indo268

Gadis ini akan menentang surga

Utang Perusahaan Pelat Merah Tembus Rp1.640 T Sepanjang 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utangseluruh perusahaan pelat merah tembus Rp1.640 triliun sepanjang 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan meski utang tersebut masih tinggi, tapi masih baik karena ekuitas BUMN yang juga naik.

"Memang pasti ada pihak-pihak bilang tapi utangnya kan naik, tapi kalau kita lihat kan equitynya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik, salah," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan modal Rp3.150 triliun dan utang Rp1.640 triliun, maka investasi tertanam BUMN pada 2022 mencapai Rp4.790. Sehingga rasio utang BUMN terhadap investasi tertanam sebesar 34,2 persen.

Kendati, Erick mengatakan data tersebut masih belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rasio utang BUMN 2022 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 36,2 persen di mana utang sebesar Rp1.580 triliun, modal Rp2.778 triliun, sehingga investasi tertanam Rp4.358 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian BUMN 2022 mencapai Rp196,5 miliar atau 99,06 persen dari pagu sebesar Rp198,43 miliar.

Laba konsolidasi BUMN sepanjang 2022 mencapai Rp303,7 triliun, naik dari Rp125 triliun. Kemudian aset meningkat menjadi Rp9.867 triliun dari Rp8.978 triliun pada 2021.

"Pendapatan pun meningkat dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.616 triliun," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Produk Es Krim Mixue Dinyatakan Halal oleh MUI******

MUI menyatakan produk es krim Mixueresmi halal. Mixue merupakan perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh berasal dariChina.

Keputusan itu dikeluarkan usai Komisi Fatwa melaksanakan sidang produk halal pada Rabu (15/2) kemarin.

"Produk Mixue telah sesuai produk halal. Bahannya berasal dari produk yang suci dan prosesnya terjamin," Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di laman resmi MUI.

Asrorun mengatakan bahan produk Mixue telah memenuhi standar halal yang ditetapkan MUI. Termasuk semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya. Ia pun memastikan ketetapan halal MUI terhadap Mixue meliputi semua outlet dan menu.

MUI telah menetapkan standar halal baru terhadap produk makanan dan minuman yang memiliki cabang dengan berbagai menu. Audit produk halal dilakukan pada semua outlet dan menu di dalamnya.

Lebih jauh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda mengapresiasi langkah manajemen Mixue karena telah mengupayakan proses sertifikasi halal terhadap semua produk.

Setelah terbitnya surat Ketetapan halal MUI ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan mengeluarkan sertifikat halal terhadap Mixue.

"Sebelumnya, proses pemeriksaan halal terhadap Mixue membutuhkan konfirmasi ulang karena ada salah satu bahan yang harus ditelusuri, yaitu bahan flavour yang berasal dari China," ujar Miftahul.

Ketetapan Halal merupakan produk MUI pasca adanya sistem jaminan produk halal yang baru. Ketetapan Halal ini menjadi domain/wilayah MUI sebagai lembaga yang diberikan mandat Undang-Undang untuk melaksanakan Sertifikasi Halal.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Sinergi Perkuat UMKM se******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar program 'Kadin Impact Award' sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kadin se-Indonesia dalam memperkuat UMKM di Tanah Air.

Dengan mengangkat tema "Satu Kadin Membangun Bangsa", Kadin Impact Award merupakan bentuk kontribusi nyata Kadin Indonesia dalam membangun perekonomian daerah dan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Kadin Impact Award merupakan wujud sinergitas bersama Kadin-Kadin provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan UMKM.

"Seperti yang sudah dicanangkan dalam tema Rapimnas 2022 Kadin 'Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju'," tambah Arsjad.

Melalui Kadin Impact Award, Arsjad melanjutkan, Kadin di seluruh daerah dapat mengangkat potensi ekonomi dan talenta daerah dengan menunjukkan berbagai program unggulan masing-masing terkait pengembangan UMKM.

Program Kadin Impact Award juga menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Kadin, baik Kadin nasional maupun daerah adalah satu yang inklusif, kolaboratif, dan progresif.

"Selain sebagai bentuk apresiasi, adanya Kadin Impact Award juga dapat memotivasi Kadin provinsi dan Kadin kabupaten/kota untuk memperkuat UMKM di daerah," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi

Adapun terdapat lima kategori yang akan dilombakan pada Kadin Impact Awards, yakni digitalisasi, women empowerment, vokasi, pemberdayaan ekonomi daerah, dan keberlanjutan (sustainability).

Selain penghargaan untuk lima kategori di atas, terdapat tiga penghargaan terpuji per wilayah yang mewakili provinsi terbaik di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Terakhir, Arsjad menyampaikan harapan kepada seluruh Kadin daerah se-Indonesia dapat berpartisipasi aktif di Kadin Impact Award, agar bersama-sama dapat semakin memajukan UMKM, serta menguatkan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

Peri dan Iblis Dahonglou

Agen Properti Ungkap Belasan Hotel Laku Terjual di Bali, Harga Rp50 M******

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Balimengungkap banyak hoteldan vila yang laku terjual di Pulau Dewata sepanjang tahun lalu.

Ketua Arebi Bali Michael Hikma Gunawan mengatakan saat PPKM dilonggarkan, banyak hotel yang dijual oleh pemiliknya.

Ia memperkirakan belasan hotel dan puluhan vila sudah terjual alias berpindah tangan.

"Kalau tahun kemarin (2022) ada belasan hotel udah ganti tangan dan kebanyakan bintang tiga yang di-budgetRp50 milar," kata Michael, saat dihubungi Kamis (16/2).

Sementara itu, puluhan unit vila yang terjual harganya berkisar Rp3,5 miliar hingga Rp7 miliar. Sama seperti hotel, vila yang terjual paling banyak di Kabupaten Badung, Bali.

Menurut Michael, pembeli hotel dan vila di Bali banyak berasal dari pasar domestik atau WNI yang ingin memiliki properti di Bali.

"Pada awal pandemi benar-benar total tidak ada yang membeli. Mulai 2022 sudah bagus, sejak PPKM dibuka mulai ada pembeli," ungkapnya.

Ia juga menduga pengusaha banyak menjual vila dan hotel tahun lalu lantaran kesulitan finansial mengingat tidak ada tamu selama pandemi.

Selain itu, pemilik memilih melepas hotelnya agar tidak terbebani dengan operasional hotel yang tinggi. Terlebih, karyawannya banyak yang sudah di-PHK.

"Kadang-kadang juga mereka ada pinjaman dengan bank. Jadi mereka belum mampu bayar jadi sekarang walaupun mereka operasi tidak cukup bayar utang ke bank," jelasnya.

Di sisi lain, dengan mulai ramainya wisatawan masuk ke Bali, sejumlah hotel juga batal dijual.

"Dulu dia tidak ada pemasukan sekarang dia punya pemasukan. Apalagi kemarin G20 lumayan hotel-hotel terisi penuh itu. Harganya mereka naikin juga tetap terisi. Kalau villa dan hotel-hotel puluhan yang masih ada (dijual)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Lippo Akhirnya Penuhi Panggilan DPR Hari Ini, Bahas Meikarta******

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPRuntuk memberikan keterangan terkait pembangunan ApartemenMeikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2).

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

DPR kemudian berniat memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan tersebut, DPR juga sempat berencana melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholderdi DPR dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun