131 slot

Agen Perjalanan Xuanjie

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Luhut soal Investasi Tesla di RI: Mungkin Minggu Ini Final******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman danInvestasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kesepakatan rencana investasiTesla di Indonesia mendekati final.

Ia akan bertemu dengan Tesla pekan ini atau pekan depan untuk membahas rencana investasi produsen mobil listrik Amerika Serikat itu di Indonesia. Namun, Luhut tak bisa bicara banyak mengenai rencana kerja sama dengan Tesla karena adanya non-disclosure agreement(NDA).

"Kita tidak boleh membuka, tapi berjalan. Mungkin minggu ini atau paling lambat minggu depan ada telephone conferencemengenai final. Ya saya bilang mendekati final dari perjanjian kami," katanya dikutip dari Detik Finance, Kamis (02/02).

Jokowi percaya diri Tesla akan menyelesaikan kesepakatan untuk berinvestasi setelah Indonesia menawarkan insentif mulai dari keringanan pajak hingga konsesi menambang nikel bagi Tesla. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan pasar atau konsumen yang menjanjikan.

"Saya bilang ke dia kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel," kata Jokowi merujuk pada tawaran konsesi pertambangan Indonesia seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/1).

Jokowi mengatakan terserah kepada Tesla untuk menerima tawaran untuk menambang nikel atau tidak. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasokan baterai kendaraan dan mobil listrik.

"Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Bed Bath & Beyond Kembali Tutup 87 Gerai******

Perusahaan ritel asal Amerika Serikat(AS), Bed Bath & Beyond, kembali menutup ratusan gerainya untuk menghindari jurang kebangkrutan. Kali ini, 87 toko bakal ditutup.

Sebelumnya, pada Agustus 2022, perusahaan mengumumkan bakal menutup sebanyak 150 toko. Penutupan toko terbaru ini termasuk ada lima lokasi buybuy Baby dan 49 toko Harmon Face Value yang menjual kosmetik. Lalu ditambah beberapa toko bermerek andalan perusahaan.

"Saat kami terus bekerja dengan penasihat kami untuk mempertimbangkan berbagai jalur, kami menerapkan tindakan untuk mengelola bisnis kami seefisien mungkin," kata juru bicara Bed Bath and Beyond kepada CNN yang dikutip pada Kamis (2/2).

Dalam hal ini, jika perusahaan tidak juga membayar utang selama masa tenggang, maka akan dianggap gagal bayar.

"Kami berkomitmen untuk memperbarui semua manajemen kami dan memperbaikinya," kata juru bicara itu.

Namun, juru bicara tersebut tidak mengkonfirmasi jumlah utang Bed Bath and Beyond. Kendati, Wall Street Journal sebelumnya melaporkan Bed Bath and Beyond gagal membayar lebih dari US juta untuk tiga tahap wesel dengan total sekitar US,2 miliar yang jatuh tempo pada 1 Februari.

Didirikan pada 1971, Bed Bath & Beyond memiliki 953 toko tersisa sampai Februari tahun lalu dan sejak saat itu mengumumkan rencana untuk menutup lebih dari 200 toko tambahan.

Penutupan tersebut tidak hanya mengurangi jumlah karyawan dan biaya gaji, tetapi juga biaya sewa yang harus dibayar. Dengan langkah ini, biaya sewa toko perusahaan berhasil turun 36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]