trik pola gacor olympus hari ini

slot slot gacor 176Jutaan kata 749659Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik pola gacor olympus hari ini》

Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera******

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Yerusalem (ANTARA) - Ribuan warga Israel pada Sabtu berdemo di sejumlah kota menuntut pembubaran pemerintah, bersamaan dengan aksi protes keluarga sandera yang ditahan di Gaza di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, "ribuan warga Israel melakukan aksi protes di kota Haifa, di persimpangan Horev, menentang pemerintah, menuntut pemilu segera."

"Aksi tersebut dimulai dari kawasan Carmel di kota Haifa ke pusat protes di persimpangan Horev, ' tambah harian itu.

Sementara di kota Kfar Saba, dekat Tel Aviv, ratusan pendemo menyerukan slogan "Pemilu Sekarang," sebut koran itu.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Netanyahu dan pemilu segera, menurut Yedioth Ahronoth.

Ratusan warga juga berdemo di kota Ra'anana dekat Tel Aviv, menyerukan pembubaran pemerintah.

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Puluhan keluarga sandera di Gaza berdemo di depan kediaman Netanyahu di kota Caesarea (utara) menuntut pembebasan mereka.

Yedioth Ahronoth mengatakan "untuk minggu kedua berturut-turut, keluarga sandera di Gaza telah melakukan protes di depan rumah Netanyahu di Caesarea.”

Baca juga: Keluarga sandera Israel adakan aksi duduk di depan kantor PM Netanyahu

Pejabat Israel memperkirakan ada sekitar 136 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak Hamas melakukan serangan ke titik militer Israel dan pemukiman dekat Gaza pada 7 Oktober.

Faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin Hamas, menangkap sekitar 239 orang di kota-kota dekat Gaza dan pada November lalu melakukan pertukaran puluhan orang tahanan dengan Israel selama jeda kemanusiaan tujuh hari.

Sebagai imbalan, institusi tahanan Palestina melaporkan bahwa Israel membebaskan 240 tahanan Palestina dari penjara mereka, termasuk 71 tahanan wanita dan 169 anak-anak.

Meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 26.257 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 64.797 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Palestina sambut baik putusan Mahkamah Internasional terhadap Israel
Baca juga: Pascaputusan ICJ, Netanyahu tegaskan 'komitmen suci' membela Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Istana tidak ada kebijakan yang mengatur untuk membatasi kegiatan dan interaksi antara masyarakat dengan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Ari itu merespons soal dugaan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada warga sipil yang membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo hendak menghampiri masyarakat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1).

"Kalau ketemu dengan masyarakat sangat dekat sekali menyapa, bahkan kita lihat apa pun bisa terjadi di dalam interaksi itu. Bahkan masyarakat bisa menitipkan sesuatu kepada Presiden itu terjadi, memberikan keluhan kepada Presiden tentang situasi apakah itu di daerahnya ada persoalan itu disampaikan secara langsung kepada Presiden. Itu situasi bagaimana cara presiden merespons masyarakat," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Adapun Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1), dan rombongan Presiden melintas di depan Pasar Argosari. Iring-iringan presiden itu direkam oleh warga dan videonya dibagikan di beberapa media sosial.

Dalam video itu, nampak mobil yang diduga ditumpangi Jokowi berhenti di dekat kerumunan warga di depan Pasar Argosari.

Kemudian, seorang warga mendekati kerumunan yang diduga dihampiri Jokowi. Ia membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Bapak Jokowi. Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!".

Tidak lama, dua orang yang diyakini aparat mendekati warga laki-laki yang membentangkan spanduk itu dan membawanya jauh dari kerumunan.

Menanggapi hal itu, Ari menjelaskan bahwa pengamanan Presiden merupakan hal yang sering terjadi dalam kunjungan kerja.

Pengamanan terhadap Presiden dilakukan sebagai tindakan preventif yang dijalankan oleh pihak-pihak struktur teritorial, yakni dari kodim maupun korem.

Di sisi lain, Presiden juga tidak merasa terganggu saat menyapa masyarakat ada teriakan yang mendukung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Menurut Ari, Presiden sangat terbuka untuk berinteraksi dan menyapa masyarakat.

"Ini bagian dari cara Presiden berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka. Walaupun ada teriakan pasangan calon atau upaya untuk memobilisasi di pinggir jalan meneriakkan pasangan calon dengan 'settingan' tertentu, saya kira Presiden sama sekali tidak terganggu," kata Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：adaro4d、slot deposit 10rb、pinjaman tunai di kredivo

Terkait：cara gunakan voucher telkomsel、gatotkaca77、iprim138、qqslot777 demo、salamjptogel、alexabet88、slot gacor resmi 2022、golden bet slot、buku mimpi 40、gemilang77

---

---

bab terbaru：mandarin slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08