slot gacor bonus new member

tolong panggil aku tuan Paus

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

3 Sistem Senjata yang Dikembangkan Nexter KNDS Prancis dengan Pindad******

Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan tiga sistem persenjataan darat bersama dengan PT Pindad (Persero) dan BUMN pertahanan RI lainnya.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan pihaknya memiliki tiga bagian sistem persenjataan untuk kerja sama dengan PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Saat ini kami ada tiga area kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur," kata De Poncins di Versaille, Prancis beberapa waktu lalu.

Pindad menjelaskan Nexter sebagai industri pertahanan terkemuka memiliki kompetensi untuk menciptakan desain dan produksi amunisi tank 120 mm yang kompatibel dengan semua Tank Tempur Utama, yang dilengkapi meriam smooth bore NATO 120 mm.

"Perjanjian kerja sama tersebut juga mendorong manufaktur lokal yang kuat untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia," demikian Pindad.

De Poncins menuturkan tentu saja kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk senjata dengan kaliber lebih besar.

"Tentu ini bisa diperluas untuk amunisi 155 mm," kata dia.

Lihat Juga : Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI

Di sisi lain, De Poncis mengatakan Pindad merupakan mitra penting dalam kerja sama di bidang persenjataan itu. Apalagi, katanya, BUMN itu sudah mampu mendesain kendaraan tempur dan amunisi.

Tak hanya itu, De Poncins menuturkan BUMN lainnya yang memiliki peran strategis adalah PT Len Industri (Persero) terkait dengan sistem elektronik, demikian pula perusahaan terkait lainnya. Menurutnya, hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang.

"PT Len untuk sistem elektronik, dan perusahaan lainnya bisa menjadi mitra penting kami di masa mendatang," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Sejumlah prototipe tank produksi Nexter KNDS dipamerkan (Foto: CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Kemandirian industri pertahanan

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pidato peresmian pembentukan Defend ID mengatakan agar holding BUMN pertahanan itu mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Defend ID sendiri dibentuk pada April 2022 lalu.

"Tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan TNI. Pembentukan holding Defend ID juga mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota," kata Erick dalam rilis resmi Defend ID.

Oleh karena itu, Defend ID berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi dan menjadi lokomotif penggerak industri pertahanan Indonesia. Holding BUMN Pertahanan itu menyatakan tak hanya dalam peluang bisnis untuk kemandirian industri pertahanan, namun juga dalam konteks menjaga kedaulatan negara.

"Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh DEFEND ID sejalan dengan agenda G20 di Indonesia pada 2022, yakni membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama," demikian Defend ID.

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Jasa Marga Waspadai 3 Titik Macet Baru di Tol saat Mudik Lebaran******

PT Jasa Marga (Persero) mewaspadai tiga titik kemacetan baru di jalan tol saat mudik lebaran 2024.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan titik kepadatan anyar ini ditemukan berdasarkan prediksi volume lalu lintas saat arus mudik dan balik. Oleh karena itu, perusahaan tengah menyiapkan langkah mitigasi.

"Di sini kami sampaikan titik-titik rawan kepadatan dan mitigasi, yang (tanda) bintang itu titik-titik kepadatan baru yang akan terjadi di 2024," tutur Subakti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Berdasarkan bahan paparan perseroan, titik pertamakepadatan baru ada di Tol Jakarta-Cikampek. Subakti mengatakan akan ada potensi kemacetan di KM 25, di mana merupakan pertemuan lalu lintas Tol Japek dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari arah Cimanggis dan Cilincing.

Subakti menegaskan langkah mitigasi yang akan dilakukan adalah rekayasa lalu lintas. Ia mengatakan volume, capacity, ratio (VCR) diharapkan bisa ditekan dari 0,93 ke 0,66 berkat rekayasa lalu lintas tersebut.

Kedua, titik kepadatan anyar pada saat mudik lebaran akan terjadi di KM 87 Tol Trans Jawa (Cipali-Surabaya). Subakti mengatakan pihaknya bakal melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, ganjil genap, dan one way pada KM 72-KM 414 demi memangkas potensi kemacetan.

Ketiga, Subakti mewanti-wanti potensi kemacetan di KM 152 Tol Trans Jawa di Cipali. Ini terjadi imbas pertemuan lalu lintas dari Tol Cisumdawu dan Tol Cikopo.

Langkah mitigasi tambahan lainnya akan dilakukan ramp metering di Tol Cisumdawu. Kemudian, bakal dilakukan pengalihan kendaraan ke Cisumdawu Jaya dan Paseh.

"Sesuai koordinasi dengan Korlantas (Polri) dan Kementerian Perhubungan, kami akan pertahankan VCR di sekitar 0,7," tutup Subakti.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Versi lengkap novel Jueji

Ancaman Sanksi Kemenhub untuk Batik Air Usai Insiden Tidur 28 Menit******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bakal menjatuhkan sanksi kepada Batik Airbuntut pilot tertidur 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta.

"Kami tegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni melalui keterangan resmi, Sabtu (9/3).

Lihat Juga : Batik Air Evaluasi Kru Usai Pilot Tertidur 28 Menit di Udara

Dia berujar Ditjen Perhubungan Udara akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue (RSI) untuk menemukan akar permasalahan dan merekomendasikan tindakan mitigasi terkait kasus ini kepada operator penerbangan dan pengawasnya.

Dalam kesempatan itu, Kristi turut mengapresiasi laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menanggapi serius insiden ini.

Lihat Juga : Batik Air Bebas Tugaskan Pilot Buntut Tidur 28 Menit Saat Terbang

Sebelumnya, KNKT menemukan dua pilot Batik Air tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta pada 25 Januari 2024. Hal ini menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi.

Pusat kendali di Jakarta tidak bisa menghubungi pesawat selama pilot tertidur. Alhasil, pesawat pun sempat keluar jalur, sampai akhirnya pilot terbangun dan mengembalikan pesawat ke jalur yang benar.

Saat pilot terbangun, mereka mengatakan pesawat "mengalami masalah komunikasi radio" sebagai alasan atas kurangnya respons mereka.

Beruntung pesawat bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Tidak ada kerusakan pada pesawat atau cedera pada penumpang.

Usai dilakukan penyelidikan, tim penyelidik tidak menemukan masalah dengan sistem komunikasi pesawat.

Menurut KNKT, awak pesawat yang sama telah mengoperasikan penerbangan Jakarta-Kendari pada pagi hari yang sama. Penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 02.55 waktu setempat, dan awak pesawat harus melakukan login pada pukul 01.25.

Lihat Juga : Klaim Batik soal Waktu Istirahat Pilot Usai Insiden Tidur 28 Menit

KNKT menemukan bahwa pilot yang lebih muda telah memberitahu temannya bahwa dia "tidak mendapatkan istirahat yang cukup" pada malam sebelumnya. Petugas mencatat first officer adalah orang tua baru, yang memiliki sepasang anak kembar berusia satu bulan.

Meskipun pada malam sebelum ia dijadwalkan terbang ke Kendari, ia berusaha untuk tidur lebih awal, namun ia harus bangun beberapa kali untuk membantu istrinya merawat bayi.

Akibatnya, ia merasa kualitas tidurnya menurun. Kapten lalu mengizinkan dia beristirahat dalam penerbangan menuju Kendari, sedangkan ia mengambil alih tugas terbang pilot.

Kecantikan Yan Xiaoyun

Isi Komentar Basuki soal Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait program 3 juta rumah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum dibahas dalam rapat kabinet.

"Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3) seperti dikutip dari Antara.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," imbuhnya.

Lanjutnya, meski program tersebut bagus, namun tentu akan berdampak pada kenaikan anggaran karena biaya yang tidak sedikit. Apalagi, targetnya 3 juta rumah atau jauh di atas target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

[Gambas:Video CNN]