delta togel

patriark legendaris

event slot gacor

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Undian amplop merah langsung

play slot 123 login

Polisi kerahkan 220 personel jaga 64 vihara di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 220 personel untuk menjaga perayaan Imlek 2575 tahun 2024 di 64 vihara di Jakarta Barat pada Sabtu.

Penjagaan di antaranya dilakukan di Vihara Dharma Bakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio yang berada di kawasan Glodok, Taman Sari.

“Kami mengerahkan 220 personel untuk mengamankan kurang lebih 64 vihara atau Klenteng di Jakarta Barat yang melaksanakan perayaan tahun baru Imlek 2024 ini," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi M Syahduddi saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kepolisian bersama TNI di Jakarta Barat (Jakbar) telah meninjau perayaan Imlek beberapa vihara di wilayah tersebut. "Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban perayaan tahun baru Imlek di wilayah," kata Syahduddi.

Dalam kunjungan tersebut, polisi meminta tokoh agama yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Vihara Dharma Bhakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan perayaan Imlek wilayah setempat.

"Perlu sinergi dengan masyarakat agar perayaan Imlek dapat berjalan dengan tertib dan aman," kata dia.
Baca juga: Vihara Dharma Bakti dipadati pengunjung pada Hari Raya Imlek
Baca juga: Barongsai dan pohon angpao di Stasiun Pasar Senen meriahkan Imlek 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

bintang77 slot

PLN pastikan sistem kelistrikan nasional aman jelang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menetapkan masa siaga pemilu dari 11-18 Februari 2024 dengan membentuk 1.853 posko siaga dan mengerahkan 81.591 personel siaga di seluruh daerah di tanah air.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi aman menjelang perhelatan Pemilu 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangannya di Jakarta, Rabu menyampaikan PLN bersama pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024.

"PLN akan fokus mengamankan pasokan listrik untuk kelancaran Pemilu 2024. Kami ingin pastikan seluruh masyarakat bisa memilih dengan tenang di TPS (tempat pemungutan suara) masing-masing," ucap Darmawan.

PLN memproyeksikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman pada 14 Februari 2024 dengan beban puncak mencapai 36.643 megawatt (MW) dan daya mampu pasok sebesar 57.543 MW.

Dalam rangka siaga Pemilu 2024, PLN juga telah mendata lokasi-lokasi strategis pemilu dan pasokannya. Selanjutnya, PLN menginspeksi untuk memastikan instalasi dalam kondisi normal untuk menjaga pasokan.

"Selama masa siaga, PLN tidak akan melakukan pemadaman terencana, kecuali emergency. PLN juga telah membuat prosedur pengamanan pasokan dan berkoordinasi dengan pihak pengamanan," ujar Darmawan.

Untuk menjaga pasokan, PLN akan menyiagakan 130 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) dengan total 1.040 personel. Peralatan pendukung juga akan disiagakan, yakni berupa 1.731 unit genset, 1.091 unit gardu bergerak (UGB), 116 unit kabel bergerak (UKB), 735 unit uninteruptible power supply(UPS), 395 unit crane.

Sebagai pendukung operasional, PLN juga menyiapkan 3.756 unit mobil dan 3.318 unit motor. Khusus untuk kendaraan listrik, 624 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga bersiaga di seluruh Indonesia.

"Seluruh peralatan kami akan siaga penuh untuk memastikan percepatan pemulihan listrik jika terjadi gangguan. Dalam hal terjadi gangguan, akan dilakukan manuver jaringan sehingga yang terdampak dapat terisolir untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan," kata Darmawan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Malam Abadi

slot bonus 100 di awal to kecil

BNPB: Lima orang meninggal dunia dalam bencana longsor di Intan Jaya******

​​​​​​Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Jumat ini sebanyak lima orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

​​​​​​"Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan terjalnya medan perbukitan dan cuaca buruk cukup menghambat operasi kedaruratan bencana oleh tim gabungan yang terdiri atas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polres, dan Koramil Intan Jaya.

Kendati demikian, BNPB memastikan tim gabungan tersebut masih berupaya mengevakuasi para korban terdampak dengan memanfaatkan peralatan dan segenap sumber daya yang dibantu pengurus gereja hingga warga setempat.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah kirim bantuan tanggap darurat ke dua kabupaten

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.

"BPBD Intan Jaya masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga terdampak, mereka yang melakukan pengungsian, dan jumlah rumah terkena tanah longsor," kata dia.

Baca juga: Kapolres Intan Jaya: Aktivitas warga di Sugapa berangsur pulih
Baca juga: BNPB petakan zona berisiko tinggi terjadi longsor di Banjarnegara

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

jandaslot88

Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri berhasil membantu memenangkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata mendiang Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia asal NTT yang diduga dianiaya majikan dan meninggal dunia pada 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia.

“Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, YA Dato Anand Ponnudurai, pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 14.00 waktu setempat telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan memberikan ganti rugi senilai 750.000 ringgit Malaysia (setara Rp2,45 miliar) bagi mendiang,” kata Kemlu RI pada Jumat.

Ganti rugi tersebut termasuk 250.000 ringgit (sekitar Rp818 juta) untuk kesusahan dan 500.000 ringgit (sekitar Rp1,6 miliar) untuk penderitaan yang dialami Adelina.

Hakim juga membebankan 25.000 ringgit (sekitar Rp81,8 juta) biaya perjalanan yang dikeluarkan ahli waris untuk datang ke Malaysia, dan bunga 5 persen per tahun yang dihitung sejak kasus didaftarkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Agustus 2023.

Bunga tersebut akan dikenakan kepada para tergugat hingga ganti rugi dibayarkan.

Sebelumnya pada 30 November 2023 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mengabulkan gugatan untuk penggantian biaya pemakaman sebesar 21.427,57 ringgit (sekitar Rp70 juta) dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 54.000 ringgit (setara Rp176,8 juta).

“Hakim tetap mengabulkan gugatan ini meskipun tanpa kehadiran para tergugat, yaitu mantan majikan Adelina, serta pengacaranya,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ibu kandung Adelina Lisao ikuti sidang penetapan ahli waris di Penang

Pada Februari 2018, Adelina Lisao ditemukan di rumah majikannya dengan kondisi luka memar di kepala, tangan, dan kaki akibat penganiayaan serta adanya pembiaran (pengabaian).

Adelina Lisao meninggal dunia pada 11 Februari 2018 di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, sehari setelah dibawa keluar dari rumah majikannya.

Menurut Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu telah mengupayakan keadilan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana hingga banding ke Mahkamah Persekutuan di Putrajaya.

Namun, pada 23 Juni 2022, upaya tersebut kandas setelah Hakim Mahkamah Persekutuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan majikan Adelina dari dakwaan pembunuhan.

Jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia bersama Firma Hukum Pressgrave & Matthews tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Lisao melalui jalur perdata hingga diperolehnya putusan sidang ganti rugi tersebut.

Wanton menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi kepada ahli waris mendiang Adelina Lisao.

"Hasil sidang ini menunjukkan adanya keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan", ujarnya.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas pemerintah Indonesia sejak awal.

“Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan pekerja migran Indonesia secara tidak manusiawi,” tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Yohana Banunaek mencari keadilan untuk Adelina Lisao

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Berdarah Besi

angka tawon dalam togel

Kemenag rancang KUA inklusif, layani lintas agama******

Kami akan menjadikan KUA sebagai kantor yang memberi layanan lintas agama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) tengah merancang Kantor Urusan Agama (KUA) inklusif yang tak hanya dikhususkan melayani urusan-urusan umat Islam saja, tetapi semua agama. "Kami akan menjadikan KUA sebagai kantor yang memberi layanan lintas agama," ujar Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Zainal Mustamin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan Kemenag tengah menginventarisir jenis-jenis layanan lintas agama yang akan disediakan di KUA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 mengatur tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan. Dalam Pasal 2, diatur bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dengan tugas tersebut, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi antara lain pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, serta bimbingan manasik bagi jamaah haji reguler.

Baca juga: Kemenag rilis indeks kepuasan KUA yang mencapai 83,257 poin "Kami sedang menunggu persetujuan dari Kementerian PAN-RB berdasarkan revisi dari PMA Nomor 34 Tahun 2016," katanya. Ke depan, kata Zainal, akses masyarakat terhadap layanan keagamaan di KUA akan diperluas, tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam. “Inovasi tata kerja KUA ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua agama mendapatkan layanan keagamaan sesuai kebutuhan mereka, sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran terkait layanan keagamaan di masyarakat," kata dia. Saat ini baru KUA Kintamani, Bali, menjadi salah satu proyek percontohan. KUA ini sudah menggelar bimbingan perkawinan bagi semua umat beragama di wilayah tersebut. "KUA Kintamani menjadi percontohan yang memberi ruang bagi setiap umat beragama untuk mengikuti bimbingan perkawinan," kata Zainal Mustamin.

Baca juga: Kemenag revitalisasi 400 KUA untuk tingkatkan layanan
Baca juga: Sebanyak 5.810 KUA telah terintegrasi dengan Simkah

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024