cara dapat uang dana dari internet

akun profesional kaisar

Buwas Klaim India Bakal Kembali Buka Keran Impor Beras untuk Indonesia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Wasesomengklaim Indiakemungkinan membuka kembali keran ekspor beras untuk Indonesia.

"kemungkinan India akan membuka keran ekspor ke Indonesia, bukan tahun depan, tahun ini," ucapnya di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Meski demikian, Buwas mengatakan saat ini memang belum diputuskan secara resmi pembukaan impor beras tersebut.

Menurut Buwas, India juga siap melepas 1,5 juta ton untuk Indonesia.

"Bahkan beliau (Zulkifli Hasan) menyampaikan sudah siap juga India untuk lepas kita 1,5 juta ton," kata Buwas.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan harga beras bisa lebih murah saat pemerintah resmi membebaskan bea masuk untuk Bulog.

Ia menjelaskan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi. Menurut Buwas, hal ini berimbas pada harga barang impor yang jadi lebih mahal.

Selain itu, harga minyak yang tinggi juga membuat ongkos pengiriman via kapal naik.

"Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos itu tadi ya jadi mahal," imbuh Buwas.

Oleh karena itu, ia pun mengusulkan pemerintah membebaskan bea masuk untuk Bulog.

"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," kata Buwas.

"Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan insentif bea masuk bagi beras yang diimpor Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kg kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Pengamat: Konsumsi Gandum Bisa Melonjak Jika Produksi Beras Turun******

Guru besar IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa memperkirakan 50 persen konsumsi masyarakat Indonesia pada 2050 bakal beralih ke gandum jika tren produksi beras terus menurun.

Menurut Andreas, cadangan pangan masyarakat di rumah saat ini lebih banyak yang berbahan baku gandum. Ia menyebut gandum kini telah menggantikan 28 persen konsumsi pangan pokok masyarakat.

"Kenapa produksi beras turun tapi kita masih aman-aman saja? Karena saat ini, silakan sajalah mas dan mbak-mbak di rumah, cadangan pangannya kalau kita buka, cadangan pangannya di rumah itu apa? Di lemari? Indomie," ucap dia dalam acara Kebijakan Publik Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).

Jika tren penurunan produksi beras terus terjadi, Andreas mengungkap konsumsi masyarakat Indonesia 50 persen adalah gandum pada 2050.

"Sehingga enggak peduli produksi beras mau naik atau tidak, turun tidak apa, pasti aman. Aman karena apa? Aman karena ini yang mengamankan pangan Indonesia. Jadi itu, dan ini kita masuk dalam ambang bahaya kalau itu yang terjadi," lanjut dia.

Menurut data yang dihimpun olehnya, selama 10 tahun terakhir produksi padi menurun dari 58,70 juta gabah kering giling (GKG) menjadi 53,63 juta ton. Sementara selama pemerintahan saat ini, produksi padi menurun rata-rata 1,00 persen tiap tahun.

Andreas kemudian mengatakan karena kurangnya produksi dan stok beras yang rendah, hal ini menyebabkan harga mulai naik sejak Juli 2023.

Ia menambahkan penurunan produksi padi 2023 setara 0,65 juta ton beras. Hal ini dikarenakan impor beras sebesar 3,3 juta ton menyebabkan kelebihan stok 2,65 juta ton yang menyumbang stok awal tahun 2024 sebesar 6,71 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Riset: Harga Rumah di Indonesia Catat Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi******

Housing Finance Centre (HFC), lembaga riset PT Bank Tabungan Negara (BTN), mencatat harga rumahdi Indonesia mengalami kenaikan tertinggi sejak pandemi covid-19.

Direktur Consumer Hirwandi Gafar mengatakan indeks harga rumah (house price index/HPI) mencapai 211,9 pada kuartal III/2023, mengalami pertumbuhan tertinggi setelah pandemi sebesar 8,7 persen secara tahunan (yoy).

Hirwandi menilai kenaikan harga rumah tersebut menunjukkan peningkatan permintaan rumah. Terlebih, pemerintah akan memberikan insentif PPN pembelian rumah (PPN DTP).

Ia mengatakan penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari rumah di bawah Rp2 miliar, di mana rumah tipe 70 dengan harga Rp500 juta - Rp1 miliar naik sebesar 12 persen (yoy).

Selain itu, kenaikan juga disumbang oleh rumah tipe 336 dengan harga di bawah Rp350 juta yang naik 8,4 persen (yoy).

Sementara itu, BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp27,7 triliun per Agustus 2023.

Untuk KPR di bawah Rp2 miliar paling banyak di Jawa Barat yakni 44 persen. Kemudian disusul Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

"Untuk provinsi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.