gokilplay

Cincin Dewa Memasak

paito brunei 02

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Porter dari kedua dunia

togel 45

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

"Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini," ujar Diana dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya.

Diana berharap Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan berfungsi  pada Juni 2024 untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu.

"Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya," ungkapnya.

Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

"Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana
Baca juga: Menteri PUPR: IPA Sepaku operasional Juni untuk pasok air minum IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

mesin prediksi togel

Pertamina Hulu Energi berkomitmen perhatikan HSSE di setiap kegiatan******

peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus meningkatkan kinerja dalam berkontribusi memenuhi energi nasional dengan selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (HSSE) dalam setiap kegiatan.

Dengan kinerja yang berbasis manajemen risiko, PHE mencatat jam kerja selamat sampai lebih dari 57 juta jam kerja selamat dengan jumlah manpowermencapai 127.665/hari selama 2023.

Vice President HSSE PHE Geri Simansyah Achsan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perusahaan secara aktif selalu melibatkan seluruh pekerja dalam melaksanakan kampanye keselamatan kerja.

"PHE menempatkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dengan melakukan kampanye dan edukasi baik melalui town hall, offline/onlinepelatihan, video pembelajaran maupun kuis yang dapat diikuti oleh seluruh pekerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja terlibat aktif dalam menerima dan mengimplementasikan aspek HSSE dalam pekerjaan sehari-hari," kata Geri.

PHE mencatat rasio total recordable incident rate(TRIR) sebesar 0,14, di mana toleransi maksimal di angka 0,19 (capaian semakin rendah, semakin baik) dengan jumlah jam kerja selama tahun 2023 lebih dari 333 juta.

Baca juga: PHE umumkan perubahan jajaran direksi, siapkan kinerja unggul

Baca juga: PHE catat temuan sumber daya migas 1,4 miliar barel setara minyak

Pada 2023, PHE juga mencatat beberapa penghargaan di bidang HSSE, di antaranya 29 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dan satu Penghargaan Dharma Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, PHE juga memboyong hingga 12 predikat Proper Emas dan 19 predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan penghargaan tertinggi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, di bidang environment, social, and governance(ESG), PHE mendapatkan rating sebesar 21,5 atau medium risksetelah melalui proses asesmen dari lembaga rating internasional, Sustainalytics. Keberhasilan itu merupakan peningkatan, di mana sebelumnya pada 2022, PHE berada di rating 30,5 atau high risk.

Salah satu keterlibatan pekerja dalam kampanye HSSE juga dilakukan dalam peringatan bulan K3 yang tengah berlangsung saat ini. HSSE menggelar berbagai kegiatan, di antaranya, lomba cerdas cermat, lomba video HSSE, lomba basic life support(BLS), lomba menembak, hazard huntdan kegiatan menarik lainnya untuk diikuti seluruh pekerja.

"Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan di PHE dalam rangka sosialisasi kesadaran pentingnya aspek HSSE, peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional," ucap Geri.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan HSSE.

"Pertamina berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja yang salah satu targetnya adalah zero accident," kata Fadjar.

Baca juga: PHE catatkan kinerja optimal di 2023

Baca juga: PHE bidik cadangan migas raksasa di 2024 demi perkuat ketahanan energi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

situs mahjong ways gacor

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan konseptual

masterdomino99

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik******

Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menguji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) untuk naik turun penumpang di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, mulai 1 Maret 2024.

Sebelumnya, pemberhentian perjalanan Commuter Line Basoetta hanya dilayani di Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Bandara Soetta.

"Untuk meningkatkan layanan perjalanan Commuter Line khususnya perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta. Mulai 1 Maret 2024, KAI Commuter lakukan uji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soetta untuk naik turun pengguna di Stasiun Rawabuaya," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anne mengatakan selain penambahan stasiun pelayanan untuk naik dan turun pengguna tersebut, KAI Commuter juga menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta di Stasiun Bandara Soetta.

"Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta dan sekitar lebih lama 4-5 menit untuk tiba di Stasiun Bandara Soetta," ungkapnya.

Baca juga: Damri uji coba rute Stasiun KA Cepat Halim-Bandara Soetta

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Selama masa uji coba tersebut, lanjut Anne, KAI Commuter memberikan tarif promo, nantinya di Stasiun Rawa Buaya pengguna bisa menggunakan layanan Commuter Line Bandara Soetta untuk tujuan Stasiun BNI city atau Stasiun Manggarai dengan tarif sebesar Rp15.000.

"Sedangkan tujuan Stasiun Bandara Soetta dengan tarif Rp25.000, Sementara itu untuk tarif promo dari Stasiun Rawa Buaya menuju Stasiun Duri atau sebaliknya sebesar Rp10.000," ucap Anne,

KAI Commuter juga menambah fasilitas layanan berupa kursi di area tunggu pemberangkatan Commuter Line Bandara Soetta serta pemutakhiran gerbang elektronik di Stasiun Rawa Buaya sehingga bisa melayani transaksi KMT maupun tiket Commuter Line Bandara Soetta.

"Selain itu, secara bertahap menambah fasilitas layanan lainnya seperti penambahan toilet, parkir sepeda, kipas angin, dan penambahan fasilitas dispenser air minum gratis," ujar Anne.

Dengan melayani sebanyak 56 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter memprediksi Stasiun Rawa Buaya melayani pengguna Commuter Line Bandara yang naik maupun turun sebanyak 1.029 orang per harinya.

Adapun di Stasiun Rawa Buaya setiap harinya melayani sebanyak 124 perjalanan Commuter Line Tangerang dengan rata-rata volume pengguna sebanyak 7.000 pengguna pada hari kerja.

"Dengan penambahan pemberhentian stasiun ini, diharapkan Commuter Line Bandara Soetta bisa menjadi alternatif pilihan transportasi lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke bandara ataupun ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," tuturnya.

Baca juga: KAI Commuter minta maaf atas gangguan sarana KRL di Stasiun Cikini

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Suci yang Bangga

wd jackpot

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024