pinjaman bri online tanpa jaminan

urat suci emas

ASDP Gilimanuk Siapkan 49 Kapal Layani Mudik Lebaran******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Balimenyiapkan 49 unit armada kapal untuk angkutan mudik Lebaran 2023.

Manajer Usaha Gilimanuk ASDP Djumadi mengungkapkan kapal itu disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Untuk armada yang disiapkan ada 49 kapal saat mudik lebaran," kata Djumadi, saat dihubungi Selasa (4/4).

Apabila situasi normal kapal yang standbydi setiap dermaga ada 4 unit kapal dan bila mulai padat nanti yang standby ada 5 kapal per dermaga. Jika sangat padat semua armada akan difungsikan.

Dalam 24 jam bila seluruh kapal difungsikan bisa mengangkut lebih dari 3.500 unit kendaraan pribadi, baikroda dua ataupun kendaraan roda empat.

Selanjutnya, ia memprediksi pemudik mulai memadati Pelabuhan Gilimanuk H-6 sebelum Hari Raya Idulfitri 2023.

"H-6 sudah memadati area pelabuhan, karena pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang dimana memajukan untuk libur nasional. Tapi dari karakteristik tahun per tahun, kebanyakan yang mudik dari masyarakat Jawa yang kerjanya itu menengah ke bawah itu yang mendominasinya," jelasnya.

Sementara, kantong parkir yang disiapkan di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk bisa menampung sekitar 300 hingga 400 kendaraan roda dua maupun roda empat .

"Kalau bus dan truk besar tidak melewati itu dan langsung lurus (ke Pelabuhan Gilimanuk)," ujarnya.

Terkait tiket, tidak ada kenaikan harga lantaran itu mengikuti keputusan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

"Artinya, selama dari kementerian itu belum berubah, kita tetap. Tidak ada namanya itu hari biasa atau ada event itu ada yang namanya perubahan. Karena itu keputusan menteri, selama (harga) tidak berubah, kita tidak bisa menaikkan atau mengubah," katanya.

Kemudian, ia memprediksi penumpang mudik 2023 naik 23 persen dan kendaraan meningkat 12 persen dibandingkan mudik lebaran 2022.

Tahun lalu, total penumpang yang menyeberang lewat Pelabuhan Gilimanuk mencapai 1.125.732 orang dan kendaraan sebanyak 290.605 unit.

"Kalau sekarang belum ada sepi kondisi. Saya kebetulan di lapangan tidak ada sama sekali kendaraan yang berhenti di area parkir, kendaraan datang langsung masuk, armada tidak ada yang penuh," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau warga yang akan mudik lebaran 2023 berangkat sebelum H-7 untuk menghindari kemacetan maupun kepadatan.

"Jika ingin mudik atau menyeberang ke Jawa, kami mohon supaya sebelum H-7 menyeberang karena kalau sudah mendekati H-6 nantinya akan menumpuk masyarakat yang akan mudik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

KADIN Desak Amerika Serikat Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.

Ketua KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid pun mendesak AS agar bersikap adil memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik, menyusul penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam UU, dicantumkan disediakan subsidi sebesar US0 miliar untuk teknologi energi bersih. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel, muncul kekhawatiran bahwa komponen yang bersumber dari Indonesia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Dalam upaya memperdalam potensi nikel, saat ini Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional, membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Indonesia adalah teman bagi China dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," lanjut Arsjad.

Potensi nikel juga terlihat melalui investasi yang ditanamkan berbagai negara pada sektor pertambangan, khususnya pengembangan kendaraan listrik dan baterai, seperti yang dilakukan oleh LG, SK Group, hingga Samsung dan Hyundai.

Arsjad menyatakan, para investor tersebut penting dalam hilirisasi industri nikel, termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Selain itu, LG Energy Solution juga sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Untuk itu, Arsjad mendorong agar Indonesia dan ASEAN dapat dilihat sebagai alternatif untuk China. AS diharapkan memberi status setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sama seperti negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.

Terkait industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad pun mengajak AS dan Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lain. Arsjad optimis, peran Indonesia dan ASEAN dalam ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi mitra strategis yang baik bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun China pada sektor energi bersih.

Ke depannya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN dengan dunia, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Menhub Blak******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakanarus mudikdi Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) paling sulit diatur lantaran jumlah kendaraan yang melintas saat mudik Lebaran meningkat 44 persen, sedangkan jumlah ruas jalan tetap.

Tol Cipali menjadi salah satu titik paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik dalam pemetaan Kemenhub. 

"Cipali memang krusial karena jumlah naik 44 persen tapi jalur tetap," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. BUMN dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

Sementara untuk mudik menggunakan jalur laut, Budi mengatakan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten, siap melayani pemudik dengan 12 dermaga. Dengan total 7 dermaga di Pelabuhan Merak dan 5 dermaga di Pelabuhan Ciwandan itu maka perbandingan volume dengan kapasitas tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Kemenhub memprediksi ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research. Dan researchyang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.