gaskan88

Pengawal batin Jinyi

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Pengusaha Sebut Cuan Kebun Kratom Lampaui Sawit******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mengungkapkan keuntungan menanam kratom lebih besar dibanding kelapa sawit.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Ketua Pekrindo Yosef menuturkan investasi menanam kratom adalah sebesar Rp15 juta per hektare(ha). Dengan modal sebesar itu, setiap panen petani bisa menghasilkan Rp25 juta.

"Kalau misalkan per pohon 2 kg, dalam jumlah 2.500 batang panen pertama 5 ribu kg, 5 ton, dikali Rp5 rib per kg daun basah, itu satu bulan Rp25 juta," kata Yosef dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12).

Sementara itu, investasi untuk menanam kelapa sawit adalah sebesar Rp60 juta per ha. Adapun keuntungan setiap panen hanya Rp4,5 juta.

Yosif merinci 1 ha kebun bisa menghasilkan 3 ton kelapa sawit. Adapun harga kelapa sawit saat ini mencapai Rp1.500 per kg.

"Sawit itu kurang lebih (investasinya) Rp4,5 juta per bulan per 1 ha dengan estimasi 2-3 ton per ha, (harga sawit) kurang lebih Rp1.000 per kg, Rp1.300 sampai Rp1.500," ujarnya.

Perdagangan kratom saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan tanaman endemik Kalimantan tersebut.

"(Ke Istana) laporan pekerjaan. Antara lain laporan mengenai jenis tanaman kratom," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun, Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Pesan Luhut ke Prabowo: Jalankanlah RI Bersama Orang Profesional Wo******

Menko Marves Luhut Panjaitanmemberikan pesan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, pesan dalam membangun Indonesia.

Kepada Prabowo ia berpesan untuk membangun Indonesia bersama orang-orang yang profesional.

Hal itu Luhut sampaikan saat Prabowo menjenguknya di Singapura beberapa hari lalu.

Luhut mengatakan untuk menjadi negara yang maju tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tapi juga kerja tim yang penuh dengan pemikiran-pemikiran brilian dan inovatif.

Luhut juga menyampaikan bahwa ia dan Prabowo tak jarang berbeda pendapat, tetapi kerap memiliki pemikiran yang sama khususnya terkait persatuan bangsa.

"Maka dari itu perbedaan pendapat dan pilihan di antara kita itu sah-sah saja, yang penting persatuan antar sesama anak bangsa harus selalu kita jaga bersama," kata Luhut.

Luhut juga menyinggung bahwa Prabowo tidak banyak berubah sejak pertama kali mereka saling kenal di di Korps Baret Merah pada 40 tahun lalu. Ia mengatakan yang berubah hanya saat ini menteri pertahanan itu jauh lebih riang dan santai.

"Saya merasa mungkin ini efek dari bergaul dengan banyak anak muda, apalagi pasangannya sekarang adalah Mas Gibran yang terbilang masih muda juga," imbuh Luhut.

Sementara itu, Prabowo mengakui membahas situasi terkini politik Indonesia saat menjenguk Luhut.

Namun, saat ditanya detail, dia enggan menceritakan lebih jauh soal itu.

"Masak, saya harus cerita," kata Prabowo menjawab wartawan.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Cerita Zulhas RI Susah Ekspor Ikan ke Jepang: Panjangnya Saja Diukur******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengungkap ketimpangan aturan ekspor imporantara Indonesia dan negara-negara di berbagai belahan dunia. 

Karena ketimpangan itu, barang ekspor Indonesia sempat kesulitan masuk ke negara lain. Sebaliknya, barang impor dari negara lain malah secara gampang masuk ke Indonesia.

"Karena (ini) kita keluar (ekspor) susah. Ini yang ke Jepang mengirim pisang saja susah. Sudah 10 tahun enggak boleh-boleh. Kirim mangga susah betul, ukurannya harus begini, sama juga melarang," beber Zulhas di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Karena masalah itu, Zulhas menuturkan Kemendag mengembalikan pengawasan barang impor yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post-border) ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

"Barang dari luar itu sekarang kita perketat masuknya. Kemarin gampang, dari luar masuk langsung ke toko-toko. Kaos, mainan, obat-obatan, bedak, vitamin, pakaian, segala macam," kata Zulhas.

Dengan kembali berlakunya pengawasan di kawasan pabean, maka barang-barang impor harus mengurus Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan.

Zulhas menekankan pentingnya pengawasan barang impor ini demi melindungi produk-produk dalam negeri agar tak kalah bersaing atau bahkan layu sebelum berkembang. Pengetatan ini ditegakkan supaya produk-produk negara lain tidak lagi mendominasi pusat grosir seperti di Tanah Abang atau Mangga Dua.

Zulhas melanjutkan, pemerintah juga menetapkan positive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melalui e-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah US0.

Selain keempat komoditas tadi, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi US0.

"Enggak bisa cuma setengah dollar, US langsung, peniti, sandal langsung (impor), obat-obat nggak bisa lagi, harus US0," tegasnya.

"Lain (di luar 4 komoditas) enggak boleh, akhirnya banyak sekarang e-commerceyang tidak jualan impor lagi. Dia akan jualan barang-barang dari UMKM," kata Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barang impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

[Gambas:Video CNN]

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Dalam revisi Permendag 25/2022, pengaturan tata niaga diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.