slot terbaru hari ini

Penyihir Ekstradimensi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Tuhan segala bencana

Kemendagri Sentil Kementan soal Benih Padi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 'menyentil' Kementerian Pertanian(Kementan) soal janji memberikanbenih gratis2 juta hektare kepada para petani.

Sentilan mereka berikan setelah Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menjelaskan soal kondisi produksi beras hingga jagung serta kendala produksi imbas El Nino.

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tak puas dengan penjelasan tersebut.

"Jadi, tidak hanya masalah kita menerima musibah alam, tapi ada juga upaya-upaya dari bapak (Kementan), dapat dijelaskan secara rinci berkaitan dengan bantuan benih yang 2 juta hektare. Ini kapan, kemudian daerahnya mana saja, berikut dengan rincian hektare-nya," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu tak ingin pemerintah hanya mengimbau petani mempercepat proses tanam. Tomsi mendesak perlu adanya solusi konkret bagi para petani yang mengalami kendala di lapangan.

Kemendagri mengatakan harus ada rincian detail jika memang pemerintah berniat membantu para petani. Tomsi menegaskan benih yang akan diberikan Kementan juga harus dijamin kualitasnya.

"Bantu benih, tapi kalau benihnya kurang bagus, ya sama saja menyengsarakan petani. Artinya, jaminan kualitas benih. Karena petani ini begitu sudah tanam, ketahuan benih bagus apa enggak setelah tumbuh atau panen. Tapi, begitu dia panennya tidak sesuai dengan iklan, amsyong dia (petani). Ini harus bisa ada jaminan kualitas benih tadi," wanti-wanti Tomsi.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab tidak menjelaskan rincian janji bantuan benih tersebut. Pasalnya, Tomsi meminta Kementan untuk menyiapkan data lebih detail untuk dipaparkan pada rakor Senin depan.

"Baik," balas Wahab mengamini permintaan Kemendagri.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Kembali Normal, LRT Jabodebek Minta Maaf soal Gangguan di Pancoran******

PihakLRT Jabodebek meminta maaf terkait gangguan perjalanan sehingga penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kejadian tersebut terjadi pada 11.30 WIB. Namun, ia memastikan kini perjalanan LRT Jabodebek sudah kembali normal.

"KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi mulai pukul 11.30 WIB tadi. Saat ini KAI memastikan operasional dan layanan LRT Jabodebek sudah kembali normal," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/2).

Ia mengatakan para pengguna LRT bisa kembali menggunakan moda transportasi ini, terutama mereka yang sekarang baru pulang kantor. Meski belum dipastikan penyebab gangguan, Mahendro memastikan layanan sekarang sudah normal.

"KAI bersama stakeholder terkait saat ini sedang mencari penyebab gangguan serta akan melakukan evaluasi agar gangguan serupa tidak terjadi kembali," tandasnya.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun imbas gangguan LRT siang tadi.

Apalagi, gangguan ini bukan pertama kalinya. Moda transportasi ini beberapa kali mengalami kendala yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

Penumpang KRL Melonjak 3 Ribu Saat Kampanye Akbar AMIN******

KAI Commuter mencatat sebanyak 3.170 penumpang menggunakan layanan KRL di Stasiun Ancol pada hari ini Sabtu (10/2), atau terjadi lonjakan penumpang yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang saat pagi hari. KAI Commuter pun menerapkan sistem buka tutup antrean guna mengantisipasi kepadatan penumpang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hingga pukul 08.30 WIB, jumlah penumpang di Stasiun Ancol mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasanya.

"Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari," kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (10/2).

"Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang," ujar Anne.

Lonjakan penumpang ini terjadi seiring dengan kegiatan Kampanye Akbar pemilu 2024 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK).

KAI Commuter pun menerapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari menambah personel pengamanan dari internal maupun unsur TNI/Polri hingga menyiagakan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis.

"KAI Commuter juga akan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai, terutama pada stasiun transit Kampung Bandan sebagai stasiun transit untuk menuju Stasiun Ancol," ujar Anne.

Lihat Juga : Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa

Anne menyampaikan layanan operasional Commuter Line hari ini sebanyak 1.037 perjalanan. Anne pun berujar KAI Commuter akan terus memantau dan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas.

"PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun," imbau Anne.

Sejumlah penumpang sebelumnya memprotes Kereta Api Indonesia (KAI) karena rute KRL yang semestinya berhenti di Stasiun Ancol jadi dilanjutkan ke Stasiun Tanjung Priok.

Kondisi ini terjadi jelang Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di JIS.

"Ini udah dlm KRL arah ancol, tapi ada pengumuman malah ga akan berhenti di ancol dan langsung ke priuk," kicau @nonamier, Sabtu (10/2).

Selain mengeluhkan penumpukan di Stasiun Priok, ada juga penumpang yang mengeluhkan terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Jakarta Kota.

Era seni bela diri super

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Sistem lotere penuh waktu

Prabowo Unggul Quick Count, Bagaimana Saham Keluarga Cendana?******

Emiten yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana bergerak bervariasi usai paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalamquick count.

Berdasarkan 99 persen sampel masuk. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dari dua pasangan lainnya.

Prabowo sendiri merupakan mantan Keluarga Cendana. Ia pernah menjadi menantu Soeharto dengan menikahi Titiek Soeharto.

Melansir data RTI Infokom, pada penutupan Jumat (16/2) sore, saham HUMI menguat 15 poin atau 21,13 persen ke posisi 86. Adapun kapitalisasi pasar dari perusahaan ini mencapai Rp1,55 triliun.

HUMI adalah anak usaha dari HITS. Perusahaan ini bergerak di jasa kepelabuhan dan maritim.

Sementara itu, HITS ditutup melemah 6 poin atau minus 1,39 persen ke posisi 426. Sedangkan, kapitalisasi pasar perusahaan tersebut mencapai Rp3,03 triliun.

HITS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut/pelayaran dan distribusi energi.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga yang melakukan quick count, Prabowo-Gibran menang telak. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara terendah.

Quick count berasal dari data hasil penghitungan suara di level TPS oleh lembaga-lembaga survei. Ada ribuan TPS yang dijadikan sampel, lalu diolah menjadi data hitung cepat atau quick count.

Berikut hasil akhir quick count versi Charta Politika. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 14.24 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,62 persen
Prabowo-Gibran 57,78 persen
Ganjar-Mahfud 16,59 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Litbang Kompas. Angka berasal dari 99,70 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,23 persen
Prabowo-Gibran 58,45 persen
Ganjar-Mahfud 16,32 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI. Angka berasal dari 97,20 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,30 persen
Prabowo-Gibran 57,46 persen
Ganjar-Mahfud 17,23 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Poltracking Indonesia. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 11.12 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,03 persen
Prabowo-Gibran 58,71 persen
Ganjar-Mahfud 16,26 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Politika Research and Consulting (PRC). Angka berasal dari 99,42 persen data masuk per pukul 08.57 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 24,01 persen
Prabowo-Gibran 59,32 persen
Ganjar-Mahfud 16,67 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Indikator Politik Indonesia. Angka berasal dari 99,20 persen data masuk per pukul 18.11 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,36 persen
Prabowo-Gibran 58,03 persen
Ganjar-Mahfud 16,61 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI Denny JA. Angka berasal dari 99,90 persen data masuk per pukul 13.15 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,21 persen
Prabowo-Gibran 58,06 persen
Ganjar-Mahfud 16,73 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Populi Center. Angka berasal dari 100 persen data masuk per pukul 05.44 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,06 persen
Prabowo-Gibran 59,08 persen
Ganjar-Mahfud 15,86 persen

Hasil hitung cepat (quick count) bukan perhitungan resmi Pilpres 2024 karena data diperoleh dari sampel TPS. Tidak diambil dari seluruh TPS.

Hasil resmi akan dihitung oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. KPU memiliki waktu maksimal 35 hari sejak pemungutan suara dilakukan.

[Gambas:Video CNN]