sempurnatoto

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

LKPP Bekukan 16 Ribu Produk Impor, Terbanyak Alkes******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes).

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian/lembaga (K/L) membeli produk-produk lokal.

"Tentu produk-produk impor tetap boleh tayang (di e-katalog), tapi ter-freeze tidak bisa dibeli. Ini cara kami memastikan dan memberi ruang lebih agar produk-produk dalam negeri terbeli," imbuhnya.

Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) yang akan digelar Agustus nanti.

Ia bahkan mewanti-wanti kementerian/lembaga yang mencoba mengakali pengadaan barang dan jasa.

Selain pengamatan langsung LKPP, Yulianto menegaskan ada inspektorat hingga auditor yang ikut memantau transaksi di e-katalog.

Lihat Juga : Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 kg 700 Ribu Tabung

Kehadiran inspektorat dan auditor adalah hasil kerja sama LKPP dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Harapannya, e-katalog bisa lebih terpercaya.

"Di dunia sudah transparansi ini, sistem yang transparan bisa ditelusuri. Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya," tegas Yulianto.

"Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Titik lemah korupsi itu konon katanya enggak bisa kalau jemaah, bareng-bareng, pasti ada yang enggak kebagian. Yang enggak kebagian (korupsi) silakan lapor dan seterusnya. Intinya kita punya banyak data untuk menjaga supaya belanja negara aman," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Luhut Bersuara Soal Sederet Masalah LRT Usai Beroperasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitanbuka suara terkait sederet permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT Jabodebek.

Menurutnya, adanya masalah di tahap awal operasi adalah hal yang wajar. Hal yang sama juga dirasakan oleh negara lain saat mulai mengoperasikan alat transportasi baru.

"Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat. Dulu China kemudian Jepang apa tidak alami seperti ini? Ya ngalami lah," ujarnya ditemui di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini, jadwal perjalanan (headway) LRT berkisar antara 8-12 menit. Sedangkan, pemerintah ingin menurunkan menjadi 4 menit agar lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu lama di satu stasiun.

Namun, Luhut menekankan hal tersebut butuh waktu dan proses. Setidaknya beberapa bulan ke depan sampai nanti operasi LRT berjalan sempurna.

"Jadi nggak usah terlalu ribut bilang ini begini begitu semua butuh waktu, orang kawin saja butuh waktu kok," jelasnya.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo menekankan pihaknya terus melakukan evaluasi bersama seluruh stakeholder. Semua permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT pun langsung ditindaklanjuti.

"Beberapa gangguan sarana yang terjadi telah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman dari INKA yang saat ini masih bertanggung jawab terhadap maintenance operasional sarana nya," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

LRT Jabodebek masih mengalami masalah setelah beroperasi selama beberapa hari ini. Berikut uraiannya;

[Gambas:Video CNN]

1. AC Mati

Beberapa hari setelah LRT Jabodebek beroperasi, penumpang mengeluh terkait pendingin ruangan (AC) yang tak berfungsi atau mati. Hal tersebut terjadi pada Rabu (30/8) pagi.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut bukan karena AC rusak, melainkan ada masalah di sistem listrik yang drop.

2. Tutup Pintu Kereta Tak Sinkron

Beberapa penumpang juga mengeluhkan mengenai pintu kereta LRT Jabodebek yang tidak sinkron saat menutup. Masalah itu sampai mengganggu perjalanan sehingga terjadi keterlambatan.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut terjadi karena permasalahan dari kereta yang memang didesain menggunakan sensor. Sehingga, kendala gangguan teknis masih kerap terjadi.

3. Rute Tak Sesuai Pengumuman

Permasalahan LRT Jabodebek yang paling baru terjadi adalah pengumuman tak sesuai dengan rute.

Penumpang yang tengah menunggu Stasiun Dukuh Atas ramai-ramai kena prank. Kereta yang diumumkan akan menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi ternyata menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur.

"Tadi katanya ke Cibubur sudah habis. Jadi ini katanya memang ke Jatimulya," kata Doni salah satu penumpang seperti dikutip dari detikcom, Jakarta, Kamis (31/8).

Loli lich-ku luar biasa

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Dewa perang ini

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Tertawa Erythrina

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]