situs murah slot

Tuan kekaisaran terkuat

Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi******

"Dipilih-dipilih, 3 biji Rp50 ribu."

"Serba Rp20 ribu."

"Mulai dari Rp5.000."

Ia khusus menjajakan jaket bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita mengeluarkan modal Rp6 juta untuk membeli satu bal berisi 250 jaket tipis dari sebuah agen di Pasar Senen.

Ia jual dengan harga yang bervariasi bergantung kualitas dan kondisi jaket. Yang pasti, dari modal itu, ia mengklaim berhasil mendapatkan penghasilan Rp1,5 juta per hari dengan keuntungan di kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari.

Penghasilan tersebut ia rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Segendang sepenarian dengan Ahmad Dahlan, teriakan nyaring menjajakan pakaian bekas juga terdengar dari mulut Marpus. Ia berteriak menjajakan atasan, blazer wanita, bra, celana dalam bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita sudah menggeluti pekerjaan itu sejak 1995 lalu.

Berjualan pakaian bekas impor ia pilih karena memang banyak penggemar dan peminatnya. Ia bilang untuk memenuhi minat itu, ia biasa belanja baju bekas impor dalam satuan per bal dengan berat 100 kilogram.

Modal yang ia keluarkan untuk membeli pakaian bekas itu bervariasi. Untuk modal atasan bekas impor berisi 400 lembar, modal yang ia keluarkan Rp5 juta per bal. 

Sementara untuk pakaian dalam bra dan celana dalam, modal yang harus ia keluarkan Rp17 juta dan Rp11 juta dengan jumlah yang lebih banyak dari atasan.

Ia mengatakan pembelian barang dengan sistem per bal sebenarnya membawa risiko; tidak semua barang dalam keadaan baik dan layak dijual. Risiko  itu mau tak mau diambilnya dan semua pedagang pakaian bekas impor.

Ia menolak memberi tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan pakaian bekas impor tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pakaian bekas yang ia jual dibanderol dengan harga Rp20 ribu untuk atasan dan Rp50 ribu untuk blazer.

"Yang penting cukup untuk makan lah," katanya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lain, Dica. Pria yang masih berusia 18 tahun ini spesialis pedagang celana impor bekas. Pelbagai jenis bahan, ukuran, dan model celana ia gantung rapi sesuai kategori agar memudahkan pembeli memilih.

Dica mengatakan barang yang dia jual berasal dari Korea dan Jepang. Harga modal yang mesti dikeluarkan untuk celana bahan Rp5 juta dengan isi 150-200 buah.

Celana bahan dan jeans ia jual dengan harga Rp35 ribu. Lalu, celana corduroy ia jual dengan harga di atas Rp100 ribu.

Kehadiran penjual pakaian impor bekas itu pun cukup diminati oleh Wanda.

Baginya, thriftatau pakaian bekas impor merupakan opsi terbaik dalam memenuhi kebutuhan sandang. Pasalnya, meski bekas, tapi secara kualitas tak kalah dan bahkan kalau teliti mencari, kualitasnya lebih bagus dari barang baru. 

Tak hanya itu, untuk urusan harga, pakaian impor bekas cukup bersahabat di kantong. Kisaran harga produk yang kerap dibeli Wanda berkisar pada Rp50 ribu per 3 buah dan Rp100 ribu per 3 buah. Untuk produk jaket, Wanda biasa membeli dengan harga Rp50 ribu ke atas.

Karena kondisi itulah, ia menjadi salah satu pemburu pakaian impor bekas sejak 2020. Ia biasa membeli langsung di Pasar Senen Blok III.

Intensitas pembeliannya pun termasuk cukup sering.

"Saya suka beli bajuthriftdibanding beli baju baru karena harganya yang murah tapi bisa dapat banyak dan tetap bagus kualitasnya. Terus juga kalau beli thrift kan mengurangi limbah fashion. Jadi itu kenapa saya suka thrift," terang Wanda.

Kegemaran sama juga dimiliki Asep Rosidin (30), karyawan swasta. Ia sudah berbelanja produk pakaian impor bekas sejak 2005-2006.

Kala itu, dia masih duduk di bangku SMA. Aros biasa membeli pakaian impor bekas secara langsung di Pasar Senen atau di salah satu toko di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Aros menilai lebih baik membeli pakaian impor bekas tapi original ketimbang pakaian baru tapi tiruan.

Musuh UKM RI

Angin adalah riak dedaunan

Bercanda Ada Bom di Koper, Penumpang Wings Air di Semarang Diamankan******

Pesawat Wings Air(kode penerbangan IW) member of Lion AirGroup terlambat terbang pada Selasa (28/2) pagi akibat ulah seorang penumpang berinisial UD (45) yang menyampaikan informasi soal keberadaan bomdi pesawat penerbangan nomor IW-1818 rute Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah (SRG) tujuan Bandar Udara Rahadi Oesman di Ketapang, Kalimantan Barat (KTG).

Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan peristiwa itu bermula saat pria tersebut akan menaiki pesawat. Saat itu penumpang tersebut membuat pernyataan bahwa terdapat bom di dalam koper yang akan dimuat ke kompartemen bagasi bagian belakang.

"Pernyataan tersebut segera dikonfirmasi ulang dan ditindaklanjuti oleh petugas keamanan Wings Air serta diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke otoritas penerbangan sipil setempat. Penumpang UD tidak diikutsertakan (offload) dari penerbangan," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (28/2).

"Hasilnya tidak ditemukan bukti adanya bom atau benda lain yang membahayakan penerbangan," katanya.

Ia mengatakan akibat ulah penumpang tersebut, pesawat yang dijadwalkan berangkat pukul 07.00 WIB (GMT+ 07) mengalami keterlambatan keberangkatan 37 menit.

Ia mengecam candaan penumpang tersebut. Menurutnya, bercanda dilarang dalam penerbangan karena bisa mengancam keamanan penerbangan, menimbulkan rasa tak nyaman bagi penumpang dan konsentrasi awak kabin.

"Bercanda tentang bom atau tindakan meremehkan keamanan penerbangan adalah perilaku yang sangat tidak pantas dan dilarang di penerbangan. Itu pelanggaran hukum dan bisa mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelakunya. Undang-undang tentang keamanan penerbangan menegaskan ketat melarang tindakan dimaksud dan pelaku dapat dijerat dengan hukuman," katanya.

Namun, Danang tak menyebut apa langkah yang dilakukan terhadap penumpang yang bercanda soal bom tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Faun

<句子>

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

<句子>