erek cicak

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Zulhas Blak******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan imporberas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. 

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

"Kalau diperlukan (perizinan impor), segera. Persetujuannya sudah untuk beli barang itu (beras), masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau memang diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami fleksibel, kalau mereka gak bisa memenuhi dalam 6 hari itu, ya silakan mau 1 atau 2 hari setelahnya (impor beras)," tegas Zulhas.

Sebenarnya, Zulhas sudah mencoba melakukan cara lain. Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli gabah atau beras dalam negeri di atas harga pasar.

Mendag menuturkan biasanya harga gabah itu Rp4.450 per kg. Namun, Jokowi sudah memerintahkan agar bisa membeli gabah dengan harga Rp5.000, Rp5.500, bahkan sampai Rp6.000 per kg, agar stok dalam negeri terpenuhi.

"Kedua, beras biasanya dari petani itu harga paling tinggi Rp8.000. Sekarang boleh beli Rp10 ribu, asal barangnya ada, untuk memenuhi cadangan Bulog. Memang sampai saat ini belum terpenuhi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

BPS: Inflasi Terendah Ada di Kota Ternate Maluku Utara******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi wilayah dengan inflasi paling rendah di antara 90 kota yang dipantau oleh lembaga tersebut. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi di Kota Ternate, Maluku Utara, mencapai 3,26 persen pada November kemarin. 

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," ujar Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, inflasi tertinggi ada di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan sebesar 9,20 persen pada bulan lalu. Komoditas pendorongnya adalah angkutan udara dengan andil 2,07 persen, bensin andil 1,27 persen, bahan bakar rumah tangga andil 0,87 persen, dan cabai rawit andil 0,37 persen.

Sementara, di wilayah lainnya, seperti Sumatera inflasi paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen.

Kemudian, inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen dan di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan inflasi terendah memang ada di wilayah Maluku Utara. Hal ini terbukti dengan data yang baru saja dirilis BPS.

Jokowi bahkan menyebutkan rendahnya inflasi di Maluku Utara dikarenakan harga komoditas yang dijaga stabil, kenaikannya tidak setinggi wilayah lain.

"Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate, sebulan yang lalu saya cek di pasar harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke Bank Indonesia, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3 persen. Gimana nggak senang rakyatnya inflasi hanya 3,3 persen," kata Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (30/11).

Dengan kondisi ini, Jokowi bahkan menyebutkan masyarakat yang paling bahagia ada di Maluku. Bagaimana tidak, inflasi yang rendah didukung oleh pertumbuhan ekonomi tinggi yakni 27 persen.

"Jadi masyarakat yang paling bahagia itu di Maluku Utara karena ya angkanya jelas 27 persen growth dan inflasi 3,3 persen," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Inflasi Sulsel Sentuh 6 Persen pada November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tingkat inflasi sebesar 6 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,34 pada November 2022.

"Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 7,11 persen dengan IHK sebesar 115,15 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,34 dengan IHK sebesar 112,96," kata Kepala BPS Suntono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Suntono mengungkapkn lima kota IHK di Sulsel yakni Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo.

Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,12 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,93 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,97 persen.

Berikutnya, kelompok transportasi sebesar 17,42 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,81 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 4,57 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,23 persen.

"Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, minyak goreng, rokok kretek filter, kontrak rumah, kue kering berminyak, sabun detergen bubuk/cair, cabai rawit, dan upah asisten rumah tangga," jelasnya.

Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, sebut Suntono mengalami deflasi sebesar 0,15 persen.

"Komoditas yang memberikan andil deflasi yoy, antara lain daging ayam ras, tomat, cumi-cumi, jagung manis, ikan teri, pisang, biaya administrasi transfer uang, asam, kol putih/kubis, dan bawang putih," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]