trik main slot koi gate

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

akurat slot online

Guru Besar IPDN Sebut PNS Paling Untung dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.

Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

pasar jackpot

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

situs slot asli gacor

Liga 2 2023/2024 akan kembali bergulir pada 6 Januari 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT LIB menyatakan bahwa Liga 2 2023/2024 akan kembali bergulir pada 6 Januari 2024, dengan memasuki putaran 12 besar yang dibarengi dengan pelaksanaan playoff degradasi.

Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menggunakan istilah 12 besar dan 16 besar untuk menyebut dua fase lanjutan dari kompetisi Liga 2. Istilah 12 besar digunakan Ferry untuk menyebut persaingan memperebutkan tiket promosi ke Liga 1, sedangkan 16 besar dipakai untuk menyebut lanjutan kompetisi yang bertujuan mencari tim-tim yang terdegradasi ke Liga 3.

“16 besar itu dimulai bersamaan dengan 12 besar. Itu mulai 6 Januari, kemudian berakhir sampai dengan 3 Februari. Itu yang untuk 12 besar. Kemudian lanjut setelah Pemilu (Pemilihan Umum) itu lanjut ke empat terbaik, jadi juara yang 12 besar itu, juara dari tiga grup ditambah satu runner upterbaik untuk memperebutkan tiga tim ya itu sistemnya round robin, kemudian home and away,” kata Ferry pada konferensi pers setelah pertemuan para pemilik klub Liga 2 di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa.

“Kalau yang 16 besar, itu mulai dari tanggal 6 sampai dengan 3 Februari. Kemudian dua tim terbawah dari masing-masing grup akan terdegradasi dan rangking 1 dan 2 dari masing-masing grup itu yang bertahan di Liga 2,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa terdapat tiga klub Liga 2 yang masih belum memiliki stadion untuk memainkan pertandingan-pertandingan fase lanjutan. Ketiga klub tersebut adalah Deltras Sidoarjo, Malut United, dan Persiraja Banda Aceh.

Untuk itu, Ferry memberikan tenggat waktu selama maksimal lima hari ke depan, agar ketiga klub tersebut bisa mendapatkan stadion untuk dijadikan sebagai kandang klub dalam menjalani fase 12 besar.

Ia pun menegaskan bahwa Liga 2 2023/2024 sama sekali tidak mengalami masalah hambatan perizinan dari kepolisian, dan PT LIB pada Selasa (20/12) akan mengunjungi Mabes Polri untuk memberikan jadwal, calon lokasi pertandingan, serta nama-nama klub peserta fase lanjutan.

“Secara prinsip itu tidak ada perubahan. Kalau selama ini barangkali ada beberapa gonjang-ganjing, dilarang atau tidak bisa, tapi tadi kami sudah konfirmasi, tidak ada perubahan dan jalan seperti jadwal yang sudah kita tetapkan,” tegas mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu.

Baca juga: PSSI: Sumber daya wasit Indonesia belum siap untuk VAR

Perihal peluang penggunaan wasit asing di Liga 2, Ferry mengatakan pihaknya sebagai operator liga tidak memiliki wewenang apapun terkait wasit, selain hanya mengurusi masalah-masalah teknis seperti transportasi, akomodasi, dan honor saja. Ia menegaskan wewenang seputar wasit merupakan ranah PSSI.

“Saya masih belum yakin apakah Liga 2 ada peluang untuk pakai wasit asing atau tidak, karena memang konsumsi atau kebutuhan wasit itu datangnya bukan dari liga tapi dari PSSI. Jadi kita tunggu saja, Kalau dirasa perlu mungkin PSSI akan melakukan itu semua,” ucap Ferry.

Berikut adalah nama-nama klub peserta putaran 12 besar:

Grup X

Semen Padang

Persiraja Banda Aceh

PSMS Medan

PSIM Yogyakarta

Grup Y

Bekasi City

Persela Lamongan

Malut United

Deltras Sidoarjo

Grup Z

PSBS Biak

Persewar Waropen

Persipal Babel United

Gresik United

Nama-nama klub peserta 16 besar (playoff degradasi)

Grup A

Sriwijaya FC

Perserang Serang

Sada Sumut

PSKC Cimahi

Grup B

Nusantara United

PSPS Riau

Persikab Kabupaten Bandung

PSDS Deli Serdang

Grup C

Persijap Jepara

Sulut United

Persipa Pati

Persiba Balikpapan

Grup D

Persipura Jayapura

PSCS Cilacap

Kalteng Putra

Persekat Tegal

Baca juga: PT LIB luncurkan aplikasi Fan ID untuk permudah aktivitas suporter

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2023

kejahatan

daftar situs slot

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

penyihir penuh waktu

pinjam uang di kredivo aman atau tidak

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Perjalanan Orang Asing

freebet slot gacor

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)