sultanbet88

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Tiket Gratis Kereta Cepat Kembali Dibuka 8******

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan tiket gratis Kereta CepatWhoosh kembali dibuka untuk tahap kedua mulai besok Minggu 8 Oktober sampai 10 Oktober.

Eva mengatakan masyarakat bisa melakukan registrasi melalui website ticket.kcic.co.iddan akan mendapatkan QR Code.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap 96 Negara Jadi Pasiennya IMF Imbas Krisis ala 97-98

"Untuk memudahkan penumpang saat check in, penumpang dapat langsung menunjukkan QR Code yang dikirimkan ke email setelah transaksi," ujarnya.

Lebih lanjut Eva memastikan calon penumpang masih tidak akan dikenakan biaya. Ia mengatakan KCIC melakukan beberapa perbaikan untuk periode ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Lihat Juga : Menhub: Integrasi Antarmoda Solusi Atasi Macet dan Polusi Udara

Pada Whoosh Experience Program kali ini terdapat 8 perjalanan Whoosh setiap harinya yang dapat dipilih oleh penumpang melalui web yaitu Halim - Padalarang, Halim - Tegalluar, Padalarang - Halim, dan Tegalluar - Halim

"Khusus untuk perjalanan dari dan ke Stasiun Padalarang, terdapat KA Feeder Kereta Cepat yang dapat digunakan oleh penumpang secara cuma-cuma untuk menuju Stasiun Bandung," katanya.

Eva menyebu program tiket gratis periode ketiga atau 11-16 Oktober 2023 akan dibuka selambatnya pada 10 Oktober 2023. KCIC akan terus melakukan evaluasi selama masa promosi ini. 

Fajar Gelap Naruto

Kemendag Butuh Aturan Baru Hapus 'Kecurangan' E******

Kementerian Perdagangan mengaku masih butuh aturan baru untuk menghapus 'kecurangan' die-commerce.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Rifan Ardianto menyebut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak cukup.

"Permendag 31 tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita berbicara predatory pricing, ada beberapa hal perlu kita lakukan pengaturannya. Bagaimana kita memperketat arus barang impor masuk, jangan sampai ada barang impor masuk dengan harga murah," ujarnya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Permainan algoritma e-commerce

Rifan lantas menjelaskan soal pengaturan permainan algoritma e-commerce. Menurutnya, ini sudah diatur dalam pasal 13 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam beleid tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias e-commercediminta berperan aktif dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. Rifan menyebut aturan main algoritma e-commercediatur dalam pasal tersebut.

"Jangan sampai data-data PPMSE itu hanya mengarah pada promosi terhadap barang tertentu atau pelaku usaha tertentu. Jadi, kesetaraan pedagang atau merchantsehingga dari sisi persaingan usaha dapat terwujud," jelasnya.

"Tetapi dalam prosesnya memang kita terus mencari regulasi-regulasi yang kita perlu kembangkan lebih lanjut lagi supaya memastikan tidak terjadi persaingan usaha tak sehat dan monopoli. Ini kami terus melakukan penyempurnaan," tandas Rifan.

Soal algoritma e-commerceatau social commerceturut dikeluhkan Kementerian Perindustrian. Mereka mengklaim tokoonlinelebih sering menawarkan barang-barang impor ketimbang produk lokal.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan algoritma toko onlinejuga harus diatur. Jika tidak, industri tanah air bisa terancam.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Kemendag Tegaskan Ekspor Kratom Tidak Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

"Kalau dilihat dari angkanya ternyata ada. Nah, ini mungkin menjelaskan bahwa memang secara legal formal belum dilarang, tapi kami pun hati-hati melakukan itu karena memang, dari kami tidak ada surat persetujuan ekspornya ya, hanya masuk ke listyang memang tidak diatur ekspornya," kata Didi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulkifli usai mendengar permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBC Indonesia.com.

Menurut Zulkilfi, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," ujar Zulkifli.

Mengutip situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatra Selatan, Kratom adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman ini jadi tumbuhan endemik yang tumbuh di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, sejak 2019 hingga 2022, nilai ekspor kratom selalu tumbuh dengan tren positif sebesar 15,92 per tahun.

Tahun lalu, ekspor kratom mencapai US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton.

Pada periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$ 7,33 juta. Sekitar 66,3 persen di antaranya dikirim ke Amerika Serikat (AS).

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan dan Kegelapan

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]