hajar 88 slot

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

cara menang pasang togel 2d

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

m77casino

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan budidaya

cara main island king dapat duit

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

bonus new member 100 to 7x

Xdinary Heroes terharu saat diberi kejutan oleh Villains Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Grup band rock asal Korea Selatan Xdinary Heroes menangis terharu saat diberi kejutan oleh penggemar mereka (Villains) dalam gelaran konser Break the Brake di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Sabtu (2/3) malam.

Sesaat sebelum lagu-lagu penutup ditampilkan, band tersebut meminta Villains Indonesia untuk berfoto bersama mereka dari atas panggung. Ketika mereka sedang bersiap untuk berpose foto, secara tiba-tiba layar di atas panggung menampilkan sebuah video yang dibuat khusus oleh Villains untuk Xdinary Heroes.

Keenam anggota Xdinary Heroes pun berdiri tepat di depan layar tersebut untuk melihat lebih jelas video tersebut. Selama kurang lebih tiga menit, video yang berisi harapan, momen lucu, serta kenangan dari Xdinary Heroes itu berhasil membuat Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon menangis terharu.

Baca juga: Xdinary Heroes bawakan lagu cover “Hellevator” dan “Shoot Me”

Tidak hanya mereka, Villains yang menonton juga ikut menangis terharu dan saling menguatkan agar para anggota Xdinary Heroes berhenti menangis. Setelah berdiam diri sejenak untuk meluapkan emosi haru mereka, para anggota kembali menyapa Villains dengan tersenyum senang.

“Saat menonton video tadi, kita jadi menangis semua ya. Terima kasih ya, sungguh!” kata Gunil.

Gaon menimpali, “Siapa yang menyiapkan video ini sih?” katanya sambil pura-pura marah.

“Semuanya, saya tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk mengungkapkannya, tetapi kami benar-benar sayang kalian!” kata Jungsu.

“Tadinya saya hampir menangis, tetapi begitu lihat Jooyeon menangis, saya ikut menangis,” kata O.de.

Baca juga: Xdinary Heroes pukau Villains Jakarta dengan lagu pembuka "Freddy"

“Pokoknya terima kasih banyak ya! Kami akan menjadi ‘heroes’ untuk kalian selamanya!” kata Jooyeon.

“Jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya menangis hari ini!” kata Gaon sambil bercanda.

Malam tadi, akhirnya Xdinary Heroes sukses menggelar konser perdananya di Jakarta dalam rangkaian tur dunia Break the Brake. Setelah merampungkan kurang lebih 25 lagu dan sejumlah lagu tambahan di akhir penampilan mereka, para anggota Xdinary Heroes berjanji untuk datang kembali ke Indonesia.

“Kami berjanji akan ke Indonesia lagi, kalian mau datang kembali kan?” tanya Gunil.

Dia menambahkan, “Kalau begitu, sampai bertemu lagi ya semua!” katanya diiringi dengan lambaian tangan perpisahan dari anggota Xdinary Heroes lainnya.

Baca juga: Xdinary Heroes siap berbahasa Indonesia untuk sapa penggemar Jakarta

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan luar biasa komik Amerika

raja787

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.
 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

prediksi togel hari ini

Memperkuat kepercayaan diri dan keterampilan lewat pelatihan Prakerja******

Saya membutuhkan sertifikat yang menyatakan saya bisa, dan satu-satunya yang bisa saya jangkau memang Prakerja karena semua pelatihan lain berbayar, sedangkan Prakerja gratis,

Jakarta (ANTARA) - Kesempatan tidak dapat diraih bila menyerah di tengah jalan. Itulah moto hidup yang diusung Muhammad Opti Prabina Samosir, alumnus dari salah satu skema pelatihan yang kini berjalan di Indonesia, yaitu Program Kartu Prakerja.

Betapa tidak, sejak program tersebut diluncurkan pada 2020 -- ditandai pembukaan gelombang pertama pada 11 April 2020 -- pria 30 tahun itu sudah mendaftar agar dapat menjadi peserta yang mendapatkan kesempatan emas menjalani pelatihan dengan dukungan Pemerintah.

Namun, dia harus menanti 3 tahun hingga akhirnya diterima menjadi peserta ketika Program Kartu Prakerja membuka gelombang ke-58 pada Juli 2023.

"Saya hobi belajar dan haus ilmu. Saya tetap coba karena ini bermanfaat," kata ayah dua anak itu ketika ditemui ANTARA di Medan, Sumatera Utara.

Opti sendiri masih menempuh pendidikan untuk mendapat ijazah sarjana Teknik Informatika di Universitas Budi Darma, yang tertunda penyelesaiannya sampai saat ini karena kondisi keluarga. Untuk mencari pendapatan, dia bekerja sebagai mitra pengemudi aplikasi daring dan juga menyediakan jasa reparasi ponsel.

Dia juga mengajar di sebuah SMK di Medan dan sempat melamar menjadi pemrogram karena sudah memiliki latar belakang sebagai mahasiswa TI.

Akan tetapi belajar sebagai mahasiswa TI saja tidak cukup. Lamarannya ditolak karena ada beberapa faktor, mulai dari belum menyelesaikan kuliah sampai batasan usia.

"Saya membutuhkan sertifikat yang menyatakan saya bisa, dan satu-satunya yang bisa saya jangkau memang Prakerja karena semua pelatihan lain berbayar, sedangkan Prakerja gratis," tegasnya.

Dengan dana pelatihan Rp3,5 juta dari Prakerja, dia memanfaatkannya untuk tiga pelatihan. Yaitu dua pelatihan pemrograman dan satu pelatihan soft skill yang berfokus pada cara berkomunikasi. Alasan Opti memilih pelatihan komunikasi sangat sederhana, dia ingin berbeda dari anggapan bahwa pemrogram kebanyakan tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

Efeknya luar biasa. Berbekal sertifikat yang didapat dia melamar untuk bergabung dalam tim yang menyelesaikan proyek pembuatan situs untuk sebuah kecamatan. Sembari bekerja sebagai pemrogram lepas, dia juga memperdalam kompetensi dengan mendaftar pelatihan lain di Alkademi.

Dia dan teman-temannya juga kemudian membuat gerakan jelang Lebaran tahun ini yang diberi nama unik, "Lailatul Coding" yang ingin membantu UMKM dengan membuatkan 1.000 desain situs untuk mereka.

Lulus pelatihan Prakerja dan mengikuti pelatihan yang didukung oleh program itu ternyata mengubah hidup Opti. Dari segi finansial, nilai yang didapat dari pekerjaannya sebagai pemrogram lepas sejak tahun lalu mencapai lebih dari 1.000 dolar atau sekitar Rp15 juta.

Selain aspek finansial, dia juga dapat mengembangkan diri untuk memulai persekutuan komanditer atau CV yang bergerak di bidang multimedia dan pemrograman untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Dia juga bersama rekannya tengah terlibat dalam UMKM yang mendaur ulang limbah untuk menjadi barang lain seperti jam.

Dia berharap program sebaik Prakerja dapat diluaskan tidak hanya untuk yang tengah mencari kerja dan pekerja, tapi juga membantu menyiapkan siswa-siswa yang berada pada tahun akhir untuk memiliki keahlian khusus.

Beri kepercayaan diri

Manfaat Kartu Prakerja juga dirasakan oleh Merlin Milawari Silalahi, ibu rumah tangga asal Medan yang langsung mendaftar pada 2023 setelah melihat konten tersebut di media sosial.

Alasannya sederhana, setelah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun dan pernah berkarier di sektor perbankan, dia ingin meningkatkan kemampuan setelah sempat merasa tidak ada perkembangan yang berarti selama beberapa tahun terakhir.

Dana pelatihan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengikuti pelatihan pemasaran untuk pengembangan bisnis, mengembangkan konten media sosial untuk pemasaran digital, dan merancang kemasan produk.

Ketiga topik itu dipilih untuk mendukung usaha berjualan daring yang dia lakukan selama ini, di sela mengurus keluarganya. Ibu dari tiga anak itu memanfaatkan kompetensi yang didapat untuk merancang desain promosi untuk produk-produknya yang dia pasarkan melalaui lokapasar atau marketplacesebuah media sosial.

"Untuk ibu rumah tangga, pelatihan Prakerja  meningkatkan kepercayaan diri," ujar perempuan berusia 39 tahun itu.

Pelatihan yang dilakukan karena menjadi peserta Program Kartu Prakerja membuatnya dapat menyerap ilmu baru, membuatnya lebih percaya diri dan merasa lebih berkembang sebagai seorang perempuan sekaligus ibu rumah tangga.

Merlin bertekad untuk memanfaatkan pelatihan dan kemampuan yang sudah didapatnya untuk lebih mengembangkan diri ke depan dan mendapatkan ilmu-ilmu lain.

"Ini bukan hanya masalah kerjaan, melainkan lebih ke jati diri kita sebagai perempuan Indonesia. Jangan hanya terpaku pada pekerjaan semata tapi kita juga seorang ibu yang harus mencerdaskan anak-anak kita, jadi kita perlu wawasan luas," katanya.

Menikmati manfaat yang diberikan dari menjadi peserta Prakerja, dia ingin agar keberadaan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan itu dapat menjadi wadah bagi para perempuan yang ingin terus mengembangkan kemampuan mereka.

 

Peningkatan produktivitas

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan kebekerjaan para alumnus Prakerja perlu dinilai dari tiga aspek termasuk apakah yang sudah bekerja meningkatkan produktivitas. Begitu juga dengan wirausaha, apakah berhasil juga meningkatkan produktivitasnya dan peserta yang dulu menganggur lalu bisa mendapatkan pekerjaan.

Mengikuti pelatihan Prakerja sendiri tidak menjamin para pekerja mendapatkan pekerjaan, tapi memberikan kesempatan kepada yang terpilih ikut program untuk mendapatkan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan diri mereka.

"Prakerja itu bukan hanya untuk memecah telur dari nol ke satu, tapi juga membuat yang bekerja meningkat pendapatannya, yang wirausahawan meningkat omzet dan kualitas bisnisnya," kata Denni kepada ANTARA usai rangkaian acara Program Kartu Prakerja di Medan.

Keberadaan Program Kartu Prakerja memang dapat membantu orang-orang yang ingin mencari pekerjaan dan bagi pekerja yang ingin mendapatkan kemampuan baru atau meningkatkan kompetensi.

Riset Presisi Indonesia pada 2021 menunjukkan penerima Prakerja mengalami peningkatan pendapatan per bulan sebesar 17--21 persen dibanding non-penerima.

Selain itu, lembaga riset internasional J-PAL SEA pada tahun yang sama juga menemukan program Prakerja meningkatkan peluang kerja dan kewirausahaan. Program itu tidak hanya berhasil meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru sebesar 18 persen, tetapi juga peluang memiliki usaha naik signifikan hingga 30 persen.

Pada saat yang sama, pemanfaatan sertifikat pelatihan dalam pencarian kerja juga meningkat drastis sebesar 172 persen.

Denni mengingatkan Prakerja sendiri bukan merupakan satu-satunya program Pemerintah yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya, pelatihan juga diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Bersama kementerian dan lembaga lain, Program Kartu Prakerja saling mendukung untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia terutama yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Peningkatan kompetensi pekerja memang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia pada 2030 dan memastikan Indonesia Emas terwujud pada 2045.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024