harga voucher xl 30 hari

perang total tanpa akhir

Kemenhub Prediksi 60,6 Juta Orang Mudik Natal dan Tahun Baru 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 60,6 juta orang melakukan mudik Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Angka tersebut berasal dari survei internal yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.

"Potensi pergerakan nasional pada Natal/Tahun Baru 2022/2023 adalah 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 60,6 juta orang," ujar Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Junaidi dalam Forum Diskusi Transportasi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/10).

Wilayah pantauan bidang angkutan penyeberangan yang dilakukan Kemenhub terdapat pada 11 lintas pantauan nasional, diantaranya Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sibolga-Nias, Ajibata-Ambarita, Tanjung Api-api-Tanjung Kelian, Bajoe-Kolaka, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, dan Kupang-Rote.

Pada sebelas lintasan tersebut Kemenhub memprediksi jumlah penumpang mencapai 3,08 juta orang, 157 ribu kendaraan roda dua, kemudian 593 ribu kendaraan roda empat.

Angkanya turun jika dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Pada 2019, jumlah penumpang mencapai 3,46 juta orang, 221 ribu kendaraan roda dua, dan 554 ribu kendaraan roda empat.

"Justifikasi prediksi permintaan yang menurun mungkin karena faktor pengaruh kenaikan BBM, adanya penyesuaian tarif, serta dampak ekonomi dan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, lintas Merak-Bakauheni menjadi tolak ukur pemantauan di wilayah lain lantaran tingginya trafik pergerakan orang dan barang pada masa puncak liburan.

"Merak-Bakauheni menjadi benchmarkyang luar biasa, di mana pada saat angkutan lebaran terdapat hampir 40 ribu kendaraan yang menyeberang. Skenario-skenario perlu dilakukan, khususnyaflowkendaraan dari jalan tol," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Elon Musk Bakal PHK 3.700 Karyawan Twitter?******

Elon Musk dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 3.700 karyawan Twitter. Jumlah itu setara hampir setengah dari total karyawan Twitter.

Musk bersama tim penasihatnya diklaim tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk melakukan PHK massal. Tujuannya, demi memangkas biaya oeprasional.

Namun, skema PHK ini masih bisa berubah. Yang pasti, karyawan yang kena PHK akan mendapat uang pesangon selama 60 hari.

Kendati demikian, Musk sempat membantah pemberitaan New York Times yang mengatakan akan terjadi PHK besar-besaran di Twitter setelah akuisisi dirampungkan bos Tesla dan SpaceX tersebut.

"Ini salah," bantah Musk soal kabar PHK, tulisnya di Twitter pada Senin (31/10).

Namun, kini muncul kabar bahwa daftar PHK disusun dan diberi peringkat berdasarkan kontribusi individu terhadap kode Twitter selama mereka bekerja di perusahaan. Penilaian diklaim dilakukan oleh personel Tesla dan manajer Twitter.

Terlepas dari kepastian kabar PHK ini, Musk sudah memecat tiga eksekutif Twitter usai dia merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Yakni, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar.

Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Sementara, eks CFO Ned Segal diperkirakan mendapatkan pesangon US,5 juta alias Rp696 miliar. Lalu, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde akan mengantongi US juta (Rp312 miliar).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

"Eksekutif yang dipecat harus mendapatkan pembayaran (pesangon) ini, kecuali Elon Musk memiliki alasan untuk memberhentikan dengan penyebab dalam kasus ini biasanya karena mereka melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan," kata Direktur Penelitian Equilar Courtney Yu kepada Reuters, Jumat (28/10).

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam para menteri ekonomi yang menyebut ada ancaman resesiglobal tahun depan.

Ia menyebut tindakan para menteri itu sebagai upaya provokasi untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menurut Said, resesi global memang akan terjadi. Tapi tidak ada untuk Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi RI masih cukup baik.

Said menuturkan justru tugas para menteri adalah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia menilai menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut.

Said tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara seperti AS dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi.

Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ancaman resesi kian sulit dihindari.

"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," kata Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9) lalu.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Valkyrie Ajaib

Tuntut Gaji Naik, Ratusan Ribu Perawat di Inggris Siap Mogok Kerja******

Ratusan ribu perawat di Inggris siap menggelar aksi mogok kerja nasional pertama untuk menuntut kenaikan gaji.

Keputusan yang diambil dari pemungutan suara 300 ribu anggota Royal College of Nursing (RCN) itu merupakan yang terbesar dalam 106 tahun sejarah serikat pekerja.

"Aksi mogok kerja kami untuk pasien seperti halnya untuk perawat - kami mendapat dukungan mereka (pasien) dalam melakukan ini," ujar Sekretaris Pat Cullen seperti dilansir AFP, Minggu (6/10).

RCN berkampanye untuk kenaikan gaji lima persen di atas inflasi yang melonjak.

Aksi mogok itu kemungkinan akan mengganggu operasi dan janji temu dengan pasien.

"Ini akan membuat sebagian besar layanan dihentikan, dan garis piket di seluruh negeri," ujar seorang sumber serikat pekerja kepada surat kabar Observer.

Rencana aksi tersebut juga bergulir ketika Perdana Menteri Rishi Sunak dan Kanselir Jeremy Hunt menghadapi tantangan besar untuk mengatasi defisit 50 miliar pound sterling dalam keuangan publik.

Inggris sendiri sedang menghadapi krisis biaya hidup. Kondisi itu memicu gelombang aksi industri dalam beberapa bulan terakhir.

Puluhan ribu staf di berbagai industri melakukan pemogokan di seluruh Inggris sejak musim panas beberapa di antaranya sistem pos dan hukum hingga pelabuhan dan telekomunikasi.

RCN juga mengungkap rekor lowongan kerja perawat karena 25 ribu staf perawat di seluruh Inggris meninggalkan daftar Dewan Keperawatan dan Kebidanan pada tahun lalu.

Berdasarkan analisis RCN, gaji perawat berpengalaman merosot 20 persen secara riil sejak 2010. RCN menilai niat baik dan keahlian staf perawat sedang "dieksploitasi" oleh pemerintah di seluruh Inggris.

[Gambas:Video CNN]