akun judi slot terpercaya

Labirin Orang Mati

Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim stok bahan pokokaman dan harganya stabil usai meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

Dalam kunjungan itu, Jokowi tampak didampingi beberapa pejabat utama di Jatim. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," kata Jokowi.

"Yang sering naik turun, Minyakita. Saya lihat stok ada, meskipun tidak melimpah, tapi stok ada. Dan harga masih di harga Rp14 ribu [per liter]," ujarnya.

Selain minyak goreng. Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan harga bahan pokok lain pun turun. Di antaranya telur, kemudian juga bawang merah.

"Saya lihat juga yang telur turun, meski pun hanya Rp1.000, tapi turun. Bawang merah juga turun," ucapnya.

Ia pun mengaku mendukung upaya Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk melakukan operasi pasar. Terutama, menyediakan sembako murah di sejumlah pasar.

"Stabilitas harga yang seperti ini yang kita inginkan. Sehingga, jangan sampai nanti kayak beras yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh tanah air, bukan hanya di Jawa Timur saja," kata dia.

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Transaksi Aset Kripto Anjlok Jadi Rp12 T di Januari 2023******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun, turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut menurun 64,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," ujar Tirta usai menghadiri acara Crypto Consumer Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti sampai saat ini masih mempelajari penyebab dari turunnya transaksi kripto. Ia berharap Februari ini nilai aset kripto bisa hijau kembali meski tidak setinggi capaian periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coinseperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and seeapakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," kata Tirta.

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto di Amerika, Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen.

Seperti penerbitan UU PPSK. Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan fisik aset kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah OJK. 

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

IHSG Melamah ke Level 6.873 Usai 11 Sektor Loyo******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup melemah di level 6.873 pada Selasa (21/2). Indeks saham turun 21 poin dari perdagangansebelumnya.

IHSG dibuka pada posisi stagnan atau sama dengan hari penutupan sebelumnya di perdagangan sesi I, sebelum merosot saat penutupan.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,9 miliar lembar saham.

Indeks sektoral pun mayoritas merah. Sebanyak delapan dari 11 sektor melemah dipimpin energi yang minus 0,87 persen. Sementara tiga sektor lainnya menguat dipimpin oleh transportasi dengan penguatan 2,31 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak ambruk. Indeks S&P 500 turun di 0,28 persen disusul indeks NASDAQ Composite minus 0,58 persen, dan indeks NYSE Composite minus 0,21 persen.

Sedangkan, bursa saham Asia terpantau bergerak bervariasi. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 0,21 persen disusul index Kospi di Korea ikut naik 0,16 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,72 persen.

Mengikuti Asia, bursa saham Eropa juga terpantau bergerak bervariasi. Indeks CAC 40 di Prancis turun 0,16 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,12 persen, serta Indeks DAX di Jerman ikut turun 0,03 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

PT Air Bersih Gandeng Perbankan dalam Pengadaan Air Bersih Rp8,87 T******

PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).

Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).

CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.

"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.

Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.

"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.

Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.

[Gambas:Video CNN]