pusat server thailand

Monster Apartemen Sehari-hari

Kinerja Solid Sepanjang 2022, Pendapatan Indosat Tumbuh 48,9 Persen******

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berhasil mencatatkan kinerja solid sepanjang 2022. Total pendapatan perusahaan tercatat naik sebesar 48,9 persen years on years(yoy), dari Rp31.388,3 miliar menjadi Rp46.752,3 miliar.

Kinerja tersebut menjadi bukti komitmen perseroan untuk terus mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia, dengan performa yang solid di satu tahun pasca merger.

Pada laporan kinerja keuangan kuartal keempat dan satu tahun penuh 2022 yang baru saja diumumkan, Indosat juga membukukan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar RP19.468,7 miliar, atau naik sebesar 40,2 persen, dengan margin EBITDA tercatat sebesar 41,6 persen pada 2022.

"Dan semua ini hanya dapat terwujud berkat dukungan dan kepercayaan mereka. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pelanggan setia, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia di masa depan," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (13/2).

Di samping itu, Vikram menambahkan, cakupan jaringan Indosat juga meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah BTS 4G yang mencapai 137 ribu, sehingga mampu menangani peningkatan trafik yang tinggi.

Integrasi jaringan perusahaan sesuai target, bahkan di seluruh wilayah Jabodetabek telah selesai lebih cepat sehingga dapat memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan.

Indosat juga masih memperluas jangkauan jaringan dan pelayanan yang jauh lebih baik, termasuk jaringan 5G. Sampai awal 2023, jaringan 5G perseroan telah menjangkau delapan kota yakni Jakarta, Karawang, Bandar Lampung, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Bali.

"Kami optimis bahwa IOH dapat menyediakan akses teknologi, komunikasi, dan informasi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dipandu oleh tujuan yang lebih besar, kami akan terus menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi digital Indonesia," tutup Vikram.

Catatan Berburu Hantu Maoshan

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

13 Asosiasi Buruh Gugat Jokowi******

Asosiasi buruh Indonesia gugat Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait denganUU Cipta Kerja(Ciptaker) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setidaknya, ada 13 asosiasi buruh yang menyampaikan gugatan, mulai dari serikat pekerja logam, pekerja pertanian dan perkebunan, pekerja farmasi, hingga serikat pekerja kesehatan. 

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut, buruh meminta PTUN menyatakan Jokowi dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait UU Cipta Kerja.

Mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi dan DPR untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut.

Berikut 13 asosiasi buruh yang melayangkan gugatan:
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
6. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia
8. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia
9. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
11. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92
12. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
13. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Terkait gugatan ini, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sebagai suatu yang wajar. Namun tambahnya, para buruh perlu diketahui saat ini UU Ciptaker masih dalam pembahasan lanjutan di DPR.

"Gugatan secara hukum sah sah saja, sekarang kan bola nya ada di badan legislasi dan sedang dibahas. Semoga hasilnya baik untuk semua nya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Sementara, redaksi juga telah menghubungi Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan Whatsapp, namun sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

PHK Lagi, 11 Ribu Karyawan Microsoft Jadi 'Pengangguran'******

Perusahaan teknologi asal AS, Microsoft, kembali akan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 11 ribu karyawan dari berbagai divisi pada awal 2023.

Mengutip Reuters, Sky News melaporkan bahwa Microsoft berencana untuk memangkas sekitar 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 11 ribu orang, mulai dari divisi sumber daya hingga teknik.

"Dari perspektif gambaran besar, putaran PHK yang tertunda di Microsoft menunjukkan lingkungan tidak membaik, dan kemungkinan terus memburuk," kata Analis Morningstar Dan Romanoff, dikutip Rabu (18/1).

Selain itu, Insider melaporkan Microsoft bakal memangkas perekrutan staf sebanyak sepertiga.

Saat ini perusahaan memiliki 221 ribu karyawan penuh waktu, termasuk 122 ribu karyawan di Amerika Serikat (AS) dan 99 ribu lainnya tersebar secara global berdasarkan data 30 Juni 2022.

Jika benar, PHK ini menjadi lanjutan dari badai PHK sebelumnya. Microsoft Corp (MSFT.O) sudah memangkas sekitar 1.000 orang karyawan pada Oktober 2022. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.

"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft saat itu.

Pada Juli 2022 lalu, Microsoft juga melakukan PHK terhadap sejumlah kecil karyawan, beberapa hari setelah pembuat perangkat lunak memulai tahun fiskal 2023, imbas dari perubahan struktural. Jumlah karyawan yang di-PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan.

Microsoft juga pernah melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

IHSG Terkulai Lemas ke 6.765 Sore Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.765  pada Rabu (18/1). Indeks saham melemah 1,55 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 229 saham menguat, 279 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor industri di angka 0,55 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,12 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,48 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,35 persen.

Sementara itu, bursa Amerika mayoritas melemah. Indeks S&P 500 turun 0,20 persen, indeks NYSE melemah 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,14 persen.

[Gambas:Video CNN]