rtp kilau4d

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

SMAN 9 Solo Belum Dapat Anggaran Operasional, Cabdin Sebut Masih Proses******

Solo—SMAN 9 Solo belum mendapatkan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan VII, Agus Triyanto mengatakan proses pengajuan anggaran untuk oprasional masih diajukan ke Pemprov Jateng.

“Sampai sekarang belum, itu masuknya anggaran tahun depan,” kata dia ketika dihungi Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Dia mengatakan anggaran tersebut tetap akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sedangkan saat ini biaya operasional menggunakan anggaran yang ada di SMAN 5 Solo.

“Jadi masih gabung, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Karena ya semuanya harus pakai proses. Ini juga SMAN 9 Solo itu termasuk pengerjaan sangat cepat,” kata dia.

Meski begitu dia mengatakan proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Solo dipastikan belajaran lancar. Saat ini sekolah tersebut baru saja menyelesaikan semester pertama.

Selain itu, semua guru yang mengajar di SMAN 9 Solo juga masih berasal dari SMA lain. Meski pembelajaran sudah berjalan satu semester, belum ada pengangkatan guru tetap dari pemerintah.

“Pengadaanya baru proses, ini masih menunggu juga. Ini nanti untuk guru [baru] kemungkinan besar akan ada pada awal tahun ajaran baru,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya pun belum bisa memastikan lantaran untuk pengadaan guru sangat berkaitan dengan penambahan anggaran.

Sementara itu Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan selama satu semester berjalan memang anggaran dari Pemprov Jateng dan dana BOS belum bisa cair.

Guna memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran, pihaknya mengajukan proposal ke instansi swasta dan pemerintah kota agar mendapat bantuan berupa kursi, komputer, sampai perabot untuk kebutuhan kantor.

Dia berharap tahun depan sudah bisa mengelola dana untuk kebutuhan kegiatan siswa, pemenuhan sarana prasarana, sampai kebutuhan penting lain.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Selangkah Lagi ITSK Sugeng Hartono di Sukoharjo Menjadi Universitas******

SUKOHARJO –Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono (ITSK Sugeng Hartono) mengadakan sebuah acara penting pada Senin dan Selasa (15-16/1/2024) di Auditorium kampus.

Acara tersebut merupakan tahap akhir dari usulan perubahan bentuk dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono yang dihadiri oleh Tim Evaluator Perubahan Bentuk yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah VI, Gandung Sumardi, S.Kom., M.Kom dan tim Evaluator Aspek Hukum, Keuangan, dan Umum yakni M. Rizky Aldila, S.H., M.Kn.; Prof. Dr. Euphrasia Suzy Suhendra, M.Si., dan Dr. Heri Fathurrahman, M.Si.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Sedangkan tim dari Direktorat Kelembagaan diwakili oleh Risma Sari, Aulia Ni’matu Fajar, Amin Zuhdi, dan Stepanus Danang. Kehadiran tim evaluator tersebut menunjukkan pentingnya langkah dalam mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari otoritas pendidikan tinggi.

Ketua Yayasan Indriati, Tan Sauw Hwa dalam sambutannya, mengatakan perubahan bentuk ITSK Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono menjadi cita-cita Yayasan Indriati.

“Perubahan bentuk ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta lebih luas, untuk berkontribusi membangun bangsa Indonesia dengan mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan tinggi dan mencetak generasi muda yang memiliki karakter adaptif, kreatif, dan mandiri,” ujar Tan Sauw Hwa dalam keterangan tertulis.

Bersama di bawah naungan Yayasan Indriati, lanjutnya, Universitas Sugeng Hartono akan bermitra dan berkolaborasi dengan sister companies siap mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan siap kerja.

Sister companies tersebut meliputi Duniatex Group, Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Rumah Sakit Indriati Boyolali, Fave Hotel Solo Baru, Fave Hotel Manahan, The Alana Convention Hotel, dan Swiss-Belhotel Solo.

Sementara itu, Rektor ITSK Sugeng Hartono, Dr. Ir. Djoko Suwarno, M.Si., menyampaikan presentasi yang menjelaskan alasan di balik usulan perubahan bentuk ini.

Ia menggarisbawahi perkembangan pesat institusi dalam bidang teknologi, sains dan kesehatan, sehingga transformasi menjadi universitas dianggap sebagai tindakan strategis untuk lebih mengembangkan lingkup pendidikan dan riset dalam menyiapkan calon sarjana meraih bonus demografi Indonesia Emas di tahun 2045.

Dalam rangka perubahan bentuk menjadi Universitas, ITSK Sugeng Hartono memiliki kewajiban untuk menambahkan tiga program studi baru, yang meliputi Teknologi Pangan, Manajemen Bisnis Internasional, dan Hukum Bisnis.

“Penambahan program studi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan tren pasar yang berkembang, serta memberikan pilihan pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa,” ujar Djoko Suwarno.

Tim Evaluator secara cermat memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung usulan tersebut, termasuk rencana pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas, dan strategi pemasaran institusi yang direncanakan. Tim evaluator juga melakukan pertemuan dengan dosen dan staf administratif untuk mendapatkan gambaran holistik dan berkelanjutan tentang kesiapan institusi menghadapi perubahan ini.

Usulan perubahan bentuk ini tidak hanya mencerminkan cita-cita ITSK Sugeng Hartono untuk terus berkembang, tetapi juga menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan tinggi di Kabupaten Sukoharjo. Jika diterima, Universitas Sugeng Hartono diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pihak kampus berharap proses evaluasi dan persetujuan berjalan lancar, membuka pintu bagi babak baru dalam perjalanan institusi menuju status universitas yang lebih tinggi dan relevan dengan tuntutan zaman.

Kacamata ajaib dunia film

Setop Kekerasan Seksual di Kampus! Mahasiswa Kudu Berani Lapor******

SOLO —Kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi hal memprihatinkan yang mencoreng nama baik institusi pendidikan. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian dan diberantas bersama oleh semua pihak, terutama mahasiswa.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong baik para warga di lingkungan kampus maupun masyarakat umum untuk berani melapor apabila mengetahui dan mengalami kasus kekerasan seksual.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

“Kami mengajak warga kampus dan masyarakat untuk segera melapor jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual,” kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Nizam menekankan seluruh warga kampus harus terlibat dalam membangun kesadaran dan kepedulian untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus agar dapat segera diatasi.

Kesadaran itu harus dimiliki tidak hanya oleh rektor, wakil rektor, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) melainkan juga mahasiswa dan seluruh yang ada di lingkungan kampus.

Sejalan dengan pandangan Nizam, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek Franka Makarim mengatakan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus bukan tanggung jawab semata dari satgas PPKS Kemendikbudristek.

Franka pun mengajak orang tua, pendidik, dan pendamping dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus.

Menurut Franka, keluarga berperan penting dalam mengedepankan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada seluruh anggota keluarga sebagai kunci membentuk kesadaran dan pemahaman yang membantu mencegah terjadinya kasus kekerasan.

“Sebagai orang tua, pendidik, dan pendamping dari masyarakat kita harus berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi,” ujar Franka.

Hancurkan Tuhan

Awal 2024, Sejumlah Kampus Swasta di Solo Sudah Jaring Mahasiswa Baru******

SOLO—Sejumlah perguruan tinggi swasta di Solo sudah mulai membuka program penerimaan mahasiswa baru atau PMB untuk menjaring calon lulusan SMA lebih awal.

Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Humas ITS PKU Muhammadiyah Solo, Teguh Wahyudi, ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (9/1/2023) mengatakan pendaftaran di kampusnya sudah buka sejak 1 Desember 2023.  “Rencana kami tutup di akhir atau 30 Agustus 2024,” kata dia.

Promosi BRI Semakin Kuat: Kredit Tumbuh 12,53%, 9 Bulan Cetak Laba Rp44,21 T

Teguh menjelaskan ITS PKU Muhammadiyah Solo membuka dua jalur. Pertama seleksi berbasis rapor atau prestasi, yaitu seleksi melalui kemampuan akademik yang didasarkan pada nilai rapor semester.

Kedua yakni jalur reguler atau Computer Based Test(CBT), seleksi yang dilakukan dalam bentuk pengerjaan soal ujian melalui komputer

Pelayanan berbasis digital juga diutamakan untuk mempermudah calon mahasiswa baru. Seperti layanan E-Seleksi, yang memungkinkan melakukan pendaftaran tanpa harus ke kampus. Teguh menjelaskan calon mahasiswa bisa mendaftar melalui laman resmi pmb.itspku.ac.id.

Selain pendaftaran berbasis daring, pihaknya juga memberikan layanan One Day Service(ODS) yang memungkinkan calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran, tes, sampai registrasi hanya dalam 1 hari. 

ITS PKU membuka delapan program studi seperti DII Keperawatan, S1 Gizi, DIV Anestesiologi, DIV Elektromedik, S1 Keperawatan, Profesi Keperawatan, S1 Informatika, dan S1 Kebidanan. Sedangkan rentang biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang dipatok yakni mulai dari Rp7 juta sampai Rp13,75 juta.

“Pembayaran cukup UKT saja per semester dan itu pun bisa diangsur dua kali, ketika diterima secara onlinemaka bisa pembayaran 50% dulu dari UKT. Dan UKT kami sudah all indengan semua biaya yang ada, sudah SPP, praktik, ujian, seragam, dan alat-alat kesehatan,” kata dia. 

Teguh mengatakan nantinya mahasiswa yang dinyatakan diterima tidak perlu membayar uang gedung dan pembangunan. Sejak dibuka pada Desember 2023, calon mahasiswa yang sudah mendaftar di kampusnya sudah mencapai sekitar 500 orang. “Ini dari total delapan prodi, yang sudah registrasi 40 sampai 50 orang,” kata dia. 

Sementara itu, perguruan tinggi swasta lain seperti Universitas Tunas Pembangunan juga sudah membuka program PMB 2024/2025. Hal itu ditandai dengan acara seremonial di kampus setempat, Senin (8/1/2024).

Rektor UTP Solo, Winarti, menekankan sinergi dan inovasi sebagai elemen untuk memperkokoh pondasi civitas akademika UTP Solo dalam melakukan promosi. Sehingga, kata dia, luarannya dapat meningkatkan jumlah mahasiswa serta mendapatkan mahasiswa baru.

“Saya percaya, jika bapak dan ibu mau bersama-sama untuk kerja keras, tekun, dan semangat kolaboratif, goals kita untuk bisa meningkatkan perolehan jumlah mahasiswa di tahun ini dapat tercapai. Tidak hanya secara kuantitas tapi kita bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa yang unggul, berkompeten, berkarakter dan berkualitas,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (9/1/2024).

Dia mengatakan mahasiswa yang akan belajar di UTP kebanyakan adalah Gen Z yang memiliki karakter mudah bosan, banyak mau, tapi bagus dalam berkreativitas. Maka untuk menyiasati ini perlunya pembaharuan dalam pembelajaran. Dia berpesan agar dosen dan tenaga pendidik bisa lebih adaptif.

“Maka kita harus terus melakukan peningkatan baik dalam layanan akademik, Tri Dharma, dan lain sebagainya, termasuk fasilitas kita harus mencerminkan hal-hal yang inovatif, sehingga kita sebagai perguruan tinggi swasta bisa terus eksis diminati dan dipercaya oleh masyarakat,” imbuh dia. 

Kepala UPT Humas dan Promosi UTP Solo, Fatkhul Imron mengatakan sudah banyak calon mahasiswa yang menanyakan tentang pendaftaran di UTP. “Ini waktunya yang tepat, membuka awal tahun 2024 dengan semangat yang baru dan juga persiapan tim dalam mempersiapkan acara launching ini,” kata dia.

Dia mengatakan terkait informasi pendaftaran kuliah, biaya kuliah, serta program studi di UTP Solo bisa didapatkan melalui website www.utp.ac.idatau Instagram @utp_surakarta. 

UTP membuka program reguler, kelas karyawan dan juga tersedia banyak program beasiswa salah satunya adalah beasiswa TPS [Tunas Pembangunan Scholarship],” kata dia.

Orang suci pertama sepanjang masa

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Dokter Spesialis di Indonesia Minim, Forum Dekan AIPKI Beri 4 Rekomendasi******

SOLO —Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum yang berlangsung pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023) ditujukan bagi pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta pemangku kebijakan lainnya.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Dalam jumpa pers yang diadakan pada Minggu (29/1/2023) di Auditorium FK UNS, Wakil Ketua 1 AIPKI, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH. menyampaikan terdapat empat garis besar hasil rapat kerja nasional Forum Dekan AIPKI.

“Pertama, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh institusi pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,”kata dia.

Kedua, realisasi insentif dan beasiswa bagi peserta didik PPDS sesuai undang-undang. Kemudian, penguatan implementasi Academic Health System (AHS) melalui Keputusan Presiden untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Indonesia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan kualitas.

Selain itu, poin rekomendasi keempat adalah pembukaan Prodi Kedokteran baik sarjana maupun profesi hanya ditujukan bagi wilayah yang masih membutuhkan di luar Jawa dan Bali. Hal tersebut sebagai upaya pemerataan dokter di Indonesia.

“Lalu, bagi universitas-universitas yang membuka Prodi Kedokteran dengan akreditasi A, dapat menaikkan jumlah mahasiswa 10-20% sehingga harapannya jumlah dokter dapat terpenuhi. Meskipun, mungkin baru lima atau sepuluh tahun lagi baru terasa karena pendidikan dokter kan lama, paling tidak sekitar lima setengah tahun baru bisa jadi dokter. Belum lagi kalau nanti ambil profesi, bisa semakin lama lagi,” imbuhnya.

Tujuan dari pembukaan Prodi Kedokteran hanya bagi wilayah di luar Jawa dan Bali yaitu untuk pemerataan distribusi dokter di Indonesia. Tidak hanya itu, mahasiswa kedokteran yang tengah koas juga memerlukan rumah sakit untuk praktik sehingga bagi rumah sakit-rumah sakit di luar Jawa dan Bali akan turut hidup dengan hadirnya mahasiswa koas.

Ari Fahrial juga berharap agar pemerintah segera merealisasikan beasiswa serta insentif bagi mahasiswa kedokteran, terutama mahasiswa yang sedang menempuh koas dan profesi.

Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, Ia berharap agar jumlah dokter di Indonesia dapat tercapai sesuai standar serta distribusinya juga merata ke berbagai wilayah di Indonesia.