super win 303 slot 426Jutaan kata 897105Orang-orang telah membaca serialisasi
《31 di erek erek》
BNSP komitmen dukung sertifikasi profesi halal di Indonesia******
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/3) malam, Ketua BNSP Syamsi Hari mengatakan dukungan itu dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penyelenggara Produk Halal Indonesia (PPHI) dengan Taiwan Halal Integrity Develepment Associantion (THIDA) tentang sertifikasi kompetensi profesi halal.
Dia menegaskan BNSP akan terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan sertifikasi, tak terkecuali skema auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan pelaksanaan analisis kimia pendukung manajemen halal sebagaimana dikembangkan LSP PPHI.
"Kehadiran BNSP merupakan apresiasi kami terhadap kerjasama LSP PPHI dan THIDA, sekaligus bentuk komitmen kami terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap LSP terlisensi BNSP," kata Syamsi pada penandatanganan MoU LSP PPHI dengan THIDA di kantor THIDA, Taipei, Taiwan, Jumat (1/3).
Baca juga: Menaker minta BNSP perbanyak tenaga kerja tersertifikasi
Syamsi yang hadir didampingi anggota BNSP Miftakul Azis, Sekretariat BNSP Rini Safriadi dan Robiah Adawiyah menaruh harapan besar terhadap LSP PPHI untuk mengembangkan kerja sama serupa tidak hanya dengan THIDA, namun juga dengan lembaga halal luar negeri lainnya.
"Kami berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan tidak hanya di Taiwan, tetapi juga LSP PPHI dengan lembaga halal luar negeri dan Industri halal di negara negara lain," katanya.
Sementara itu, Vice President THIDA Salahuding Ma Chao-Yen menyatakan lembaganya akan terus mengembangkan skema sertifikasi kompetensi, baik bagi para asesor maupun para penyelia halal.
"THIDA sebagai LHLN yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia melalui BPJPH Kementerian Agama Indonesia, THIDA akan terus berkembang salah satunya adalah memastikan asesor kompetensi THIDA mempunyai sertifikat kompetensi dan nantinya para penyelia halal yang ada di Industri mitra THIDA juga kita harapkan bisa disertifikasi kompetensinya," jelasnya.
Baca juga: BNSP: Pemegang sertifikat SDM pariwisata 3 tahun harus perpanjangan
Ia juga berterima kasih kepada BNSP karena sertifikasi kompetensi itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah Indonesia terhadap THIDA, khususnya kompetensi para profesional yang ada di THIDA.
"Kami yakin ini akan membuka kerjasama yang lebih luas di bidang halal khususnya di Asia Tengah," ujarnya.
Ketua LSP PPHI Wahyu Suhadji menyebut lembaganya telah mendapatkan rekomendasi dari BPJPH Kementerian Agama RI dan Lisensi 4 skema sertifikasi dari BNSP, yaitu auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan analisis kimia pendukung manajemen halal.
"Kami akan menjaga kerja sama ini dengan mematikan penjaminan mutu dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan kami akan terus mengembangkan pelayanan sertifikasi di negara lain tidak hanya pada auditor halal dan penyelia halal, tetapi juga juru sembelih halal," katanya menegaskan.
Baca juga: BNSP sertifikasi tenaga kerja konstruksi IKN tingkatkan daya saing
Baca juga: Unand peroleh verifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP
Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pemdes Panembangan Banyumas rintis desa wisata berbasis kawasan******
"Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Kecamatan Cilongok untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan," kata Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jumat siang.
Bahkan, kata dia, para kepala desa se-Kecamatan Cilongok sempat difasilitasi untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan desa wisata berbasis kawasan di Malang dan Borobudur.
Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, para kepala desa berdiskusi dengan Yayasan Prasetiya Mulya yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi.
"Kami memang punya semangat meskipun belum punya ilmu untuk mengelola wisata itu, sehingga kami punya semangat untuk mengelola potensi itu menjadi desa wisata," katanya saat peresmian program kegiatan Community Development(Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang didukung Perum LKBN ANTARA selaku mitra kolaborasi.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya merintis desa wisata berbasis kawasan minapadi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Panembangan untuk mengangkat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Ia mengharapkan ke depan ada sekolah-sekolah unggulan dari berbagai daerah termasuk Jakarta yang melaksanakan wisata edukasi minapadi di Desa Panembangan.
Dengan demikian, lanjut dia, hal itu bisa meningkatkan perekonomian warga desa yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan tersebut.
"Di sini sudah ada beberapa rumah warga yang siap dijadikan sebagai homestay," kata Untung.
Ketua Pokdarwis Desa Panembangan Anto mengatakan pihaknya dalam mengelola kegiatan desa wisata masih semi mandiri karena belum tersentuh Dana Desa.
Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan desa wisata hanya mengandalkan hasil pendapatan parkir pengunjung untuk menambah fasilitas.
Kendati demikian, dia tetap bersemangat untuk terus mengembangkan desa wisata berbasis kawasan minapadi.
Sementara itu, Desk of Comdev Universitas Prasetiya Mulya Yahya Ayyashy Farhani bersyukur karena luaran dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panembangan dapat terealisasi tepat waktu sesuai dengan target.
"Untuk kelompok di Desa Panembangan ini kami sebenarnya melaksanakan beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah penambahan saung UMKM untuk pelentingan revenue dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pemasukan dari BUMDes," katanya.
Dengan demikian, kata dia, di saung UMKM tersebut akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat berjualan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membuat papan penunjuk destinasi wisata terintegrasi yang ada di Desa Panembangan.
"Panembangan ini sebenarnya potensinya banyak namun memang kalau di Google itu yang benar-benar ter-highlightbaru minapadinya ini saja. Makanya kelompok adik-adik mahasiswa yang ada di Panembangan ini mengusulkan bagaimana kalau wisata-wisata lain dapat terekspos," katanya.
Menurut dia, kegiatan terakhir berupa penanaman pepohonan sesuai usulan Ketua Pokdarwis Desa Panembangan karena suasana kawasan minapadi terasa panas terik pada siang hari meskipun terlihat cukup hijau dengan adanya tanaman padi.
Ke depan, kata dia, pihaknya berencana melakukan penambahan tong sampah dan perbaikan saung di kawasan minapadi karena beberapa saung terlihat masih bocor ketika hujan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Teguh Imam Wibowo mengapresiasi semangat Pemdes Panembangan beserta pokdarwisnya untuk merintis desa wisata berbasis kawasan dan ke depan diharapkan makin berkembang.
Kendati demikian, dia mengharapkan kondisi alam di sekitar kawasan eduwisata minapadi tersebut dapat dipertahankan agar wisatawan makin tertarik untuk berkunjung.
"Kalau saya lihat di sini ada Gunung Slamet, pemandangan yang indah ini. Saya juga sangat menikmati kondisi alamnya," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Perum LKBN ANTARA sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata seperti yang dilakukan di Panembangan.
Ia mengharapkan kolaborasi Perum LKBN ANTARA dan Universitas Prasetiya Mulya dapat terus dilanjutkan, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.
"Karena ANTARA mempunyai tugas untuk mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan. Jadi kalau ada event yang berkaitan dengan potensi lokal, kami akan beritakan," kata Teguh.
Baca juga: Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata
Baca juga: Jateng dorong pengembangan desa wisata lewat digitalisasi
Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 10 desa wisata Gorontalo pelatihan pemasaran
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Label:acong4d、blog prediksi togel、bunga paylater tokopedia
Terkait:slot212 demo、erek erek kaki、daftar slot terbaik、link slot online terbaru、bosswin168 slot、agen gacor slot、cleopatra slot demo、gaskeunbet、pinjol yang bisa dicicil bulanan、buku mimpi 67
bab terbaru:dewajudiqq(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Rencana pembangunangiant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.
Suroto mengatakan giant sea wallbisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.
"Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.
Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya,giant sea walldibutuhkan sebagai solusi.
Lihat Juga :JK Kritik Hilirisasi Jokowi Miskinkan RI: Persis Zaman VOC |
"Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan para mantan menteri harus bertanya ke diri sendiri terkait kontribusinya ke negara. Ia mengatakan setiap orang harus melakukan refleksi diri.
"Bekas-bekas menteri yang sudah berhenti, tanya dirimu apa yang sudah kau lakukan selama kau jadi menteri. Saya hanya merefleksi karena saya lebih tua dari mereka jadi saya punya hak ngomong gitu," katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).
"Atau bekas gubernur tanya juga apa yang sudah kau buat? Kau buat keonaran atau apa yang Anda buat?," imbuhnya.
Ia menyayangkan jika ada tokoh publik menceritakan informasi yang tak utuh sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik.
"Siapapun kita harus melakukan refleksi. Jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita," katanya.
[Gambas:Youtube]
Luhut sebelumnya sempat melontarkan kritikan kepada mantan menteri perdagangan dan kepala BKPM Thomas Lembong. Ia mengungkit 'kegagalan' Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi.
Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).
Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.
Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.
"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara terkait rencana pemerintah membuka kembali ekspor benih lobsterataubenur.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh Susi pada 2016 silam. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
"Gila saja. Plasma nutfah diambil dan dijual," kata Susi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Plasma nutfah sendiri merupakan substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.
Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.
Wacana membuka lagi keran ekspor benih lobster dibuka lagi usai di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan networkjuga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadopsi," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concernmengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win windan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholdersdan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.
[Gambas:Video CNN]
Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.
"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.
Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.
"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.
Lihat Juga :Faisal Basri soal 'Gempuran' Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat |
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.
Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.
"Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?," katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).
Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.
Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.
"Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah," katanya.
Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.
BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.
Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.
[Gambas:Video CNN]
《31 di erek erek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara melihat pinjol terdaftar ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《31 di erek erek》bab terbaru。