petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

deposlot777

bikin blog dapat duit 925Jutaan kata 511275Orang-orang telah membaca serialisasi

《deposlot777》

Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati******

Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ari mengatakan ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Dia menyampaikan pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Karena dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap dia.

Namun, sekali lagi ia mengatakan bahwa tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini.

"Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Lebih jauh mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

"Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya.

"Ya (pertemuan didampingi menteri) usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antar-tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Round up hari ke******

Round up hari ke-56, capres memulai kampanye terbuka
Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam, untuk mengikuti Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/pri.
Jakarta (ANTARA) -
Usai mengikuti debat calon wakil presiden yang diselenggarapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, tiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden menggelar kampanye terbuka di berbagai daerah pada Senin (22/1).

Seperti pada capres nomor urut satu Anies Baswedan yang mengunjungi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang menemui relawan Erick Tohir alumni mahasiswa Amerika Serikat.

Serta, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang menggelar hajatan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Berikut substansi dari kegiatan masing-masing pasangan calon selama kampanye hari ke-56.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan pada kegiatannya di Kabupaten Bekasi, menjanjikan pasangan Anies-Muhaimin siap dan fokus menyediakan lapangan kerja untuk warga di wilayah tersebut.

Pasangan AMIN juga memberikan perhatian pada praktik-praktik orang dalam, di dalam rekrutmen tenaga kerja. Hal itu ternyata bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di sektor swasta.

Sementara di Kabupaten Bogor, Anies hadir dalam kampanye akbar di GOR Parung. Anies menyampaikan kepada para relawan dan simpatisan partai koalisinya, antara lain PKS, Partai NasDem, dan PKB, untuk tidak semata-mata memenangkan kompetisi pada Pilpres 2024, tetapi juga membawa harapan masyarakat yang menginginkan perubahan.

Muhaimin Iskandar, dilaporkan tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan kampanye usai debat cawapres.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengunjungi (sowan) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Usai bertemu Sultan lebih dari 1 jam, Prabowo menjelaskan kedatangannya bersama Gibran untuk meminta izin ke Sultan terkait dengan kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di DIY.

Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan.

Prabowo juga menegaskan kembali bahwa inti kedatanganya tidak lain adalah untuk sowan serta memohon izin kepada orang yang dituakan sesuai dengan adat atau budaya.

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi sejumlah ulama dan kyai dalam safari politik "Istigasah Pemenangan Ganjar-Mahfud" di Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan.

Ganjar sempat mengkritik jalan rusak yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, saat mengunjungi pondok pesantren Roudlotussolihin. Selain itu, ia menerima aspirasi dari kalangan kiai dan ulama terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam lawatan politiknya.

Pada acara kampanye terbuka, Ganjar memaparkan pentingnya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tata cara yang benar dalam mencoblos surat suara kala hari pemilihan. Ia juga mengingatkan setiap pihak untuk menjaga Pemilu dari kecurangan dan pada saat bersamaan menyiapkan tim pemantau.

Ganjar menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mendorong agar kekuatan partai semakin terkonsolidasi dengan baik dan menyiapkan diri di lapangan. Ia juga menyebutkan bahwa Lampung merupakan salah satu wilayah yang ditargetkan mendulang suara besar.

Sementara Mahfud Md memiliki agenda internal sebagai Menko Polhukam.






 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:sbobet88 slot

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot 5000 demo
trik gacor hari ini
cara cicil di tokopedia tanpa kartu kredit
pinjaman bri online 2022
cara menggunakan home credit di shopee
rutinqq
pinjaman kta cepat cair
cara setor kredivo
cara menghasilkan uang dengan telegram
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek abjad
Bab 2 prediksi maroco togel 18 00
Bab 3 slot resmi dunia
Bab 4 neng4d club
Bab 5 situs slot mudah gacor
Bab 6 tuanslot
Bab 7 paito vietnam pool
Bab 8 slot gacor parah
Bab 9 club77 slot
Bab 10 pola maxwin olympus modal receh
Bab 11 ayojudi88
Bab 12 cmd77
Bab 13 suhu play slot
Bab 14 top508
Bab 15 cuan138
Bab 16 erek erek 11 2d
Bab 17 cafeqq
Bab 18 slot yang ada p2p
Bab 19 cnn slot hari ini
Bab 20 buku mimpi 10
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1051bab
kotaBacaan TerkaitMore+

produser superstar

pinjol mudah acc
Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani (tengah) saat memberikan keterangan pers usai bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Adimas Raditya/pri.
Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.
Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat Generasi Biksu Bunga

erek57
Jokowi ajak santri gunakan hak pilih sebaik mungkin pada Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Apel Santri dan Pelajar Emas 2045 di Lapangan Sepak Bola Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan pelajar untuk berperan serta dengan menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik mungkin pada tanggal 14 Februari atau hari pemungutan suara Pemilu 2024.

"Saya mengajak seluruh santri dan pelajar untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini," kata Jokowi saat menghadiri Apel Santri dan Pelajar Emas 2045 di Lapangan Sepak Bola Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, Jokowi hadir dalam apel tersebut dengan menggunakan kemeja putih dan peci hitam, didampingi Ibu Negara Iriana yang mengenakan kemeja warna serupa dan kerudung berwarna biru muda.

Selain Apel Santri dan Pelajar Emas 2045, Jokowi dan Iriana bersilaturahim dengan para guru ngaji se-Pulau Jawa di lokasi tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi berikan bantuan pangan CBP di Temanggung

Dalam sambutannya, Jokowi juga mengajak para santri dan pelajar untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

"Santri dan para pelajar punya kesempatan yang sangat besar untuk berkontribusi bagi kemajuan negara kita di berbagai daerah yang berbeda-beda," ujar Jokowi.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya memberikan dorongan dan semangat besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi pergi dari subuh hingga bagikan sertifikat tanah di Wonosobo

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan para santri dan pelajar untuk menguasai berbagai bidang ilmu dalam rangka memenangkan kompetisi antarindividu maupun antarnegara.

Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin para pelajar dan santri dapat menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia untuk terus mencintai negara, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menyebarkan Islam yang toleran, moderat, dan ramah.

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta dan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Ratu Pingwang

akbtoto
Kejagung tetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek jalur KA Sumut
Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Sumatera Utara, senilai Rp1,3 triliun, Selasa (23/1/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Selasa, kembali menetapkan tersangka baru atau ketujuh dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Sumatra Utara, senilai Rp1,3 triliun.
 

Tersangka berinisial FG, merupakan tersangka ketujuh, setelah sebelumnya Jumat (19/1) penyidik menetapkan enam orang tersangka.
 

“Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini, tim penyidik kembali menetapkan tersangka berinisial FG,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
 

Ketut menjelaskan, tersangka FG diduga kuat memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan pada proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan senilai Rp1,3 triliun.
 

“Dalam pelaksanaan proyek tersebut, tersangka FG diduga memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan sesuai dengan kehendaknya,” ujar Ketut.
 

Secara teknis, kata Ketut, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan studi kelayakan (fisibility study), serta tanpa adanya penetapan trasejalur kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

“Akibat perbuatan tersangka FG bersama tersangka lainnya, besar kerugian proyek ini tidak dapat digunakan,” katanya.
 

Terkait besarnya kerugian negara, lanjut Ketut, tim penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait.
 

“Kemungkinan proyek ini dikategorikan sebagaitotal losskarena tidak dapat digunakan sama sekali,” katanya.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka FG ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal 23 Januari sampai dengan 11 Februari.

Adapun pasal yang dilanggar FG, yakni Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 junctoPasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 junctoUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Sebelumnya, enam tersangka yang sudah ditetapkan, yakni tersangka inisial NSS, dan AGP masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan.
 

Selain itu, ASS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, dan AG selaku Direktur PT DGY yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sangat mendominasi

buku mimpi 2d 00 99
PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan
Arsip foto - Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Guru Besar Wuji

situs slot gacor maxwin hari ini
Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Permainan kiamat akan datang

pasar malam slot
Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama
Arsip fioto - Princess of Wales Kate Middleton (tengah) berbincang dengan Raja Charles III (kanan). ANTARA/X/The Royal Family/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menjelang menjalani prosedur rutin untuk menangani pembesaran prostat di London Clinic, Raja Charles III mengunjungi menantunya Kate Middleton yang sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi perut di rumah sakit yang sama.

"Raja pagi ini dirawat di sebuah rumah sakit di London untuk menjalani perawatan yang telah dijadwalkan, Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan harapan baik mereka selama seminggu terakhir dan sangat senang mengetahui bahwa diagnosisnya berdampak positif pada kesadaran kesehatan masyarakat,” kata Istana Buckingham dalam sebuah pernyataan resmi, disiarkan Eonline, Jumat (26/1).

Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles, 75 tahun, menjalani prosedur tersebut pada 17 Januari, hanya beberapa jam setelah Istana Kensington mengumumkan bahwa Kate, 42 tahun, telah dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya dan sedang dalam masa pemulihan dari operasi perut. Istana juga mengumumkan tugas publik sang raja ditunda untuk masa pemulihan yang singkat.

Baca juga: Raja Charles akan jalani perawatan di RS karena pembesaran prostat

Sementara Raja Charles akan dapat kembali ke tugas normalnya tak lama setelah menjalani perawatan, masa pemulihan Kate akan sedikit lebih lama.

"Operasi berjalan sukses dan diperkirakan dia (Kate Middleton) akan tetap berada di rumah sakit selama 10 hingga 14 hari, sebelum kembali ke rumah untuk melanjutkan pemulihan, berdasarkan saran medis saat ini, dia tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah,” kata Istana Kensington.

Selama ini, suami Middlleton, Pangeran William, telah menunda beberapa tugas resmi dan fokus untuk membantu anak-anak mereka, Pangeran George (10), Putri Charlotte (8), dan Pangeran Louis (5), di tengah masa pemulihan Kate.

"Putri Wales (Kate Middleton) menghargai ketertarikan yang akan ditimbulkan oleh pernyataan ini, dia berharap publik akan memahami keinginannya untuk menjaga kenormalan sebanyak mungkin bagi anak-anaknya, dan keinginannya agar informasi medisnya tetap bersifat pribadi,” kata Istana Kensington.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

Baca juga: Cara buat rambut "mermaid" ala Kate Middleton, langsung dari penatanya

Baca juga: Kate Middleton dan Pangeran William lakukan tradisi Natal kerajaan

Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024