qq8821

Ibuku berasal dari dunia para dewa

IHSG Perkasa 6.900 Disokong Sektor Teknologi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.900 pada Senin (13/2). Indeks saham menguat 19,81 poin atau plus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.896 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23.374 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 258 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,57 persen di level Rp15.219 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 menguat di 0,22 persen disusul indeks NYSE Composite plus 0,52 persen. Namun, indeks NASDAQ Composite justru melemah 0,61 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Hanya indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 0,88 persen disusul index Kospi di Korea ikut melemah 0,69 persen. Tampak hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang menguat 0,14 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Indeks DAX di Jerman ambles 1,39 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,36 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga melemah dengan persentase 0,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Garuda Pangkas Usul Biaya Pesawat Haji Jadi Rp32,7 Juta******

PT Garuda Indonesia (Persero) kembali menurunkan usulan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini dari Rp33,4 juta menjadi Rp32.743.992 juta per pesawat.

Angka itu merupakan penurunan secara bertahap dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang sebesar Rp33,97 juta. Adapun total biaya ini dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS adalah Rp15.150.

"Kami memang tadi malam sudah menurunkan Rp212.900-an sehingga harga kami menjadi Rp32,7 juta," ungkap Direktur utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/2).

Pertama, harga avtur hari ini di kisaran 97 cen per liter. Garuda pun mengambil posisi 93 cen per liter karena memang asumsi yang kita pakai pakai adalah ada kemungkinan penurunan dari sisi avtur.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 cen," kata Irfan.

Kedua, harga pesawat yang disepakati tadi sesuai dengan kesepakatan Kemenag dan BPKH yang menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat sama dengan 2019 dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupunexchange rate,sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak," ujar Irfan kepada para Fraksi di Komisi VIII DPR RI.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per pesawat.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft leaseRp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insuranceRp7 ribu, extended operatinghours Rp77 ribu.

Kemudian parking feesebesar Rp290 ribu, landing feeRp494 ribu, over flyingRp251 ribu, route chargeRp479 ribu,ground handlingRp547 ribu, catering penerbangan Rp464 ribu, biayacrew expenseRp401 ribu, hotac crewRp183 ribu, dan transportasi penumpang darat Rp141 ribu. Biaya langsung ini jika ditotal sebesar Rp29,3 juta.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salaryRp106 ribu, duty tripand hotac Rp222 ribu, crew recruitment trainingRp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut, terdapatremote terminal and system facility(di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim serviceRp1,1 juta, dan baggage handlingserviceRp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu hanya Rp815 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

DPR Bakal Panggil John Riady Bulan Depan, Bahas Meikarta******

Komisi VI DPRakan memanggil CEO PT Lippo Karawaci TbkJohn Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

Hal ini lantaran DPR masih belum menemukan penjelasan yang detail usai rapat dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar pada Senin (13/2).

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

Sementara itu dalam rapat tersebut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak induk pengembang proyek Meikarta mengaku bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan.

Hal ini lantaran proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]