjol pakai bank jago

Dewa Tinju Xingyi

Evergrande Dituduh Manipulasi Laporan Keuangan Rp1.227 T******

Komisi Regulasi Sekuritas China(CSRC) menuduh perusahaan properti raksasaEvergrande Group (EGRNQ) melakukan manipulasi laporan keuangan.

Otoritas menduga Evergrande melakukan penggelembungan pendapatan sebesar US miliar atau sekitar Rp1.227 triliun (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS) selama dua tahun.

CSRC menyebut skandal manipulasi laporan keuangan ini menjadi kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Tiongkok. Sebab, berdasarkan volume penjualannya, Evergrande menempati posisi kedua terbesar di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Selain denda kepada perusahaan, pendiri sekaligus Bos Evergrande Xu Jiayin juga dihukum membayar 47 juta yuan atau sekitar Rp102 miliar. Mantan orang terkaya Tiongkok pun dilarang masuk ke pasar saham seumur hidup.

Nasib buruk itu sudah diprediksi oleh seorang ekonom dunia Diana Choyleva. Menurutnya, Evergrande akan mengalami keterpurukan yang berlanjut.

"Kami memperkirakan akan terjadi likuidasi yang berlarut-larut di Evergrande," kata Choyleva dikutip CNN Business, Rabu (20/3).

Evergrande resmi dinyatakan bangkrut pada kuartal III 2023. Pailit diputuskan usai perusahaan gagal membayar utang 0 miliar atau sekitar Rp5.348 triliun pada 2021 lalu.

Utang raksasa Evergrande menjadi lambang krisis yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun di pasar properti China.

Tak lama kemudian, Evergrande diharuskan untuk likuidasi dan diambil paksa oleh pemerintah setempat pada awal 2024.

Kegagalan Evergrande memberikan dampak raksasa bagi negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua dunia itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang nasib pemberi pinjaman dari luar negeri dan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap bisnis asing yang beroperasi di Tiongkok.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Darah yang membakar jiwa

Komitmen Bank Sulselbar Tingkatkan Layanan Publik Lewat Inovasi******

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Sulselbar (Bank Sulselbar) berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabahnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan publik, seperti penanganan transaksi keuangan terintegrasi, menjangkau layanan masyarakat dari kebutuhan sehari-hari, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Penghargaan tersebut diberikan Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) pada acara '6th Satisfaction, Loyalty, & Engagement Awards 2023', di Shangri La Hotel, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Dalam rating SLE, Bank Sulselbar meraih skor tertinggi di antara bank pembangunan daerah (BPD) lainnya. Bahkan, total skornya juga melampaui seluruh bank yang masuk dalam survei.

Di sisi lain, Bank Sulselbar juga melakukan strategi kolaborasi, salah satunya bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik).

Kerja sama ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksional yang lebih efektif dan efisien bagi satuan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2022, total kredit yang disalurkan tercatat Rp20,28 triliun. Lalu, total dana pihak ketiga (DPK)-nya sebesar Rp22,25 triliun. Sementara, laba (rugi) bersih dan total asetnya masing-masing Rp613,28 miliar dan Rp31,73 triliun.

Tentang Bank Sulselbar

Bank Sulselbar merupakan salah satu bank yang dinominasikan dalam CNN Indonesia Awards. Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

Bank yang didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.

Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Kenapa Jokowi Tetapkan PIK******

Presiden Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3).

Ia merinci PSN lainnya yang baru ditetapkan yakni Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang; Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur; dan Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara. Serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Adapun kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara itu BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land. Saat ini, posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land ditempati oleh Franky Oesman Widjaja.

Baik Aguan maupun Franky diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.

Presiden Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, apakah ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN ada hubungannya dengan Aguan dan Franky yang menjadi investor di IKN?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.

"Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Alih-alih PIK dan BSD, Nirwono mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi kawasan Jabodetabekpunjur dan mengembangkan kawasan metropolitan Bandung, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,serta Manado.

Segendang sepenarian dengan Nirwono, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.

Ia menilai BSD memang bisa dikembangkan menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?" imbuhnya.

Balas Budi Jokowi ke Aguan-Franky Widjaja Atas Investasi di IKN

Kamu Xuan Zhou Youwei

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]