sloto338

Pasca-95

link slot vip gacor

Survei: Penjualan makanan manis di e******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei yang dilakukan perusahaan analisis big data, Compas menunjukkan bahwa penjualan produk makanan dan minuman terutama yang manis di platform perdagangan elektronik (e-commerce) mengalami peningkatan menjelang bulan Ramadhan.

Co-Founder dan CEO Compas, Hanindia Narendrata menjelaskan produk minuman cokelat mengalami peningkatan paling tinggi dibanding jenis makanan dan minuman lainnya pada bulan Februari 2024, di mana meningkat 75 persen ke angka 158 ribu produk, atau meningkat sekitar 60 ribu produk dibanding periode sama bulan sebelumnya.

"Kami memahami masyarakat yang tengah bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadhan, di mana di Indonesia sendiri terdapat tradisi untuk konsumsi makanan dan minuman manis saat berbuka puasa," kata Narendrata dalam keterangan resminya, Jumat.

Baca juga: Jelang Ramadhan, waspadai "phishing" belanja online

Adapun survei tersebut dilakukan dengan memantau penjualan produk makanan dan minuman pada sejumlah platform perdagangan elektronik yakni Shopee, Tokopedia, Blibli sejak tanggal 1 sampai 25 Februari 2024 dan di TikTok Shop pada tanggal 2 sampai 25 Februari 2024.

Lebih lanjut, Narendrata menjelaskan produk-produk lain yang mengalami lonjakan penjualan sepanjang periode Februari 2024, di antaranya sub kategori selai olesan serta coklat kemasan.

Jumlah produk terjual pada selai olesan mengalami kenaikan sebanyak 49 persen dibanding bulan sebelumnya yakni ke angka 377 ribu produk, atau meningkat sekitar 125 ribu produk.

Pada periode jelang Ramadhan di tahun 2024, sub kategori cokelat kemasan juga turut meningkat 48 persen ke angka 860 ribu produk, atau meningkat sekitar 300 ribu produk dibanding bulan sebelumnya.

Baca juga: Waspada kadaluarsa, konsumen harus cerdas belanja jelang Ramadhan

Adapun kategori makanan dan minuman dengan jumlah penjualan tertinggi pada riset ini didominasi oleh makanan beku dengan 3,1 juta jumlah produk terjual, meningkat 1 persen dari atau naik sekitar 32 ribu produk.

Kemudian disusul bumbu instan dengan 1,1 juta produk, meningkat 2 persen atau naik 22 ribu produk dibanding periode yang sama di bulan sebelumnya.

Shopee masih menjadi platform perdagangan elektronik yang paling diminati, dengan pangsa pasar di sektor makanan dan minuman sebesar 56,9 persen, kemudian disusul oleh Tokopedia 24,5 persen dan TikTok Shop 18,6 persen.

Baca juga: Jaga perilaku belanja agar tak dipermainkan harga

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci Tertinggi

mahjong ways gacor jam berapa

Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, khususnya terkait kendaraan listrik.

“Insentif pajak merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam revolusi kendaraan listrik,” ujar Rachmat dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat.

Dengan mendorong para produsen mobil EV dunia untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, kata Rachmat, Indonesia tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun juga membuka jalan bagi pengembangan ekosistem otomotif yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang istimewa untuk perkembangan ekosistem EV dalam negeri karena kita akan mendapatkan banyak opsi kendaraan EV yang tentunya akan menjadikan kendaraan EV menjadi jauh lebih terjangkau untuk khalayak luas,” ujar Rachmat.

Pada akhir 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.79 Tahun 2023 yang mengatur pemberian insentif.

Adapun insentif yang diberikan, di antaranya insentif keringanan pajak bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pengurangan pajak daerah untuk KBLBB.

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dan mobil yang diimpor dalam keadaan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di bawah 40 persen.

Perpres ini juga mengatur penyesuaian ketentuan TKDN KBLBB roda dua/tiga dan roda empat atau lebih, salah satunya adalah pergeseran ketentuan TKDN 60 persen dari tahun 2024 ke 2027.

Produsen EV dapat menikmati paket insentif impor dan PPnBM tersebut hingga akhir 2025. Selanjutnya, produsen wajib memenuhi ketentuan produksi EV di dalam negeri atau “utang produksi” hingga akhir 2027, sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

“Paket insentif ini hadir sebagai win-win solutionbagi Indonesia dan para investor atau produsen EV dunia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Iwan Suryana yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Di satu sisi, ujar Iwan melanjutkan, masyarakat Indonesia dapat menikmati lebih banyak opsi EV yang berkualitas dunia dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain, para produsen dapat membangun fasilitas manufaktur di Indonesia sambil menguji coba produk EV mereka dan membangun pangsa pasar EV di Tanah Air.

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dapat segera berjalan dengan lancar, pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat peraturan Menteri (Permen) seperti Permen investasi No.6 Tahun 2023, Permen Perindustrian No. 29 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9 Tahun 2024 dan PMK No. 10 Tahun 2024.


Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Moeldoko minta mitra Kartu Prakerja ada pelatihan kendaraan listrik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

hoki89

Kementerian PPPA beri pendampingan ibu pelaku kekerasan bayi di NTB******

...berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap seorang ibu muda pelaku kasus kekerasan terhadap bayi 10 bulan hingga meninggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terkait kasus ini UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bersama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sumbawa telah melakukan pendampingan dalam proses hukum dan pemeriksaan psikologis bagi ibu korban terduga pelaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pihaknya sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa bayi malang tersebut, dimana orang tua seharusnya menjaga dan merawat anaknya dengan penuh kasih, bukan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Baca juga: Kementerian PPPA prihatin maraknya kasus pembuangan bayi

Nahar mengatakan Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa agar selanjutnya pelaku mendapat pemeriksaan oleh psikolog dan psikiater.

"Serta berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini," kata Nahar.

Sebelumnya seorang ibu muda berinisial N (21), warga Kabupaten Sumbawa, melakukan kekerasan kepada bayinya yang masih berusia 10 bulan hingga korban meninggal dunia.

Perlakuan keji pelaku diduga dipicu cibiran tetangga mengenai tumbuh kembang anaknya.

Baca juga: Polres Sumbawa tangkap seorang ibu kandung buang bayi ke sungai

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

forum angka jitu cambodia

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

situs slot dunia

BPS Bali: Ada peningkatan kedatangan turis jalur laut pada Januari******

Jalur laut kita tertingginya dari Pelabuhan Benoa itu kapal pesiar. Dampak dari itu kita tidak tahu, tapi ini peningkatan tertinggi

Denpasar (ANTARA) - Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan ada peningkatan kedatangan turis melalui jalur laut atau pintu pelabuhan sepanjang Januari 2024.

“Jalur laut kita tertingginya dari Pelabuhan Benoa itu kapal pesiar. Dampak dari itu kita tidak tahu, tapi ini peningkatan tertinggi,” katanya di Denpasar, Jumat.

Kedatangan melalui jalur laut pada Januari 2024 sebanyak 5.100 kunjungan atau naik 56,25 persen dari Desember 2023 yang saat itu 3.264 kunjungan.

Menurut Endang, situasi ini merupakan hal baru, di tengah mulai diberlakukannya pungutan wisman sebesar Rp150 ribu di bandara mulai 14 Februari 2024.

Sementara itu, secara keseluruhan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada bulan pertama 2024 ini jumlahnya 420.037 kunjungan, menurun 12,79 persen dari bulan sebelumnya namun meningkat 26,60 persen dari Januari 2023.

Adapun negara asal wisman tertinggi masih dipimpin Australia dengan jumlah 116.580 kunjungan dan jumlah tersebut mengalami penurunan 5,81 persen dibanding Desember 2023

Pada posisi lima besar wisman ke Bali hanya Tiongkok dan Korea Selatan yang mengalami peningkatan yaitu masing-masing naik 32,49 persen dan 19,82 persen.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Sarinah turut menanggapi perihal kondisi pariwisata di Bali, yaitu naiknya kunjungan melalui jalur laut di tengah diberlakukannya pungutan wisman di pintu kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Kalau berkaitan dengan pungutan wisatawan asing khususnya kalau yang dimaksud adalah jalur laut yang kapal pesiar maka itu kami Pemprov Bali justru lebih berterima kasih karena agen kapal pesiar sudah melakukan kerja sama, agen yang langsung memfasilitasi untuk pembayaran,” ujarnya.

Menurut dia, wisman yang datang dari jalur laut dipastikan tidak akan lolos, bahkan mereka sudah diarahkan membayar tourism levy sebelum tiba di Indonesia.

Selain itu masih ada jalur udara yang mendominasi kedatangan wisman, yaitu sebanyak 414.937 kunjungan sepanjang Januari 2024 melalui pintu tersebut.

Baca juga: BPS Bali: Nilai tukar petani Februari 2024 tertinggi dalam 5 tahun

Baca juga: BPS sebut kabupaten lumbung padi Bali alami inflasi beras tertinggi

Baca juga: BPS catat pertumbuhan ekonomi Bali 2023 lebih dari sebelum pandemi
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

pistol 138 slot

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024