cara ubah alamat di kredivo

Menelan Langit

trik judi bola parlay

Puspoll Indonesia prediksi 9 parpol yang lolos ke Senayan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei terbarunya periode Desember 2023 terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei Puspoll itu, PDIP masih unggul di peringkat pertama disusul Partai Gerindra dan Golkar. "Elektabilitas Partai papan atas masih didominasi 3 partai yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar. Di papan tengah ada PKB, PKS dan Nasdem," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja di Jakarta, Selasa. Dari hasil survei yang sama, ada sembilan parpol yang diprediksi lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dengan perolehan suara minimal 4 persen. Sementara itu, elektabilitas PPP menjadi partai terakhir yang diprediksi lolos kembali ke parlemen pada pemilu 2024 mendatang bersama dengan partai-partai lain seperti Demokrat dan PAN yang berada di atasnya. Pusat Polling Indonesia (PUSPOLL INDONESIA) menyelenggarakan survei nasional preferensi politik masyarakat. Pengumpulan data dilakukan pada 11 - 18 Desember 2024 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Adapun jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95%. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Berikut elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024. 1. PDIP 21,1 persen2. Gerindra 17,3 persen3. Golkar 10,8 persen4. PKB 7,6 persen5. PKS 7,2 persen 6. Nasdem 6,6 persen7. Demokrat 4,2 persen8. PAN 4,2 persen9. PPP 4,1 persen10. Perindo 2,4 persen 11. PSI 1,8 persen12. PBB 0,6 persen13. Hanura 0,4 persen14. Ummat 0,2 persen15. PKN 0,2 persen16. Gelora 0,1 persen17. Buruh 0,1 persen

Baca juga: KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT

Baca juga: TPN: Ganjar-Mahfud berkomitmen wujudkan sistem pertahanan 5.0

Baca juga: Puspoll Indonesia paparkan peta elektoral Pilpres 2024

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

hoki 99

Kemenparekraf: Program BDD 2024 tingkatkan kompetensi digital talent******

BDD 2024 merupakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku ekonomi kreatif khususnya pada subsektor aplikasi, game, pengembangan web dan IoT

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengungkapkan program Baparekraf Developer Day atau BDD 2024 meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) subsektor aplikasi, web, Internet of Things(IOT) dan game atau digital talent.

"BDD 2024 merupakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku ekonomi kreatif khususnya pada subsektor aplikasi, game, pengembangan web dan IoT," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya di Jakarta, Senin.

Nia menambahkan, Kemenparekraf bekerjasama dengan industri IT dan akademisi menghadirkan program Baparekraf Developer Day (BDD) 2024 dengan tema "Bridging the Digital Skills Gap: Paving the Way for Digital Indonesia".

Dalam BDD 2024 ini terdapat enam track pembelajaran bagi para peserta yakni Android developer, frontend web developer, machine learning developer, multiplatform app developer, backend developer, dan data scientist.

"Ketika kita melihat sektor ini dari sisi statistik, kalau dari nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun lalu mencapai 83 miliar dolar AS dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 109 miliar dolar AS pada tahun 2025," kata Nia.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin di era digital. namun, di balik itu ada kesenjangan keterampilan digital atau digital skills gap antara permintaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Diharapkan dengan program BDD 2024 bisa menjadi awalan yang baik untuk menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di era digital.

Dalam kesempatan sama, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf/Baparekraf Yuana Rochma Astuti mengatakan bahwa tahun ini akan ada penyelenggaraan BDD dilakukan secara offline karena saat ini sudah bisa kembali melaksanakan semua kegiatan secara offline, sehingga Kemenparekraf ingin kembali mendekatkan antara para calon talenta digital yang dijaring dengan industri secara langsung.

"Jadi nanti dengan kegiatan secara langsung ini maka interaksinya akan berbeda. Mereka akan bertemu secara personal dengan developer lainnya untuk membuat jaringan, menerima ilmu secara langsung dari para pakar, dan tentunya kita dengan menggelar kegiatan offline itu nantinya membangkitkan ekonomi lokal," kata Yuana.

Mengapa temanya "Bridging", lanjutnya, karena sekarang ini Indonesia sedang mengalami emas demografi. Generasi muda cukup banyak, tetapi Indonesia mengalami kekurangan digital talent.

Kebutuhan digital talent Indonesia diperkirakan sebanyak 9 juta sampai tahun 2035 artinya per tahun diperkirakan harus menghasilkan 600 ribu digital talent, sementara pemerintah sendiri menghasilkan 200-400 ribu digital talentper tahun.

"Oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan industri, BDD ini bagian kerja sama dengan industri di mana kegiatan ini mempertemukan industri dengan 1.000 calon developer yang kita jaring sedangkan yang mendaftar sendiri sudah lebih dari 1.500 orang," kata Yuana.

Selain masalah kekurangan digital talent, Kemenparekraf ingin memberikan bridging kebutuhan industri dengan kampus. Kemenparekraf menjaring lulusan kampus dan para developer, dan juga menghadapi fenomena digital nomad yang saat ini banyak sekali hadir di Indonesia. Baparekraf Developer Day (BDD) 2024 diselenggarakan secara offline di Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 9 Maret 2024.

Baca juga: Kemenparekraf gelar Baparekraf Developer Day untuk pengembang aplikasi
Baca juga: Potensi nilai ekonomi wisatawan domestik capai Rp2 ribu triliun
Baca juga: Kemenparekraf gelar bimtek untuk tingkatkan kompetensi fotografi
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

slot paling gacor sekarang

BMKG minta warga Sumedang waspada selama sepekan setelah gempa bumi******

Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat Kabupaten Sumedang untuk tetap waspada selama sepekan ke depan setelah terjadi pasca guncangan gempa bumi di penghujung tahun 2023.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu di Sumedang, Jawa Barat, Senin, mengatakan terjadinya gempa susulan tidak ada yang bisa memprediksi, termasuk BMKG.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan meningkatkan kewaspadaan, terutama sepekan ke depan, karena kita belum bisa memprediksi gempa susulannya seperti apa. Jadi, selama satu minggu ke depan harus meningkatkan kewaspadaan," kata Rahayu.

Baca juga: BNPB pastikan pasien dapat kembali tempati ruangan di RSUD Sumedang

Rahayu mengatakan kewaspadaan itu harus dimiliki oleh masyarakat, terutama yang memiliki bangunan rumah, yang sudah lima kali diguncang gempa  sejak 31 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024.

"Sudah pasti struktur bangunannya bergeser, karena bangunan kita kan bukan bangunan yang didesain tahan gempa. Jadi, harus waspada," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai penyebab lima gempa di Sumedang, Rahayu mengatakan BMKG untuk sementara ini belum bisa mengidentifikasi secara jelas aktivitas patahan atau sesar apa.

"Namun, kita bisa sampaikan bahwa ini dari aktivitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan kita di lapangan secepatnya bisa ambil data, jadi bisa dijustifikasi sesar apa, mudah-mudahan setelah gempa utama 4,8 magnitudo, tren gempa susulan mengecil kekuatannya, mudah-mudahan meluruh terus," ujarnya.

Akibat rangkaian gempa dengan yang terbesar berkekuatan 4,8 magnitudo di Sumedang pada 31 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024, sebanyak 138 rumah rusak ringan, 110 rumah rusak berat, 456 warga mengungsi, 11 orang mengalami luka ringan, dengan dua orang diantaranya dirawat di RSUD Sumedang dan RS Santosa Bandung, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Baca juga: Pemkab Sumedang tetapkan status tanggap darurat bencana gempa

Baca juga: Pemkab Sumedang cek bangunan RSUD sebelum ditempati pasien

Berdasarkan hasil analisa Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), kejadian gempa bumi ini diperkirakan akibat aktivitas sesar aktif Cileunyi - Tanjungsari yang disimpulkan berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman dari data BMKG.

Menurut data Badan Geologi, Sesar Cileunyi - Tanjungsari merupakan sesar mendatar mengiri, sebarannya mulai dari selatan Desa Tanjungsari menerus ke timur laut hingga lembah Sungai Cipeles, dan nilai laju geser berkisar antara 0,19 - 0,48 mm/tahun.

Badan Geologi juga mencatat wilayah Kabupaten Sumedang pernah mengalami kejadian gempa bumi merusak pada tahun 1972, sedangkan kejadian gempa bumi tahun 2010 menimbulkan kecemasan bagi penduduk di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022, tercatat kejadian gempa bumi dengan magnitudo (M2,7) pada kedalaman 16 km.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

berbaris menuju kekaisaran

slot pagi

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

cara hutang dana

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali modern setiap hari

pinjaman pertama di kredivo

Sungai di Jakarta bisa bebas sampah bak di Belanda, mengapa tidak?******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwi Abad Tiwi yakin sungai-sungai yang mengaliri Jakarta bisa sebersih di Belanda, kendati mengetahui kondisinya saat ini.

Sungai-sungai di Belanda pada tahun 1980-an, tercatat dipenuhi beragam sampah, bukan semata limbah rumah tangga, melainkan juga peralatan bekas pakai, seperti lemari es, tempat tidur dan bahkan sepeda. Kemudian, muncul aksi tentang sungai bersih di sana, diikuti larangan pembuangan sampah dan penerapan denda. Hasilnya, kini sungai di Negeri Kincir Angin itu terbebas dari sampah.

Sementara di Jakarta, merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022, di fasilitas penyaringan Kali Ciliwung, sampah-sampah yang diangkat per hari mencapai sekitar 52 ton dan di antaranya merupakan kayu, bambu, plastik, hingga kasur.

Menurut Dwi, penerapan denda pada orang-orang yang membuang sampah ke sungai sah-sah saja, terutama di kota besar, seperti Jakarta. Hanya saja, hal itu perlu dibarengi upaya dari hulu ke hilir yang melibatkan tentu saja pemerintah daerah terkait untuk melakukan aksi serentak melarang warga menjadikan sungai sebagai "tong sampah raksasa", diikuti ancaman denda. Ketegasan pemerintah, khususnya kota dan daerah, diperlukan di sini.

Masyarakat Kota Jakarta dan yang tinggal di sepanjang sungai perlu dilibatkan. Tentu saja dengan terlebih dulu meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak perilaku membuang sampah ke sungai.

"Multi-stakeholder, multi-action, karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa di bagian hilir, harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah. Dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa," kata Dwi.

Pendekatan budaya kemudian menjadi kata kunci selanjutnya. Ini agar masyarakat memiliki tanggung jawab mandiri mewujudkan sungai-sungai bebas sampah. Salah satu yang sebenarnya sudah pernah dimunculkan, yakni kembali mengenalkan warga yang hidup di sepanjang sungai untuk membangun rumah menghadap sungai, bukannya malah membelakanginya.

Berbicara lebih lanjut mengenai pendekatan budaya, sejarawan JJ Rizal berpendapat cara Chaerudin atau dikenal sebagai Bang Idin dalam mengelola Sungai atau Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh baik.

Bang Idin memadukan konsep-konsep sejarah dan budaya Betawi dan modern menghijaukan kembali bantaran sungai yang sebelumnya tercemar sampah. Dia memanfaatkan konsep sungai bagi orang Betawi sebagai ruang sakral dan membangun ruang pengelolaan sampah raksasa di Kali Pesanggrahan.

Berpegang pada kisah sukses Bang Idin, Rizal lalu mengusulkan untuk memanfaatkan material sejarah dan budaya demi mengingatkan kembali masyarakat masa kini tentang pentingnya menghargai sungai seperti yang dilakukan orang-orang pada masa lalu.

Bagaimana mengenalkan tradisi adalah bagian dari sebuah tradisi yang besar, bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai, tetapi saudara kembarnya adalah air atau sungai.

Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan dalam bentuk memasukkan pengetahuan tentang cara masyarakat di masa lalu memperlakukan sungai ke dalam bahan ajar muatan lokal atau mulok di sekolah.

Ke dalam muatan lokal juga dimasukkan aspek lain terkait sungai semisal cikal bakal peringatan Hari Ciliwung yang identik dengan penemuan bulus raksasa atau kura-kura raksasa yang memiliki nama ilmiah Chitra chitra javanensis sekitar tahun 2011 di Sungai Ciliwung serta koneksi sungai dengan perkembangan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya itu, Rizal juga meminta semua pihak menghargai nama-nama tempat di Jakarta yang identik dengan air, misalnya Kalideres, Muara Angke, Kampung Pulo, Rawa Belong, dengan tidak menggantinya dengan nama lain, melainkan mengenalkannya pada generasi-generasi penerus.

Adopsi aturan UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah, misalnya nama tempat yang identik dengan air atau sungai. Jadi, nama tempat yang identik dengan air diganti dengan nama lain, tetapi harus dikenalkan dan dirayakan.

Aksi pemerintah

Pendekatan budaya dalam menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan air atau sungai dan menjaganya dari limbah apapun juga dinilai penting bagi pemerintah, setidaknya bagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Maman Supratman memandang perlunya untuk menghidupkan kembali pendekatan budaya guna mengingatkan masyarakat, khususnya di hulu dan hilir sungai, bahwa aliran air yang besar ini merupakan bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka.

Masyarakat juga diingatkan kembali peran penting sungai, semisal Ciliwung, bagi perkembangan kota di masa lalu dan dampak buruk yang dialami masyarakat kala itu kala mengesampingkan "saudara kembar" mereka, bila meminjam kata dari JJ Rizal. 
Jakarta pada tahun 1979, misalnya, pernah mengalami banjir yang menyebabkan sebanyak 714.861 orang harus mengungsi.

Senada dengan Dwi, Maman juga setuju pemerintah mengembangkan kebijakan untuk memberikan denda pada warga yang membuang sampah ke sungai. Menurut dia, kebijakan ini bakal berpengaruh secara signifikan bila diikuti oleh kesadaran masyarakat.

Di lain sisi, aksi pemerintah tentu saja juga dibutuhkan, dan yang terbaru Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, melalui Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA), misalnya, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung guna menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun, tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat.

Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta, yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 disepanjang Sungai Ciliwung lama.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pembentukan Satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

Satgas Ciliwung, nantinya bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

Apabila usulan-usulan ini nantinya terwujud, ditambah pemerintah tegas dari sisi penerapan kebijakan, maka kita semua yakin bahwa sungai di Jakarta bisa bersih dari sampah seperti di Belanda.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024