kapital4d 549Jutaan kata 836373Orang-orang telah membaca serialisasi
《clan4d》
Polri pastikan kesiapan pengamanan distribusi logistik Pemilu******
"Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan pengamanan distribusi logistik, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.
Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jalankan pengamanan tahapan pemilu dengan baik
Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan capres-cawapres, TPS, dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.
Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.
Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.
"Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud," kata Truno.
Baca juga: Kabaharkam: Pola pengamanan TPS pemilu sesuaikan tingkat kerawanan
Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik pemilu.
Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.
Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.
"Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," kata Truno.
Baca juga: Kabaharkam: Polri gelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******
Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.
Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.
Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.
Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.
Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.
Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.
Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.
Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.
Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.
Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.
Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.
Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.
Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.
Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.
Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.
Inovasi layanan publik
Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).
Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.
"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya
Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.
Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Juventus resmi umumkan transfer Tiago Djalo dari Lille******
Baca juga: Juventus puncaki klasemen sementara usai gasak Lecce 3-0 Tumbuh sebagai pesepak bola di Portugal di Sporting CP, Djalo pindah dari Lusitani ke AC Milan pada Januari 2019 di mana, ketika masih berusia delapan belas tahun, ia bergabung dengan tim Primavera. Dia mencatatkan 15 penampilan untuk tim Rossoneri U-19 pada paruh kedua musim 2018/2019 sebelum pindah ke Lille di Prancis, di mana ia bertahan hingga pindah ke Bianconeri. Di kota transalpine, Djalo memperoleh pengalaman berharga, dengan total lebih dari 100 penampilan di semua kompetisi. Ia juga memenangkan gelar Ligue 1 dan Piala Super Prancis melawan PSG.
Baca juga: Lille dipaksa berbagi satu poin oleh Angers
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs baru、pola gacor princes、slot baru launching
Terkait:halte4d、mekar77、dewa 88 jp、google bagaimana cara dapat uang yang banyak、betwin88、kenzo123、background mahjong ways hd、kaisarpoker、erek2 47、akulaku pakai dp
bab terbaru:berlian888(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda.Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menteri memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
No | Timnas | Main | Poin | M | S | K | SG |
1 | Indonesia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3= -1 |
2 | Bahrain | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3= -1 |
3 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2= -1 |
4 | Suriah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1= -1 |
5 | Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1= -1 |
6 | Palestina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5= -3 |
Pewarta: Dadan Ramdani
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadiJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu, karena pengenalan seksualitas pada anak bukan sekadar hubungan pria dan wanita, tetapi juga mengenalkan organ reproduksi. "Kita semua harus tahu bahwa ada 12 hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dilindungi oleh peraturan internasional. Banyak orang yang berencana hamil, tetapi tidak tahu seperti apa proses kehamilan terjadi. Bagaimana ia bisa melindungi hak-haknya? Hak untuk hidup mestinya dimiliki, bahkan sejak embrio," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam Kelas Pranikah Seri Tiga yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/1) yang menyasar para pasangan calon pengantin dan pasangan keluarga muda yang belum hamil. Menurutnya, masyarakat seringkali keliru pengertian pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
《clan4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot paling aman dan terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《clan4d》bab terbaru。