katsu5

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Tianni Shenwu

Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pihaknya membatalkan impor 500 ribu ton berastahun ini.

Ia menjelaskan pembatalan itu berasal dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton tahun akhir tahun ini.

Buwas menyebut pihaknya hanya menyanggupi impor dan terkontrak sebanyak 1 juta ton. Rinciannya, sebanyak 600 ribu ton bisa terealisasi tahun ini dan 400 ribu ton sisanya datang tahun depan.

Ia juga mengatakan 500 ribu ton beras itu tidak bisa masuk kontrak tahun ini karena kemampuan bongkar muat RI tak menyanggupi.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan harga dan kualitas dari beras tersebut.

"Jadi kalau seperti sekarang dalam situasi dolar naik segala macam akan mempengaruhi harga beli, kalau harga belinya lebih mahal dari sini, ya tidak ada gunanya," tutur Buwas.

Terpisah, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kontrak 1 juta ton beras tadi berasal dari empat negara.

Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

"Saat ini kami sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Selanjutnya kami juga akan menjajaki dengan India dan Kamboja maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan", kata Suyamto di Jakarta, Jumat (3/11), melansir Antara.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Teten Ingatkan Instagram Cs Tutup Akun Penjual Baju Bekas Impor******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengingatkanInstagram dan media sosial lainnya untuk menutup akun penjual baju bekasimpor.

Ia mengatakan baju bekas impor ilegal lantaran masuk jajaran produk yang dilarang impor. Acuannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, Instagram Cs wajib mengikuti aturan jika berbisnis di Indonesia. Maka, sudah sepatutnya mereka menurunkan dan menutup akun-akun yang menjual barang bekas impor itu.

Ia melihat masih banyak akun yang menjual barang-barang ilegal tersebut.

"Kita sudah minta ke Instagram, untuk semua platform global, untuk mereka juga ikuti aturan pemerintah Indonesia," kata Teten.

"Memperdagangkan barang ilegal itu tindak pidana. Jadi tidak lagi bisa mereka berkelit bahwa itu bukan urusan platform," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Komisaris BSI Arief Rosyid Mundur Usai 'Ikut' Prabowo******

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

2 Eks Bos BI dan Menkeu era Soeharto Masuk TKN Prabowo******

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan Sudrajad Djiwandono bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Sementara itu, Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier, juga bergabung dalam tim itu.

Pengumuman TKN Prabowo-Ganjar disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Selain itu mereka yang hadir dalam deklarasi ini antara lain Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketum PSI Kaesang Pangarep, dan sejumlah elite partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Anggota TKN yang diumumkan terdiri dari para sekjen parpol KIM, sejumlah purnawirawan Polri, dan juga kelompok relawan. Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024.

Koalisi tersebut digawangi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Mereka telah mendaftarkan Prabowo-Gibran ke KPU sebagai pasangan calon pada Rabu, 25 Oktober 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.