kiwbet

Bayi labu saya

situs slot zeus88

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Naga Segala Alam

erek erek mancing ikan

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Penata rambut terbaik di dunia peri

trik slot paling gacor

Daftar Saham Terancam Delisting 2023, WSKT hingga SRIL Bakal Didepak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Daftar sahamterancamdelisting sepanjang 2023 ada 38 emiten. Di daftar itu, ada PT Waskita Karya (Persero) Tbk alias WSKT dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.

Peringatan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2023 hingga pengujung tahun ini. Potensi delisting dari setiap emiten diumumkan dalam keterbukaan informasi.

Khusus dalam kasus Waskita, saham perseroan disuspensi sejak Mei 2023 lalu. Ini terjadi karena penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," komentar Waskita dalam keterangan resminya soal potensi didepak dari bursa, Kamis (23/11), dikutip dari detik.

Akan tetapi, BUMN Konstruksi itu optimistis sanggup menyelesaikan review Master Restructuring Agreement (MRA) dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Selain Waskita, ada 37 emiten lain yang juga mendapatkan peringatan potensi delisting dari BEI sepanjang tahun ini.

Berikut daftar 38 saham terancam delisting pada 2023:

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
3. PT Cowell Development Tbk (COWL)
4. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
6. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
7. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
8. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
9. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
10. PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
11. PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
12. PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
13. PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
14. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
15. PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
16. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
17. PT Leyand International Tbk (LAPD)
18. PT Hanson International Tbk (MYRX)
19. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
20. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
21. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)
22. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
23. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
24. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
25. PT Onix Capital Tbk (OCAP)
26. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
27. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
28. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
29. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
30. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
31. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
32. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
33. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
34. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
35. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
36. PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
37. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
38. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

pengalaman kredit hp

Kasus tabrakan di Gerbang Tol Halim, Polisi panggil majikan sopir truk******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya bakal memanggil majikan dari sopir truk yang menyebabkan tabrakan beruntun di Gerbang Tol (GT) Halim, Jakarta Timur, untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kepada majikan atau bosnya sudah dikomunikasikan dan akan dilakukan pemeriksaan. Itu ada di Lampung posisinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ade Ary juga menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua sopir tersebut untuk diminta keterangan.

"Orang tuanya sopir anak ini juga sudah dikomunikasikan, akan datang dalam waktu dekat. Saat ini posisi sopir truk seorang anak laki-laki ini masih bersama penyelidik dari Ditlantas Polda Metro Jaya," katanya.

Baca juga: Jasa Raharja tunggu verifikasi polisi soal kecelakaan GT Halim Utara
Baca juga: Jasa Marga fokuskan evakuasi terkait terjadinya kecelakaan di GT Halim

Kemudian Ade Ary juga menyampaikan untuk hasil tes urine dari sopir tersebut tidak ditemukan zat yang berbahaya.

Untuk kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Gerbang Tol Halim tersebut, Ade Ary menyebutkan ada sembilan kendaraan.

Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Latif Usman menyebutkan kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol Halim (Jakarta Timur) pada Rabu pagi terjadi akibat sopir truk memacu kendaraannya dengan kencang.

Baca juga: Polisi lakukan olah TKP kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim
Baca juga: Kecelakaan di Tol Halim, Dirlantas: Akibat truk melaju kencang
 

​​​​​​​"Dia (sopir truk) memacu kendaraannya dengan kencang dan di Gerbang Tol Halim ini ada antrean sehingga dia menerobos hingga mendorong kendaraan lain," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/3).

Latif juga menyebutkan pihaknya masih mendalami penyebab kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan tersebut.

"Ini masih kita gali terus dan ini untuk pengemudi truk sudah kita amankan di RS UKI, untuk korban lain sedang kita identifikasi," katanya.
Baca juga: Truk engkel diduga penyebab kecelakaan beruntun di gerbang Tol Halim
Baca juga: Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Halim

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pulau Gurun

situs slot maxwin

Menperin Dorong Makan 'Beras Palsu' dari Sagu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong pemanfaatansagu sebagai alternatif pengganti nasi di tengah mahalnya harga berasdi Indonesia.

Menurutnya, sagu memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Pasalnya, Indonesia memiliki lahan sagu yang luas sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor beras.

"Sagu berpotensi dikembangkan sebagai alternatif bahan pangan sumber karbohidrat utama karena Indonesia memiliki lahan sagu yang cukup luas 5,5 juta hektare yang berpotensi menghasilkan 34,3 juta ton pati sagu," ujar Agus saat pembukaan pameran makanan dan minuman di Kementerian Perindustrian, Senin (25/3).

"Produk olahan sagu berupa beras analog sagu berpotensi menjadi pangan utama pengganti beras, terutama pada saat terjadi kelangkaan pangan," imbuhnya.

Selain itu, Agus mengatakan beras sagu memiliki keunggulan yakni mencegah diabetes karena kandunganresistance starch-nya sangat tinggi dan kadar glycanics indexnya juga sangat rendah.

"Sehingga sangat-sangat baik untuk mencegah diabetes," jelasnya.

Di sisi lain, Agus berharap bazaar makanan dan minuman di kantornya bisa memenuhi kebutuhan para pegawai dan masyarakat sekitar karena terbuka untuk umum. Acara ini akan berlangsung sampai 28 Maret 2024 dan barang pokok yang dijual lebih murah.

"Saya berharap acara bazar ini dapat memenuhi kebutuhan pegawai dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan bahan makanan, minuman, sandang, dan kebutuhan lainnya dengan tentu harga yang terjangkau," pungkas Agus.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Tidak di masa muda

tabel angsuran kredivo

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)