buku mimpi 2d 82

Tahta Tuhan

Masayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup******

Masayoshi Son bukan nama asing di bisnis startup Tanah Air. Taipan asal Jepang ini menyalurkan pendanaan ke banyak perusahaan rintisan dalam negeri.

Son dikenal sebagai investor kelas kakap. Melalui SoftBank, ia banyak mendanai hingga mengakuisisi perusahaan teknologi. Kejelian Son dalam memilih perusahaan untuk dikucur modal membuatnya meraup keuntungan jauh lebih besar.

Tak ayal, ia menjadi orang terkaya ke-69 di dunia pada 2023 versi Forbes. Di level Jepang, Son menduduki rangking ketiga dengan nilai kekayaan bersih yang ditaksir mencapai US,9 miliar atau setara Rp313 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Son lahir di Tosu, Jepang, pada 11 Agustus 1957. Meski lahir dan berkewarganegaraan Jepang, Son merupakan keturunan Korea Selatan. Keluarganya berimigrasi ke Korea dan bekerja sebagai penambang batu bara.

Son sendiri merupakan nama keluarga Korea. Ya, ia lebih memilih menggunakan identitas Koreanya ketimbang memakai nama keluarga Jepang yang dipakai ayah dan kakeknya, Yasumoto.

Opsi itu ternyata membuat Son kerap jadi korban perundungan di sekolah. Gara-gara nama Koreanya, Son kecil menjadi korban bully hingga diskriminasi dari kawan-kawannya. Kala itu, hubungan Korea-Jepang memang tak akur. Apalagi, ia tidak lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya mencari nafkah sebagai penjual ikan dan mengurus peternakan babi.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Namun pengalaman pahit masa kecilnya menguatkan tekad Son: suatu hari, ia akan sukses.

Saat berusia 16 tahun, Son nekat menemui Den Fujita, taipan yang membawa McDonald's ke Jepang. Son ramaja begitu terinspirasi saat membaca buku karya Fujita.

Setelah ditolak beberapa kali, ia akhirnya bertemu Fujita meski hanya diberi waktu 15 menit. Dalam kesempatan langka nan singkat itu, Son bertanya kita sukses agar bisa seperti sang taipan. Kuncinya bahasa Inggris dan belajar mengenai informatika, begitu jawab Fujita.

Son pun hijrah ke AS. Ia melanjutkan kuliah di University of California, Berkeley, pada 1976 dan mengambil jurusan ekonomi dan ilmu komputer.

Setiap hari, isi kepalanya sibuk merancang rencana bisnis yang prospektif dan bakal ngetrendi masa depan. Ia pun menjajal bisnis distributor perangkat lunak, meski kala itu software belum populer.

Son lalu membuat aplikasi penerjemah 8 bahasa. Kamus elektronik iti dibuat seukuran kalkulator. Karya tersebut dibeli Sharp Corporation seharga US juta.

Setelah lulus, Son pulang kampung ke Jepang dan mendirikan perusahaannya sendiri, Nihon Softbank, pada 1981. Masih sebagai distributor software, bisnisnya fokus pada telekomunikasi dan internet. Di awal merintis, hanya ada dua pekerja lepas di kantor kecilnya. Lama-lama, Nihon Softbank berubah menjadi Softbank.

Berkat kegigihan Son, Softbank terus berekspansi dari sekedar distributor perangkat lunak. Softbank berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi. Yang paling masyur kala itu investasi Softbank di Yahoo, lalu membangun Yahoo Jepang.

Kini, sudah banyak perusahaan rintisan yang telah mencicipi gelontoran modal Softbank. Sebut saja Grab, Coupang (raksasa e-commerce Korea) dan Paytm (India), Grab hingga Tokopedia.

Ada lebih dari 100 perusahan yang mendapat pendanaan dari Softbank. Modal itu kucur melalui Vision Funds. Investor yang menanam modal di perusahaan Son antara lain Apple, Qualcomm, Foxconn, Larry Ellison, dan Dana Kedaulatan Arab Saudi.

Namun, bisnis tak selalu mulus. Kinerja Softbank pernah sangat terpukul pada 2021. Kala itu, perusahaan ride-hailing Didi Chuxing, mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah China. Softbank mencatat kerugian hingga miliar.

Lanjut ke halaman sebelah...

Bertemu Jokowi, kepincut berinvestasi di IKN

Catatan Mencuri Surga

Pesawat Penumpang Terbesar Dunia Bakal Mendarat di Bali 1 Juni Besok******

Pesawat penumpang terbesar dunia Airbustipe A380-800 akan mendarat pertama kalinya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada 1 Juni 2023.

Pesawat penumpang komersial ini rencananya akan melayani penerbangan rute Dubai-Denpasar-Dubai dan dioperasikan maskapai penerbangan Emirates.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyatakan Bandara I Gusti Ngurah Bali siap menyambut kedatangan A380-800 yang dioperasikan Emirates.

Ia menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Angkasa Pura I dan tim Emirates telah melaksanakan penilaian fasilitas airside dan lanside di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bandara pun telah memenuhi spesifikasi untuk melayani penerbangan dengan Airbus A380-800.

Fahmi menambahkan untuk pergerakan penumpang dari pesawat ke terminal bandara atau sebaliknya, telah disiapkan garbarata dengan dua belalai untuk mengakomodir pesawat Airbus A380-800.

"Untuk menangani penempatan Airbus A380-800, akan dilaksanakan pengaturan parkir pesawat di sekelilingnya.Parking standdi sekelilingnya hanya dialokasikan untuk pesawat berbadan sedang atau narrow bodyuntuk mengakomodasi dimensi A380-800, yang memiliki rentang sayap sepanjang 79,5 meter," imbuhnya.

Pesawat Airbus A380-800 adalah pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat. Rencananya, Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe dua kelas atau bisnis dan ekonomi dan tipe tiga kelasfirst class, business,dan economy.

"Sekali lagi kami siap menyambut kedatangan Airbus A380-800 Emirates Airlines, dan kami berharap momen yang akan menjadi sejarah ini dapat memberikanmultiplier effectpositif terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonomi baik di Bali maupun secara nasional," ujar Faik.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Kecepatan Uji Coba Kereta Cepat Ditingkatkan Hingga 180 Km per Jam******

Wakil Menteri II Kementerian BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan akan meningkatkan kecepatan perjalanan Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) dalam pelaksanaan testing dan commissioning dari 60 km/jam menjadi 180 km/jam.

"Secara bertahap kecepatan perjalanan pengujian akan ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam. Untuk mencapai hal tersebut peningkatan di beberapa aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Senin (22/5).

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan peningkatan kecepatan uji coba ini akhirnya dapat dilakukan setelah seluruh persiapan awal pelaksanaan testing dan commissioning berhasil diselesaikan.

Sementara itu, satu rangkaian CIT atau kereta inspeksi KCJB terdiri dari 8 kereta. Fungsi berbagai kereta tersebut terdiri dari kereta satu untuk untuk kebutuhan pengujian lintasan, kereta dua untuk memeriksa sistem persinyalan dan komunikasi, kereta tiga untuk fungsi OCS, kereta empat dan tujuh untuk ruang kerja, kereta lima berfungsi sebagai restorasi, kereta enam merupakan ruang pertemuan, dan kereta delapan untuk fungsi sinyal dan pengecekan integrasi rel-roda.

"Pelaksanaan testing dan commissioning KCJB akan terus dilakukan oleh KCIC bersama para kontraktor dan konsultan independen. Kecepatan akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibangun dalam kondisi siap dioperasikan," tutup Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg******

Peternak ayam buka-bukaan soal alasan dan penyebab harga telur naik belakangan ini. 

Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga salah satunya dipicu peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif pada Mei ini.

"Mei ini sudah mulai pendaftaran bakal caleg merata diseluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat ya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain faktor itu, ia mengatakan harga telur naik karena posisi populasi ayam petelur nasional yang belum pulih 100 persen. Kenaikan juga dipicu harga pokok produksi telur yang meningkat seiring lonjakan harga pakan pabrik saat ini.

"Dan pemerintah tidak bisa lakukan intervensi pabrikan," katanya. 

Segendang sepenarian dengan Musbar, Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun menyebut kenaikan harga telur memang terjadi karena biaya produksi saat ini tinggi.

Untuk mengimbangi kenaikan itu, harga telur otomatis ikut naik agar peternak tak rugi. Kedua, karena permintaan juga naik.

Menurutnya, setelah libur panjang Lebaran 2023, semua pedagang pesan telur ke peternak.

"Kalau harga telur di on farm(kandang) Rp26 ribu (per kg), hal ini (kenaikan harga di pasar) wajar karena biaya produksi sekarang juga tinggi. Sehingga harga telur di konsumen sekitar Rp29 ribu-Rp30 ribu (per kg) adalah wajar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain itu, Rofi juga menyinggung soal program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang membagikan bantuan sosial (bansos) telur kepada keluarga rentan stunting (KRS) di 7 provinsi. Ia menyebut program tersebut juga membuat pesanan telur ke peternak melonjak.

Rofi menyebut kenaikan harga telur selepas Idulfitri biasanya terjadi hingga H+21 sampai dengan H+27. Hal tersebut juga terjadi pada Lebaran kali ini, meski puncak kenaikan harga diklaim sudah mulai landai.

[Gambas:Video CNN]

"Demandnaik, orang hajatan ramai, hidup kembali normal. Setelah libur panjang pedagang semua order telur dan ada tambahan program untuk KRS. Puncak harga saat ini sudah berlalu dan turun landai mulai Sabtu kemarin," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi program bansos Bapanas kepada KRS. Menurutnya, selain bisa menurunkan tingkat stunting, program itu membantu perekonomian peternak rakyat dengan membuat harga telur menjadi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

"Ini bisa membantu meningkatkan demand telur dan daging ayam, sehingga harga akan bisa di atas HPP sehingga ada margin dan bisa berproduksi dengan baik. Karena harga sering di bawah HPP di kandang atau on farmselama ini, apalagi saat pandemi kami banyak yang gulung tikar.Masih di ambang wajar kenaikannya (harga telur di pasar), peternak untung konsumen tersenyum," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut pemerintah memang mengupayakan harga telur yang baik di level peternak. Hal ini dilakukan demi meningkatkan produktivitas peternak, termasuk dengan melibatkan mereka di program bansos untuk KRS.

"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Arief saat dikonfirmasi.

Harga telur di pasar memang melonjak awal pekan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.

Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk saat ini.