freebet bonus new member

legenda kosong

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Kemendag Temukan Minyakita Palsu yang Dijual di Atas HET di Sragen******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan terdapat minyak goreng kemasan Minyakita palsu di Sragen, Jawa Tengah.  Minyakita palsu ini dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan modus pemalsuan dilakukan dengan mengemas minyak curah, lalu ditempelkan label Minyakita.

"Minyakita dikemas lagi tapi harganya tidak Rp14 ribu," ujar Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2).

Ia mengatakan saat ini pelaku pemalsuan tengah ditelusuri oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dan Satgas Pangan.

"Nanti akan ditelusuri. Kalau dia ada di pedagang, pasti yang mengemasnya bukan pedagang, nanti akan ditelusuri ke atasnya, ke distributornya, dari distributor siapa nih yang memproduksi minyak itu," ujar Kasan.

Ini bukan kali pertama ditemukan penyimpangan terhadap Minyakita. Sebelumnya, Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan 75 ton atau 7 ribu kardus Minyakita yang ditimbun.

Mereka yang didatangi adalah PT. Yargo Anugerah Nusantara (YAN) atau PT Yargo Jawara Retail di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor.

"Terdapat Minyakita sebanyak 75 ton atau 7.000 kardus," ungkap Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, Senin (13/2).

Minyakita yang berada di gudang itu ternyata diproduksi sejak November dan Desember 2022, namun masih belum didistribusikan.

Temuan 75 ton Minyakita yang ditimbun ini memperkuat penyebab minyak goreng besutan pemerintah itu langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas HET Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

KAI Obral Tiket Kereta Mulai Harga Rp25 Ribu ke Sejumlah Rute******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menjual tikettarif khusus di sejumlah rute dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Tarif itu berlaku untuk kelas ekonomi hingga eksekutif.

Namun, tarif itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan atau secara go show.

Adapun tarif khusus tersebut untuk kelas eksekutif diberikan mulai dari harga Rp35 ribu sampai Rp185 ribu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp30 ribu sampai Rp150 ribu, dan kelas ekonomi mulai dari Rp25 ribu sampai Rp120 ribu rupiah.

- Gambir/Pasar Senen - Cirebon (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Pagaden Baru (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Bekasi (PP)

"Beragam fasilitas di stasiun maupun di atas kereta akan terus ditingkatkan seperti peremajaan kereta, percepatan waktu tempuh, penambahan face recognition, dan inovasi pelayanan lainnya sehingga masyarakat akan semakin nyaman saat menggunakan kereta api," ujar Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Sistem roh bela diri yang mistis

Kemendag Tegaskan Minyakita Khusus untuk Orang Miskin******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan produk minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, sebetulnya dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan hal itu yang membuat Minyakita didistribusikan di pasar tradisional dan tidak boleh di marketplace.

"Ini (Minyakita) kan dikhususkan untuk konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah," ujar Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2).

Kasan menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita adalah dengan menambah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Ia mengatakan komitmen menambah DMO tersebut sudah disepakati oleh produsen Minyakita.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membatasi pembelian Minyakita dua liter per hari. Kendati demikian, ia enggan memastikan kapan Minyakita bisa banyak tersedia di pasar dengan harga sesuai HET Rp14 ribu per liter.

Di lain sisi, Kasan menjelaskan salah satu penyebab Minyakita langka dan mahal di pasar adalah karena dipalsukan oleh oknum di Sragen, Jawa Tengah. Kasan mengatakan pihaknya dan Satgas Pangan akan menindak pihak yang memalsukan Minyakita.

"Minyakita dikemas lagi tapi harganya tidak Rp14 ribu. Bahkan ada ditemukan yang memalsukan Minyakita," ujar Kasan.

"Sudah ada saya dilaporkan yang ada di Sragen. Nanti akan ditelusuri," ujar imbuhnya.

Sebelumnya, Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan salah satu penyebabnya adalah realisasi DMO bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Kemendag soal Beli Minyakita Dibatasi: Supaya Tak Dijual Mahal******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi kritikan pedagang terkait pembatasan pembelian Minyakita.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan pembatasan pembelian Minyakita dua liter per hari dilakukan agar Minyakita tidak dibeli oleh pedagang untuk dijual kembali. Menurutnya, hal itu bisa membuat harga Minyakita naik.

"Pedagang menjual enggak tahunya yang beli pedagang juga, gimana harganya enggak jadi tinggi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau sekali beli satu dus, nah ini pasti mau dagang lagi. Itu terjadi di lapangan kemarin saya cek. Enggak bisa lagi seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengkritisi isi aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal pembatasan penjualan Minyakita dari pengecer kepada konsumen maksimal 2 liter per orang per hari.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat, yang diteken Mendag Zulkifli Hasan pada 6 Februari 2023 lalu. Edaran ini juga memuat batasan penjualan minyak goreng curah maksimal 10 kg per orang per hari.

"Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita di pasar tradisional," kata Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

IKAPPI mendorong surat edaran Kemendag itu tidak mengatur batasan pembelian minyak goreng, tetapi justru mengatur bagaimana mekanisme Minyakita dan minyak goreng curah.

"Karena dalam Permendag sebelumnya minyak goreng curah atau Minyakita statusnya sama, harganya sama sehingga kami khawatir produsen lebih banyak menggelontorkan minyak goreng curah dibandingkan Minyakita," kata Reynaldi.

IKAPPI menilai sistem bundling yang ada beberapa bulan terakhir ini membuktikan Minyakita tidak diharapkan oleh produsen karena dianggap akan menggerus produk unggulan mereka, yaitu minyak premium.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]