gerakan99 986Jutaan kata 233068Orang-orang telah membaca serialisasi
《main pragmatic》
Jokowi Setujui Pembangunan LRT Bandung Raya Meski Butuh Rp11 T******
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut Presiden Jokowi menyetujui pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan Kota Bandung.
Bey mengungkapkan LRT yang direstui Jokowi tersebut akan mengambil trase antara Babakan Siliwangi dan Leuwipanjang. LRT itu membutuhkan biaya hampir Rp11 triliun.
"Pada saat ratas dengan presiden minggu lalu, disetujui LRT Bandung Raya juga LRT Bali. Dari Babakan Siliwangi ke Leuwi Panjang, 15 kilometer. Nilainya sekitar Rp10,9 triliun," ujarnya Selasa (3/10) seperti dikutip dari Antara.
"Segera diajukan studinya untuk LRT, walaupun sudah banyak dilakukan, dengan teknologi yang digunakan yang terbaik," ujarnya.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Jadi tidak hanya studi terus, karena pemecahan kemacetan di Bandung harus ada," ucapnya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengatakan pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bandung Raya ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
"Target kalau dari timeline kita itu pada 2027 atau 2028 mulai konstruksi," kata Kadishub Jabar Koswara saat ditemui di Stasiun Bandung, Senin (2/9).
Lebih lanjut, dia mengatakan jalur LRT nantinya mulai dibangun dengan dua koridor prioritas yakni rute Tegalluar-Leuwipanjang dan Leuwipanjang-Dago dengan menghabiskan dana mencapai Rp26 triliun.
"Jadi kurang lebih bisa Rp13 triliun untuk satu koridor termasuk infrastruktur dan sarananya," kata Koswara.
[Gambas:Video CNN]
Usai Hub Space Menhub Dapat Tugas Baru dari Jokowi: Banyak PR******
Gelaran Hub Space oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta Convention Center (JCC) beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo.
Hub Space yang digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) itu menghadirkan pameran berbagai inovasi transportasi massal yang telah dibangun pemerintah mulai dari MRT, LRT, hingga kereta cepat.
Menteri Perhubungan Budi Karya berharap, Hub Space itu dapat meningkatkan semangat dan minat generasi muda terlibat dalam membangun dan mengembangkan transportasi massal di Indonesia.
Jokowi sendiri menyempatkan datang ke Hub Space di JCC beberapa waktu lalu. Budi mengapresiasi kehadiran Jokowi untuk meninjau langsung kegiatan tersebut.
"Presiden datang dan Presiden menyaksikan apa yang menjadi mimpi beliau tentang MRT, LRT, kereta cepat, kita sudah lakukan, sekarang kita pamerkan," ujar Budi.
Dalam kesempatan itu, Budi tak lupa juga mengapresiasi semua pihak, termasuk kementerian dan stakeholder, yang terlibat dalam pembangunan MRT, LRT, dan Kereta Cepat. Menurutnya transportasi massal itu dapat terealisasi berkat kolaborasi dan sinergitas semua.
"Kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada kita karena kita bukan lah apa-apa apabila tidak ada kolaborasi pentahelix," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Budi, dengan tiga transportasi massal itu, Kemenhub ingin menciptakan budaya baru di masyarakat perihal layanan transportasi berbasis massal.
"Kolaborasi ini kita ingin membangun budaya baru transportasi berbasis massal," lanjut Budi.
Sebagai informasi, pameran transportasi Hub Space digelar oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama detikcom dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Selain itu, pameran ini juga sebagai bentuk perayaan dalam pencapaian pembangunan, transportasi, dan transportasi nasional.
Mengangkat tema 'Budaya Baru Transportasi Massal', Hub Space berlangsung selama 3 hari penuh mulai dari 29 September 2023-1 Oktober 2023 lalu di JCC, Jakarta.
(osc/osc)Label:link game slot gacor、erek erek42、bukalapak akulaku
Terkait:pengajuan pinjol ditolak terus、wasiat4d situs slot game、yakuza303、omi88、rtp piramid slot、buku mimpi 3 angka bergambar lengkap、erek tangan、suhu88 slot、toto jitu、pedagang erek erek
bab terbaru:cara pinjam akulaku lewat dana(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).
Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.
Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.
Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.
Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.
Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.
Lihat Juga :Kronologi Mentan 'Hilang' Usai Diisukan Jadi Tersangka Korupsi |
Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.
Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.
Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.
Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.
Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.
Lihat Juga :Jokowi Ungkap 3 'Bonus' Bagi PNS yang Mau Pindah ke IKN |
"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.
Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.
Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.
"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.
Lihat Juga :Revisi UU IKN: Ada Aturan Anyar soal Utang Untuk Proyek Ibu Kota Baru |
Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.
Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.
"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.
"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.
Lihat Juga :Jokowi Sebut Kata 'Bodoh' Karena APBN-APBD Dipakai Beli Produk Impor |
Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.
Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.
Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.
"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.
Lihat Juga :INFOGRAFIS: Daftar Investor yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN |
Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).
Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.
Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.
Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.
Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.
Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.
Lihat Juga :Kronologi Mentan 'Hilang' Usai Diisukan Jadi Tersangka Korupsi |
Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.
Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.
Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.
Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.
Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.
Lihat Juga :Jokowi Ungkap 3 'Bonus' Bagi PNS yang Mau Pindah ke IKN |
"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.
Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.
Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.
"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.
Lihat Juga :Revisi UU IKN: Ada Aturan Anyar soal Utang Untuk Proyek Ibu Kota Baru |
Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.
Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.
"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.
"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.
Lihat Juga :Jokowi Sebut Kata 'Bodoh' Karena APBN-APBD Dipakai Beli Produk Impor |
Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.
Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.
Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.
"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.
Lihat Juga :INFOGRAFIS: Daftar Investor yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN |
Transmart menghadirkan Transmart Full Day Sale pada Minggu (8/10) dengan diskon besar-besaran, khususnya produk elektronik. Program ini berlangsung berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 WIB.
Diskon hingga 50% dan tambahan 20% bisa didapat pengguna Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Salah satu penawaran menarik adalah AC 1/2 PK dari berbagai merek. Produk itu ditawarkan dengan harga promo Rp 2.312.000 dari harga normal Rp 4.199.000.
Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, pun tidak perlu khawatir.
Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.
Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale!
1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah
2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 8 Oktober 2023 mulai buka toko - 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro) Small Appliance tanpa pembatasan
4. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg
5. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit
6. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10% regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station
7. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instant, beras, terigu, telur, rokok, item kebutuhan rumah tangga di katalog dan Instore Promo, Minuman Berakohol, Parcel/Hampers, Gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda "Tidak Berlaku Diskon"
8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello
9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)
(vws/vws)Kementerian Perdagangan(Kemendag) pada Selasa (3/10) digeledah oleh Kejaksaan Agungterkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
Lantas, berapa banyak impor gula yang diduga bau amis korupsi itu?
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengimpor 3,36 juta ton pada 2015. Mayoritas berasal dari Thailand (1,79 juta ton), Australia (1,02 juta ton), dan Brasil (458,1 ribu ton).
Lalu pada 2016, RI mengimpor gula sebanyak 4,74 juta ton. Mayoritas berasal dari Thailand (2,25 juta ton), Brasil (1,31 juta ton), dan Australia (896,4 ribu ton).
Lihat Juga :Mentan 'Hilang' di Eropa Usai Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi |
Selanjutnya, Indonesia mengimpor 4,48 juta ton gula pada 2017. Gula impor pada tahun itu mayoritas berasal dari Thailand (2,44 juta ton), Brasil (1,07 juta ton), dan Australia (646,8 ribu).
Kemudian pada 2018, RI mengimpor 5,02 juta ton. Mayoritas berasal dari Thailand (4,03 juta ton), Australia (922,8 ribu ton), dan Brasil (60 ribu ton).
Pada 2019, RI mengimpor 4,09 juta ton. Mayoritas dari Thailand (3,53 juta ton), Australia (542,2 ribu ton), dan Korea Selatan (7,2 ribu ton).
Indonesia kemudian mengimpor 5,53 juta ton gula pada 2020. Mayoritas berasal dari Thailand (2,02 juta ton), Brasil (1,54 juta ton), dan Australia (1,21 juta ton).
Lalu pada 2021, impor gula mencapai 5,48 juta ton. Mayoritas dari India (1,96 juta ton), Australia (1,33 juta ton), dan Brasil (1,14 juta ton).
Pada 2022, impor gula mencapai 6 juta ton yang mayoritas berasal dari Thailand (2,41 juta ton), India (1,61 juta ton), dan Brasil (1,31 juta ton).
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.
"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dalam pencarian data tambahan yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung.
Lihat Juga :Pedagang Kuliner Pusing Tertekan Kenaikan Harga Bahan Pokok |
"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta.
Sekjen Suhanto menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.
Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.
Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10) hari ini.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.
Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.
"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.
Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.
Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.
Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.
Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.
Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.
Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.
Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.
Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.
[Gambas:Video CNN]
《main pragmatic》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bursa777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《main pragmatic》bab terbaru。