pola gacor cat cafe

Jalan menuju keabadian itu sulit

Yarindo Farmatama Bersuara soal Tuduhan Terlibat Gagal Ginjal Akut******

PT Yarindo Farmatamabuka suara soal dugaan melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau gagal ginjal akut.

Manager Bidang Hukum PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih melakukan klarifikasi untuk produk flurin DMP milik perusahaan.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa karena meminum obat flurin hasil produksi perusahaannya.

Ia juga menyebut dari 102 daftar obat sirop yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), obat flurin tidak termasuk.

Lebih lanjut, Vitalis mengatakan manajemen PT Yarindo Farmatama sangat komitmen membantu BPOM untuk menyelesaikan kasus zat pelarut etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Kami berkomitmen untuk membantu BPOM, Kepolisian dan pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan sumber masalah EG dan DEG ini. Karena kami tidak pernah membeli atau menggunakan bahan ini di dalam proses seluruh obat-obatan yang kami produksi," ujarnya.

Vitalis menambahkan semua bahan baku obat-obatan sudah diserahkan ke BPOM untuk diproses lebih lanjut.

"Kami juga sudah menyerahkan semua dokumentasi yang terkait dengan bahan baku yg dikirim oleh pemasok ke pabrik kami," imbuhnya.

Vitalis juga mengungkapkan PT Yarindo Farmatama dalam kasus ini juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, hingga kini belum pihak yang menemukan data akurat terkait adanya korban meninggal karena mengkonsumsi obat Flurin DMP buatan PT Yarindo Farmatama.

"Kami mendukung penuh upaya semua pihak yang terkait agar masalah ini bisa secepatnya terurai dan menjadi jelas penyebabnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar," imbuh Penny.

Kedua perusahaan tersebut, kata Penny, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundangan sebagaimana pasal 62 ayat 1 dan UU RI no. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pihaknya melakukan penetapan itu setelah melakukan gelar perkara.

Selain itu, untuk proses penyelidikan sebelumnya, pihaknya telah mengumpulkan sampel dari obat bekas yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut, bukan didapatkan dari produsen.

"Ternyata memang ada kaitannya," kata Pipit.

Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri akan melakukan pengembangan, bukan hanya produsen obat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Kontrak Proyek Pembangunan Istana Presiden di IKN Diteken Pekan Ini******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penandatanganan kontrak proyek pembangunan istana presidendi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.

"Untuk istana presiden di IKN baru mau kontrak pada pekan ini," ujar Basuki di Jakarta, mengutip Antara, Senin (31/10).

Basuki mengatakan saat ini proyek pembangunan yang sedang dimulai di IKN seperti proyek infrastruktur air dan hunian pekerja untuk konstruksi.

"Insya Allah Rabu atau Kamis tergantung ada sanggahan atau tidak. Kalau tidak ada sanggahan, Insya Allah bisa kami tanda tangan kontraknya pekan ini," ujar Endra.

Menurutnya, penetapan pemenang proyek istana negara sudah dilakukan, namun Kementerian PUPR masih menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dari peserta tender yang lainnya.

Jika tidak ada, Kementerian PUPR akan melanjutkan proses dengan melakukan penandatangan dengan pemenang proyek, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK).

Menurut laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi pemenang proyek pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara.

PT PP terpilih sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp1,34 triliun dari total nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Dirut Investigasi Asal******

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto akan melakukan investigasi internal soal karangan bunga bertuliskan 'Selamatkan Jakpro' di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11) ini.

Pasalnya, karangan bunga tersebut berisi tuduhan ada nepotisme di tubuh Jakpro dan juga sampai menyebut-nyebut nama Direktur Sumber Daya Manusia Jakpro M Taufiq.

"Sedang saya minta tim untuk melakukan investigasi ke dalam terkait persoalan ini," kata Widi seperti dikutip dari Antara. 

"Setahu saya tidak ada masalah (internal). Namun tim juga sedang melakukan investigasi dengan meminta masukan beberapa pihak. Termasuk juga kami sudah klarifikasi ke Pak Taufiq sendiri," ucap Widi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro.

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," kata Prasetyo saat dikonfirmasi.

Prasetyo menambahkan ia akan berkomunikasi dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait munculnya karangan bunga itu.

"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," kata dia.

Diketahui, muncul sedikitnya tiga karangan bunga terkait BUMD yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, serta teknologi informasi dan komunikasi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ini.

Dalam foto yang diterima, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

[Gambas:Video CNN]

Dalam karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bagian bawahnya ada tulisan "M Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".

Ketiga karangan bunga itu berjejer di sebelah kiri Pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang berdasarkan informasi di lapangan, karangan bunga itu sudah ada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB pagi ini. Namun, pukul 12.45 WIB, ketiga karangan bunga itu sudah tidak ada di lokasi.

Nona seksiku

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

novel tulang debu

Sandi Apresiasi 460 Wisudawan Poltekpar Medan Langsung Diterima Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara wisuda Politeknik Pariwisata Negeri (Poltekpar) Medan. Ada 460 orang yang diwisuda dan semuanya langsung diterima kerja.

"Hari ini kita mewisuda 460 lebih wisudawan-wisudawati dan ini adalah amunisi baru untuk kebangkitan pariwisata," ungkap Sandiaga saat menghadiri acara wisuda Poltekpar Medan di Regale Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (1/11).

Menurutnya, Poltekpar Medan sukses mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul siap kerja. Berbeda dengan institusi pendidikan lainnya, lulusan Poltekpar Medan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Jadi ini saya ucapkan apresiasi kepada seluruh institusi pendidikan di lingkup Kemenparekraf," tambahnya.

Kesiapan SDM tersebut, lanjutnya, membantu kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi Covid-19 serta pencapaian target kunjungan wisatawan, baik mancanegara dan Nusantara yang sekarang menjadi tulang punggung sektor parekraf saat ini.

Selain itu, kehadiran para lulusan Poltekpar di lingkungan Kemenparekraf pun mendorong menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.

"Jadi ini yang sedang kita persiapkan, Poltekpar dan Pusat Pengembangan SDM Parekraf ada di garda terdepan untuk penyiapan penciptaan lapangan kerja ini," ungkap Sandiaga.

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

PHK Industri Tekstil On The Way, 45 Ribu Karyawan Sudah Dirumahkan******

Industri tekstildan produk tekstil (TPT) terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Tak cuma industri tekstil, buruh pabrik alas kaki atau sepatu juga terancam PHK. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit pesanan sepatu menurun hingga 50 persen.

Sejumlah perusahaan, lanjut dia, mengalami problem orderberkurang atau dibatalkan oleh buyer. "Ada yang melakukan antisipasi, seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," terang Anton.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji juga menyebut PHK menghantui industri otomotif. "Terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti otomotif," tutur dia.

[Gambas:Video CNN]