kikislot 806Jutaan kata 3581Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot 89 demo》
Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******
Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021.
MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.
Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.
"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.
Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).
"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.
Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.
Lihat Juga :![]() |
MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.
Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.
Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).
Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.
Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.
Lihat Juga :![]() |
Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.
MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.
"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.
Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.
Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).
Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.
Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).
Lihat Juga :![]() |
"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.
"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.
"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.
Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.
"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.
Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.
[Gambas:Video CNN]
Pembangunan Istana******
MenteriPUPR Basuki Hadimuljono mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 23,2 persen.
Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang.
"Seluruhnya (kantor dan istana presiden) Juni 2024 semua sudah lengkap. Kalau ini kantor presiden kalau Istana Presiden. Kantornya di sini, (bentuk desain) garuda di sini 230 meter lebarnya (sayap garuda)," katanya saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seperti dikutip dari detik finance, Jumat (28/7).
"Ini September sudah bisa dipasang bilah-bilahnya Garuda itu oleh Pak Nyoman. Agustus (2024) Insyaallah yakin bisa upacara, strukturnya sudah sambil selesai, toping offtinggal pasang bilah-bilahnya," tuturnya.
Sementara itu, pada Juli 2024 kantor-kantor kementerian lainnya juga ditargetkan rampung. Contohnya kantor kemenko 1, 2, 3, dan 4.
Kantor itu diperuntukkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Basuki menambahkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan hingga Sekretariat Negara (Setneg) juga ditargetkan selesai dibangun.
"Ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Setneg di belakang ini (belakang kantor presiden)," jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap satu kini mencapai 34 persen hingga 35 persen.
"IKN semua on the right track, sesuai schedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap satu sudah di kisaran 34-35 persen," ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Akui Aturan Konversi Motor Listrik Perlu Diperbaiki******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrikmasih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.
Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.
"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7).
Karenanya, ia menyambut baik penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dilaksanakan hari ini.
"Saya harapkan surat keputusan bersama yang ditandatangani ini dapat mempercepat implementasi solusi yang dibutuhkan seperti percepatan mekanisme cek fisik dan administrasi terkait dokumen kendaraan dalam bentuk BPKB, STNK maupun plat nomor," jelasnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun membocorkan bahwa revisi syarat permudah konversi motor listrik akan dibahas pada pekan depan. Diharapkan, keputusan yang diambil bisa menggenjot minat masyarakat untuk ikut konversi ke motor listrik.
"(Revisi persyaratan insentif) akan kita bahas. Senin kita bahas bersama," ungkap Arifin.
Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi dilakukan dari sisi penerima yang diperluas. Namun, tentu saja usulan ini tetap harus dikoordinasikan bersama.
"Kita akan perluas. Kita evaluasi dulu yang sekarang bagus enggak, kalau kurang, apa alternatifnya yang lebih bagus," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs 33、main hp yang menghasilkan uang、tepat88
Terkait:slot terbaru 2022 resmi、deposlot、game slot terbaru 2023、kakek 77 slot、jasa yang bisa menghasilkan uang、klikwin188、main slot pakai dana、ayah4d、mpodewa、merah putih 88 slot
bab terbaru:kredit di shopee tanpa kartu kredit(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.
"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).
Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.
"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.
"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024.
Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi agar penyelesaian proyek bisa mundur.
Pasalnya, semua proyek yang ada di daftar PSN harus diselesaikan maksimal semester I 2024 atau sebelum pergantian pemerintahan.
Lima bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sedangkan tiga proyek tol yang target penyelesaiannya diundur ke semester II-2024 yaitu Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.
"Sedang dibikin suratnya oleh Pak Sekjen karena kalau nggak ada dispensasi, MYC (Multi Year Contract) nya tidak akan keluar," pungkas Basuki.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bertemu dengan sejumlah perusahaan perikanan terbesar di Jepang, termasuk Marusen Suisan dan Nagasaka Unagi Farm, dalam kunjungannya ke Jepang. Ia pun melihat ada potensi kerja sama yang dapat digarap antara Indonesia dan Jepang di bidang pengolahan hasil perikanan.
"Kita bisa menjajaki kemungkinan kolaborasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk olahan seafood, seperti saus untuk campuranseafooddan asinan ikan. Kemitraan ini dapat menghasilkan keuntungan bersama, memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan produk yang inovatif dan ramah pasar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).
Teten menjelaskan, produksi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perikanan laut, tumbuh 2,23 persen, dan perairan umum darat 2,71 persen pada 2020. Selain itu, perdagangan bilateral untuk produk perikanan Indonesia juga cukup menggembirakan, dengan perkiraan nilai ekspor sebesar US,24 miliar, dan volume sebesar 1,22 juta ton pada 2022.
Selain itu, dia juga mengeksplorasi potensi kerja sama dengan Nagasaka Unagi Farm dalam budidaya sidat di Indonesia. Sidat adalah komoditas yang menjanjikan untuk ekspor, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dengan bantuan teknologi canggih dari Jepang.
"Jepang, sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama di sektor perikanan dan pasar yang signifikan untuk produk perikanan, khususnya sidat, menjadi salah satu negara yang peluangnya sangat baik untuk kita ajak kerja sama terkait ini," katanya.
Kunjungan ke Nagasaka Unagi Farm ini menurutnya memberikan pelajaran yang besar, terutama dari sisi kemajuan luar biasa yang dibuat Jepang dalam budidaya sidat melalui penggunaan teknologi canggih. Dia melihat potensi besar untuk bekerja sama dalam mendorong pengembangan budidaya sidat di Indonesia.
"Dengan mengadopsi kemajuan teknologi serupa dan membangun bisnis inkubator ternak, kami dapat meningkatkan produksi sidat dan memenuhi permintaan pasar luar negeri secara efektif," kata Teten.
Kolaborasi ini diharapkan dapat merevolusi sektor akuakultur di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar.
Tidak hanya itu, Teten juga menemukan peluang kerja sama di bidang makanan halal. Kunjungannya ke Sariraya, pelopor bisnis makanan halal Indonesia di Jepang, memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Indonesia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional.
Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah terbesar keempat di dunia, dan produk halal dengan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Melalui kerja sama dengan Sariraya, Teten berharap dapat memfasilitasi ekspor produk makanan dan minuman halal ke Jepang dan pasar internasional lainnya.
"Dengan memanfaatkan keahlian kedua belah pihak, kita dapat memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global," tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara, serta meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama di pasar sidat global dan pasar makanan halal internasional.
"Dengan kolaborasi yang solid, mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kedua bangsa kita," pungkas Teten penuh semangat.
(rir/rir)Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.
"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).
Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.
Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.
"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.
Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.
"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.
Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).
Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.
"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.
Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.
Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan memisahkan etalase barang impor dan lokal.
"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.
Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.
"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).
[Gambas:Video CNN]
Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.
Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.
Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.
Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.
"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.
Lihat Juga :Wamen BUMN soal Ahok Jadi Bos Pertamina: Belum Ada Keputusan |
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.
"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).
"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.
Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.
Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.
Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.
Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.
(wiw/wiw)《slot 89 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara mengecek situs aman atau tidakHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot 89 demo》bab terbaru。