petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gampang wd slot login

situs judi terbaru 752Jutaan kata 101525Orang-orang telah membaca serialisasi

《gampang wd slot login》

Survei: 60 persen tak setuju cara Biden tangani konflik Gaza******

Survei: 60 persen tak setuju cara Biden tangani konflik Gaza
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Moskow (ANTARA) - Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh media The Wall Street Journal.

Survei yang sama juga menyebutkan bahwa 42 persen responden berpendapat bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya melawan gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Namun, 19 persen responden menyatakan Israel belum bertindak cukup jauh, dan 24 persen mengatakan tanggapan Israel sudah tepat, menurut hasil jajak pendapat yang diungkap pada Minggu (3/3).

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan berkembangnya simpati warga AS terhadap rakyat Palestina, dengan 33 persen responden mengatakan AS tidak berbuat banyak untuk membantu rakyat Palestina.

Selain itu, 30 persen warga Amerika berpendapat bahwa AS berbuat terlalu banyak untuk membantu Israel, kata laporan itu.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 21-28 Februari dengan melakukan survei terhadap 1.500 orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik
Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (keenam dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (kelima dari kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman bersama perwakilan perbankan saat peluncuran "Climate Risk Management and Scenario Analysis" (CRMS) di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jktslot78

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
bigslot288
link slot pragmatic
semua situs slot gacor
slot tergacor terbaru
slot gacor 500x
situs slot hacksaw gaming indonesia
gacor4d slot
erek51
cara pengisian voucher telkomsel
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs online gacor terpercaya
Bab 2 pinjaman cepat cair tanpa jaminan
Bab 3 pinjam syariah
Bab 4 dewa818
Bab 5 uatas pinjaman online
Bab 6 pinjol limit tinggi ojk
Bab 7 slot yang mudah menang
Bab 8 demo slot key4d
Bab 9 situs terpercaya slot
Bab 10 cara dapat uang dollar gratis
Bab 11 erek²
Bab 12 pinjam uang 1 juta langsung cair
Bab 13 link slot terhoki
Bab 14 abo777
Bab 15 kredivo cicilan 6 bulan
Bab 16 cara meminjam uang di kredit pintar
Bab 17 tempat jp slot
Bab 18 erek 67
Bab 19 modal fresh pinjol
Bab 20 buku mimpi 40
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6568bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Tidak ada tulang terminal

slot888
Dinsos Bali pulangkan delapan korban kebakaran ke Lombok
Dokumentasi Dinsos Bali soal pemulangan korban terdampak kebakaran Denpasar ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), di Denpasar, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Dinsos Bali
Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali Luh Ayu Aryani mengatakan delapan dari 83 korban kebakaran puluhan kamar kos di Denpasar difasilitasi pemulangannya ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Delapan orang yang akan balik ke Lombok sedang dipersiapkan pemulangannya,” kata dia di Denpasar, Senin.

Luh Ayu Aryani mengatakan pemulangan warga yang tempat tinggalnya terbakar habis itu atas permintaan mereka sendiri. Pemerintah daerah membantu pemulangan mereka.

Baca juga: Korban kebakaran di Denpasar dapat bantuan kamar kos sebulan

Delapan korban kebakaran itu tidak dalam satu kartu keluarga, mereka terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan berusia 18-50 tahun. Lima orang diberangkatkan ke Kabupaten Lombok Barat dan tiga lainnya ke Kabupaten Lombok Tengah.

“Dari Dinsos Bali kita antar mereka memakai bus kantor atau mobil elf sampai Pelabuhan Padangbai. Kemudian kita belikan tiket penyeberangan di pelabuhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bantuan ini diberikan setelah mendapat laporan kejadian kebakaran yang menghanguskan 27 unit rumah semi-permanen dan 3 unit warung semi-permanen di Jalan Sekarsari, Banjar Batur Sari, Desa Kesiman Kertalangu pada Minggu (3/3) siang.

Baca juga: BPBD kerahkan enam pemadam tangani kebakaran rumah 60 KK di Denpasar

"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. Pihak kepolisian masih melakukan penelusuran, dan seluruh korban dievakuasi sementara," ujarnya.

Menurut dia, bantuan terhadap korban yang dievakuasi sudah diberikan oleh Dinsos Denpasar. Bantuan tersebut di antaranya kelengkapan bayi dan kebutuhan makan minum di pengungsian.

Baca juga: Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios

“Permakanan juga sudah disiapkan Dinsos Denpasar sambil memantau perkembangan data warga yang akan pulang atau tinggal di tempat kerabatnya. Informasi terkini, warga berencana membuka dapur umum di tempat kerabat dengan bantuan warga setempat,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

3prize
Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat "focus group discussion" (FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

pedang berbentuk pedang jauh

cari situs slot gacor
Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN
Kementerian Perindustrian mendirikan pameran belanja produk dalam negeri salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pameran Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi kebutuhan produk lokal/ buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.

“Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri.

Ada pun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN.

Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.

Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di gedung konvensi The Meru, Sanur.

Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP gedung the Meru.

“Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan,” katanya.

Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran (pemerintah/BUMN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3) yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN.


Baca juga: Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Baca juga: Asmindo dukung penggunaan mebel dalam negeri untuk IKN
Baca juga: Menperin targetkan 95 persen proyek BUMN gunakan produk domestik

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

mentari89
MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis
Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen menandatangani Letter of Intent di Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Mahkamah Agung
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.

Dikutip dari laman resmi MA di Jakarta, Senin, kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, hak aasi manusia (HAM), hukum pidana, proses peradilan, dan pembaruan peradilan.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Letter of Intent(LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen pada Kamis (29/2).

Dalam sambutannya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut kerja sama tersebut melalui rencana untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat lebih tinggi, yakni memorandum of understanding(MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

"Ke depan, kerja sama ini diharapkan bisa ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan memorandum of understanding," kata Syarifuddin.

Ia juga berharap agar para hakim di Indonesia bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di San Fransisco, AS, Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental.

"Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke California. Dalam kesempatan itu, delegasi MA mengunjungi beberapa instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan.

Di Universitas Stanford, delegasi MA mengadakan dialog terkait berbagai isu di beberapa pusat studi, salah satunya mengenai keadilan restoratif, yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lewat proses dialog dan mediasi.

Dalam dialognya, Syarifuddin menekankan isu tersebut mengingat saat ini MA tengah mempersiapkan kerangka kebijakan keadilan restoratif di peradilan sehingga ragam ide dan pemikiran mengenai isu itu akan membantu pimpinan MA dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum.

Delegasi MA juga melaksanakan dialog dengan US Marshall Service serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Northern California Federal District Court di San Fransisco dan Southern California Federal District Court di Los Angeles.

Isu-isu yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi keadilan restoratif, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan, serta melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

buku herek herek
Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Bayu Saputra/am.
Dia (Singapura) enggak punya pangan, enggak menghasilkan pangan apa pun, semuanya impor jadi strateginya beda. Kalau di Singapura, bagaimana caranya harga serendah mungkin karena yang produsen bukan mereka.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, impor beras secara keseluruhan menjadi alasan harga beras Singapura termasuk salah satu yang termurah.

Singapura bukan merupakan negara produsen, melainkan negara yang berfokus pada konsumsi dalam hal beras. Singapura banyak mendatangkan beras dari Thailand, Pakistan, dan Vietnam.

"Dia (Singapura) enggak punya pangan, enggak menghasilkan pangan apa pun, semuanya impor jadi strateginya beda. Kalau di Singapura, bagaimana caranya harga serendah mungkin karena yang produsen bukan mereka," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Baca juga: Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram

Harga eceran beras di Singapura pada 2024 tercatat 1,06 dolar Singapura per kilogram (kg) atau sekitar Rp12.324 per kg. Untuk grosir tercatat sebesar 0,48 dolar Singapura per kg atau Rp8.580 per kg.

Menurut Tito, murahnya harga beras di Singapura dikarenakan Pemerintah Singapura yang tidak perlu menyesuaikan dengan harga di tingkat petani selaku produsen.

Berbeda dengan Indonesia yang berperan sebagai negara produsen, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mendatangkan beras impor agar tak berujung merugikan petani dalam negeri.

Namun di sisi lain, keadaan tersebut terkadang justru merugikan masyarakat selaku konsumen karena harga beras yang dinilai lebih tinggi.

"Kalau (Indonesia) kita enggak, kalau murah sekali, kasihan petani dan penghasil lainnya, termasuk pengusaha yang juga memproduksi," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Tito, saat ini pemerintah terus berupaya mencari keseimbangan harga beras yang adil antara produsen dan konsumen agar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. "Kita harus menyeimbangkan kedua-duanya," pungkasnya.

Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Sebelumnya, Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan untuk memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah stok di gudang Bulog yang saat ini tercatat 1,3 juta ton.

Per 4 Maret 2024, berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras medium di Indonesia tercatat naik 0,14 persen menjadi Rp14.390 per kilogram (kg) dan beras premium naik 0,67 persen menjadi Rp16.570 per kg.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Masakan dari dunia lain

cara mencicil hp di akulaku
OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (keenam dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (kelima dari kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman bersama perwakilan perbankan saat peluncuran "Climate Risk Management and Scenario Analysis" (CRMS) di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024