cicilan kredit hp

Fu Xian terlahir kembali di kota

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.

Tanpa batas kita adalah monster

Blibli IPO, Saham Langsung Naik 4,9 Persen******

PT Global Digital Niaga Tbk Indonesia (Blibli) melihat sahamnya naik 4,9 persen pada awal pada penawaran umum perdana atau IPO, Selasa (8/11), di mana operator mal tersebut menargetkan sebanyak Rp7,99 triliun atau setara dengan US9 juta.

Mengutip CNA, perusahaan menawarkan sebanyak 17,77 miliar lembar saham atau 15 persen dari total modal dalam penjualan saham awal bulan ini seharga Rp450 per lembar.

Saham tersebut sempat menyentuh Rp472 dalam debutnya yang berlawanan dengan pemukulan saham-saham teknologi di seluruh dunia, sebelum mundur ke Rp454 per lembarnya.

Penawaran umum perdana Global Digital Niaga mengikuti penjualan senilai US,1 miliar saham perusahaan teknologi terbesar di Indonesia PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk awal tahun ini, dan penjualan US,5 miliar tahun lalu dari saingannya PT Bukalapak.com Tbk.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Mentan Klaim Stok Beras Aman: Mahal Dikit, Nggak Apa******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok berasaman seiring dengan panen raya di sejumlah daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu imporberas.

"Semua sudah panen. Semua sudah kelebihan pasokan (beras). Terus pertanyaannya, impor untuk apa?" ujarnya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare (ha) di Desa Gunung Jaya, Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, seperti dilansir Antara, Minggu (6/11).

"Kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira, kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor, sementara panen rakyat. Siapa nanti yang beli?" tanyanya melanjutkan.

"Kalau memang buatan Indonesia, dari rakyat Indonesia, mungkin agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa juga. Itu kata presiden, membantu rakyat lah kira-kira begitu," tutur dia.

Saat ini, lumbung beras di Indonesia bertambah, yaitu dari sembilan provinsi menjadi 15 provinsi. Namun, ia tidak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Yang pasti, Sulawesi Tenggara akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak, hanya tersisa beberapa daerah di Papua dan Riau. Itu pun, Riau karena lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet.

"Sekarang daerah kuning sudah bisa swasembada, tetapi belum berkontribusi. Itu kira-kira ada 10-11 daerah. Artinya, dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan bahwa daerahnya secara umum dalam kondisi surplus beras. Meski demikian, ia mengaku Sultra belum ada rencana untuk melakukan ekspor.

"Tentu ada rencana untuk ekspor ke negara-negara yang kira-kira membutuhkan. Tapi sementara, bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi, kita harus cegah itu (inflasi)," ungkapnya.

Ali menambahkan Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

dewa dan setan

Industri Manufaktur Jepang Diprediksi Loyo, Tapi Sektor Jasa Menguat******

Industri manufaktur Jepangdiperkirakan turun di level terendah dalam 22 bulan terakhir pada November ini. Kendati, jajak pendapat Reuters Tankan menyatakan sektor jasa diproyeksi naik ke level tertinggi dalam tiga tahun.

Mengutip CNA, Rabu (9/11), kontradiksi perkiraan sektor manufaktur dengan sektor jasa menjadi pertanda ada ketidakmerataan pemulihan pasca covid di Jepang.

Hasil jajak pendapat tersebut menemukan produsen mengharapkan kondisi bisnis mereka membaik selama tiga bulan mendatang sementara responden sektor jasa mengharapkan sedikit perubahan.

Para ekonom memperkirakan ekonomi nomor tiga dunia itu melambat tajam pada kuartal ketiga karena yen yang jatuh mendorong biaya hidup lebih tinggi dan karena risiko perlambatan global meningkat.

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida telah menyusun anggaran tambahan kedua, dengan pengeluaran stimulus senilai 29,1 triliun yen atau setara dengan US8 miliar untuk membantu rumah tangga dan bisnis mengatasi lonjakan biaya.

Tetapi para kritikus mengatakan pengeluaran ekstra mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan, mengingat ketergantungannya pada pinjaman yang diperluas oleh negara yang sudah memiliki beban utang terberat di dunia industri.

Dalam jajak pendapat Reuters dari 495 perusahaan besar, di mana 247 perusahaan menanggapi dengan syarat anonim, banyak yang menyuarakan kekhawatiran tentang pelemahan yen yang menaikkan biaya impor dan tentang kekurangan chip yang berkepanjangan membebani produksi mobil dan risiko dari luar negeri, seperti perlambatan China dan perang di Ukraina.

"Meningkatnya biaya minyak mentah dan bahan baja di atas krisis Ukraina dan meningkatnya gesekan perdagangan AS-China telah membuat klien kami berhati-hati tentang pengeluaran modal," tulis seorang manajer di pembuat mesin dengan syarat anonim.

"Perlambatan China dan kemerosotan berkepanjangan dalam produksi mobil karena kekurangan chip dan peningkatan biaya bahan baja dan energi telah mencegah peningkatan penjualan untuk meningkatkan keuntungan," tulis seorang manajer di pembuat mesin lain dalam survei tersebut.

Indeks sentimen untuk produsen berada di plus 2, turun dari bulan sebelumnya plus 5, pembacaan terendah sejak minus 1 yang terlihat pada Januari 2021, menurut survei yang dilakukan dari 25 Oktober hingga 4 November. Indeks tersebut diperkirakan kembali bangkit di plus 7 pada Februari mendatang.

Indeks sektor jasa naik lima poin menjadi plus 20, pembacaan terbaik sejak plus 25 terdaftar pada Oktober 2019 tak lama sebelum pecahnya pandemi, katanya. Indeks diperkirakan akan tergelincir hanya satu poin menjadi plus 19 selama tiga bulan mendatang.

Indeks Reuters Tankan dihitung dengan mengurangkan persentase responden yang pesimis dari yang optimis. Angka positif berarti optimis melebihi jumlah pesimis.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

KAI DAOP II Bandung Mulai Jual Tiket Kereta Natal******

PT KAI (Persero) mulai menjual tiket kereta apipada masa libur Nataldan Tahun Baru (Nataru) 2023 di Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung Senin (7/11) ini atau H-45 keberangkatan.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan sebanyak 103 perjalanan kereta api baik jarak jauh maupun lokal akan beroperasi selama masa libur Nataru 2022/2023.

Rinciannya, sebanyak 41 perjalanan kereta api jarak jauh dan 62 perjalanan kereta api lokal.

Ia menambahkan dari seluruh perjalanan kereta api itu, tersedia total 84.266 tempat duduk. Rinciannya, 21.832 tempat duduk untuk kereta api jarak jauh dan 62.434 kereta api lokal dengan total rata-rata 4.956 tiket per hari.

Kuswardojo mengatakan penjualan tiket kereta api pada masa libur Nataru kali ini secara bertahap mulai 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan. Selama masa ini, PT KAI menjual tiket mulai H-30 sebelum keberangkatan.

Adapun tiket kereta api dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

Kuswardojo menjelaskan, periode angkutan Nataru ditetapkan PT KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.

"KAI memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kuswardojo juga mengimbau kepada calon penumpang agar teliti dalam mencantumkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan.

Sementara, berkaitan dengan syarat naik kereta api, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 di mana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

"KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," cetus Kuswardojo.