mamen4d

piala 888 slot 47Jutaan kata 903241Orang-orang telah membaca serialisasi

《mamen4d》

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks******

sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3

Jakarta (ANTARA) - Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan video viral yang beredar di dunia maya terkait surat suara yang telah tercoblos pasangan nomor urut 02 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Pejaten Timur, tidak benar atau hoaks.

"Seperti informasi video yang beredar, setelah kami telusuri ternyata di jalan Dadap RT/RW 03/03 Pejaten Timur, itu tidak ada TPS 3 dan dapat dipastikan hoaks," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan Ahmad Fahlevi di Jakarta, Kamis.

Fahlevi mengatakan setelah menerima video tersebut, pihaknya langsung mencari lokasi yang disebutkan dalam rekaman tersebut.

Akan tetapi kata Fahlevi, setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 yang berada di Jalan Dadap RT/RW 03/03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaksel.

"Panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan)  sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3," tuturnya.

Video viral yang dimaksud yaitu video yang dibagikan oleh akun @ShamsiAli2 di media sosial X dan telah tayang 1,9 juta kali serta sudah di postingulang sebanyak 13 ribu kali.

Video tersebut berdurasi 26 detik dengan narasi naskah "Sudah tercoblos untuk 02 di TPS 03, Jl. Dadap, RT003/RW 003, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel. Malu-maluin… KPU / Bawaslu gimana ini?".

Sementara dalam video tersebut ada seseorang yang mengabadikan dengan kamera telepon seluler, kemudian ada warga yang memegang surat suara dan mengatakan "Sudah tercoblos di nomor 02. Ini kalau video walaupun diedit nanti tetap ketahuan kalau foto masih bisa di otak-atik. Ini akan kita ganti dan kita bikin berita acara," demikian isi dalam video tersebut.
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora
Baca juga: Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bonus download apk slot、tata4d slot、10 situs poker online terpercaya

Terkait：rtp slot terlengkap、67 togel、maxbetasia88、bayar cicil、surga4d、logo slot gacor、asiahoki77 pragmatic demo、catur win slot、bonus new member 100 to rendah、juarabet99

---

---

bab terbaru：sizi99（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08