slot303

Pangeran Daxia

slot yang gacor pagi hari

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wanita muda terkemuka

morocco 2 paito

Menteri PUPR shalat Tahajud sebelum mencoblos di TPS 161 Pemilu 2024******

....saya sempat Shalat Tahajud untuk memohon kepada Allah SWT, supaya Allah SWT memilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan melakukan Shalat Tahajud sebelum memberikan suaranya di Pemilu 2024.

"Saya kira seperti yang saya sampaikan saya sempat Shalat Tahajud untuk memohon kepada Allah SWT, supaya Allah SWT memilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik," ujar Basuki di TPS 161 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat   Rabu.

Basuki benar-benar berharap pemimpin Indonesia yang terbaik dipilihkan oleh Allah SWT untuk memimpin  negara dan bangsa Indonesia.

"Harapannya agar dipilihkan pemimpin terbaik oleh Allah SWT. Kita tidak tahu Allah SWT memiliki rencana apa untuk bangsa ini," katanya.

Baca juga: Menteri PUPR: Kita akan mulai normalisasi Sungai Wulan April ini

Saat memasukkan surat suara di kotak suara untuk Presiden dan Wakil, Basuki sempat mencium surat suara tersebut.

Dia mengatakan bahwa dirinya sempat berdoa agar dipilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik oleh Allah SWT.

Menteri PUPR bersama keluarga memberikan suaranya di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi.

Menteri PUPR menyambangi TPS 161 pada pukul 12.06. Di TPS, Basuki menyapa dan beramah tamah dengan para warga yang ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Menteri PUPR bahas peluang kerja sama infrastruktur dengan Tunisia

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

cara daftar kredit pintar

SBY mencoblos di TPS 16 Kelurahan Ploso Pacitan******

Pacitan, Jatim (ANTARA) - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak suaranya dengan mencoblos lima surat suara (satu surat suara Pilpres dan empat surat suara Pileg) di TPS 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu.

SBY mengaku ini kali pertama dia menggunakan hak suara di Tanah Kelahirannya, Pacitan, sejak era pemilihan langsung yang telah berjalan di Indonesia sejak 2004.

"Kali ini saya mencoblos di kampung halaman (Pacitan). Ini Kelurahan Ploso, waktu saya masih remaja saya tinggal di Ploso juga. Dan karena sekarang ini dengan dibangunnya Museum dan Galeri SBY*ANI, saya mondar-mandir Jakarta-Pacitan, Jakarta-Pacitan, maka saya niati untuk Pemilu ini saya mencoblos di kampung halaman Pacitan," kata SBY usai menggunakan hak suaranya di TPS 16 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan.

SBY tidak datang sendirian. Ia tampak dibarengi putra bungsunya yang juga Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono beserta istri, Siti Rubby Aliya Rajasa.

SBY dan rombongan tiba di lokasi pemungutan suara TPS 16 sekitar pukul 09.15 WIB, disambut Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, Dandim 0801/Pacitan, Letkol Inf. Roliyanto, Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho dan jajaran kelompok panitia pemungutan suara Kelurahan Ploso.

Kedatangan SBY menarik perhatian masyarakat, calon pemilih yang lebih dulu antre menunggu giliran mencoblos.

Tak sedikit yang berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk bersalaman dengan presiden ke-6 RI kelahiran Pacitan yang menjadi kebanggaan warga di daerah berjuluk Kota 1001 Goa tersebut.

SBY, Ibas, Rubby Aliya dan Bupati Indrata sempat duduk di kursi tunggu pemilih. SBY kemudian dipanggil petugas PPS untuk mengambil surat suara, disusul Ibas, Rubby Aliya dan Indrata.

Keempatnya kemudian mencoblos di empat bilik suara yang disediakan di TPS 16.

Usai mencoblos, SBY menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya, karena tahapan Pemilu 2024 sudah sampai pada puncaknya, yakni pemungutan dan perhitungan suara.

Dia juga mengaku senang akhirnya bisa menggunakan hak pilih di Tanah Kelahirannya, Pacitan.

Sebelumnya, sejak pemilihan umum secara langsung pertama kali digelar pada 2004, dimana ia terpilih dalam kontestasi pilpres kala itu, SBY dan keluarga memilih di TPS sekitar rumah tinggalnya, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019 pun SBY masih mencoblos di tempat yang sama.

Kali ini, di Pemilu 2024, SBY memutuskan menggunakan hak pilih di Pacitan dengan alasan/pertimbangan aktivitasnya yang kerap kali bolak-balik Jakarta (Cikeas) - Pacitan, semenjak berdirinya Museum dan Galeri SBY*ANI di Kota Pacitan.

Ia pun berharap, seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, hingga tahapan pascacoblosan, menuju proses rekapitulasi suara di tingkat daerah-daerah hingga nasional.

"Kita berdoa semoga rangkaian dari pemilihan umum ini berjalan secara aman dan damai. Kalau ada keberatan satu dan lain hal, ada mekanismenya, ada aturan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan demikian, harapan rakyat, saya kira juga harapan kita semua, ke depan kita jaga keamanan, ketertiban dan kedamaian," kata SBY menitipkan pesan politiknya kepada awak media.

SBY sekali lagi menekankan harapannya, agar situasi yang baik ini (kerukunan, aman dan damai) bisa tetap dipertahankan hingga seluruh rangkaian Pemilu 2024 selesai.
Baca juga: SBY terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pacitan
Baca juga: SBY minta dukungan warga Jember agar Demokrat kembali ke pemerintahan
Baca juga: AHY : Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa
 

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

akulaku diawasi ojk

Petugas KPPS di TPS Jokowi kenakan busana budaya Betawi******

Jakarta (ANTARA) - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo memilih di situ, mengenakan busana bertema budaya Betawi pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Nuansa Betawi pun terlihat dari seragam yang dikenakan tujuh anggota KPPS yang bertugas.

Petugas pria mengenakan batik Betawi lengkap dengan peci nasional bermotif Betawi yang dipadukan dengan celana pangsi berwarna gelap.

Sementara itu, petugas perempuan kompak mengenakan kebaya encim berwarna putih dengan bawahan batik Betawi bercorak sama dengan kemeja petugas pria.

Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya China.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Berbeda dengan kebaya lainnya, kebaya encim memiliki ciri khas berupa potongan yang longgar dan kerah bulat, serta menggunakan kain batik yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak.

Selain itu, nuansa Betawi juga tampak pada ornamen di TPS 10 Gambir, seperti sepasang patung ondel-ondel di sekitar pintu masuk TPS.

TPS yang berlokasi di pelataran upacara Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat, menjadi lokasi bagi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana untuk menyalurkan hak politiknya.

Hal itu diketahui berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, di mana pada TPS 10 Gambir menempatkan Jokowi pada nomor urutan 50, sedangkan Iriana nomor 47 dari total 120 pemilih di TPS tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

rtpcnn

RSCM ditunjuk jadi TPS khusus, fasilitasi pencoblosan nakes dan pasien******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Uud Cahyono menyatakan pihaknya ditunjuk KPU Jakarta Pusat sebagai TPS Khusus pada pemilu 2024, memfasilitasi para pegawai serta pasien yang ada di rumah sakit tersebut dalam pemungutan suara.

"Jadi kita memang di rumah sakit ini dibentuk satu TPS khusus Rumah Sakit dengan kode 901 untuk memfasilitasi proses pemilihan bagi warga negara yang beraktivitas di RSCM, termasuk juga pasien-pasien kita," ujar Uud ketika ditemui Antara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa terdapat sebanyak 235 orang di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 123 orang di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Uud menjelaskan bahwa pegawai-pegawai yang pertama didata adalah yang berdomisili di luar Jakarta, yang pada hari pemilihan umum melakukan tugasnya di RS itu, sebelum akhirnya mengkonfirmasi ke pegawai-pegawai yang bersangkutan.

"Kemudian yang kedua, setelah itu kita memasukkan DP tambahan, yang berasal dari baik pegawai yang memang menginginkan untuk melakukan pencoblosan di sini, yang kedua adalah pasien. Jadi memang kita tawarkan kepada pasien karena hak untuk mereka bisa nyoblos juga di RSCM," dia menambahkan.

Mereka, ujarnya, memberikan kesempatan pendaftaran tersebut hingga 7 Februari yang lalu.

Uud juga menambahkan, mereka melakukan jemput bola bagi 12 pasien yang sedang dirawat. Sejumlah petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) membawakan kelengkapan pemungutan suara, seperti kertas suara, bilik suara, dan paku ke ruangan tempat para pasien dirawat.

Baca juga: Nakes RSCM harapkan Pemilu 2024 ciptakan Indonesia lebih sehat
Baca juga: Ratusan pemilih ODGJ binaan berikan hak suara pada Pemilu 2024

Seorang pasien rawat inap yang mengikuti pemilihan umum, Siskawati (66), mengatakan dirinya masih semangat untuk memberikan suara meski tengah dirawat. Siskawati juga mengungkapkan harapannya bagi calon presiden terpilih.

"Harganya semua bahan-bahan turun semua. Ya, sukses Indonesia," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Exit poll SMRC: Mayoritas masyarakat nilai pilpres terlaksana 'jurdil'
Baca juga: Google Doodle sambut hari pemungutan suara Pemilu 2024

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

raja89 slot demo

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024