limit akulaku pengguna baru

Pedang itu menembus sembilan langit

KCIC Bocorkan Kemenhub Minta Harga Kereta Cepat di Bawah Rp250 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tidak akan melebihi Rp250 ribu sekali jalan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan opsi tersebut adalah permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/6).

Adapun KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Ia menuturkan Kemenhub masih menggodok besaran pasti tarif KCJB. Karenanya, pihaknya pun belum bisa mengumumkan secara resmi.

Menurutnya,  pemerintah ingin memudahkan sistem pertiketan. Apalagi, KCJB akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga belum dapat memastikan apakah feeder KCJB akan berbayar atau tidak.

"Itu yang kita bahas dengan KAI makanya kenapa tarif belum bisa kita sampaikan. Karena itu kita ingin ada integrasi ticketing juga dengan feeder, dengan LRT seperti itu. Makanya nanti saat COD (Commercial Operation Date) benar-benar penumpang itu seamless ya benar-benar kita buat mudah untuk mendapatkan tiket semuanya," bebernya.

Lihat Juga : Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL

KCJB akan diluncurkan pada 18 Agustus 2023 mendatang. Setelah peluncuran kereta itu akan memasuki masa pengenalan atau soft operation hingga Oktober. Rencananya, tiket KCJB akan digratiskan namun hanya penumpang terpilih yang bisa merasakannya.

KCJB ditargetkan dibuka untuk umum dan berbayar pada pekan pertama Oktober.

"Targetnya (berbayar) Minggu pertama Oktober," ungkap Dwiyana.

Ia pun berharap bisa segera mengumumkan kepastian harga tiket KCJB. Dwiyana juga menyebut adanya opsi bundling tiket yang terintegrasi dengan tiket KAI, KA Feeder, hingga LRT Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Garuda Indonesia Obral Diskon 80 Persen hingga Cashback di SOTF 2023******

Garuda Indonesia menawarkan promo diskon tiket80 persen hinggacashbackuntuk berbagaipenerbangan domestik dan internasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan program bernama Sales Office Travel Fair (SOTF) 2023 ini berlangsung mulai 19-28 Juni 2023 untuk pembelian tiket di seluruh kantor Garuda Indonesia, yakni 96 kantor penjualan di dalam negeri dan 27 kantor luar negeri.

Ia menyebut program ini juga bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk. Selain diskon 80 persen, nasabah Mandiri bisa mendapatkan benefit tambahan berupacashback hingga Rp800 ribu. Ada juga fasilitas cicilan 0 persen dengan tenor 3 bulan serta banyak benefit menarik lainnya.

Beberapa rute domestik yang mendapatkan penawaran menarik dalam promo ini, antara lain:

1. Jakarta-Yogyakarta PP mulai Rp1,5 jutaan
2. Jakarta-Labuan Bajo PP mulai Rp3 jutaan
3. Jakarta-Makassar PP mulai Rp3,1 jutaan
4. Jakarta-Medan PP mulai Rp3,3 jutaan
5. Jakarta-Balikpapan PP mulai Rp2,5 jutaan
6. Jakarta-Lombok PP mulai Rp2,5 jutaan
7. Jakarta-Padang PP mulai Rp2,6 jutaan
8. Jakarta-Ambon PP mulai Rp4,8 jutaan
9. Jakarta-Sorong PP mulai Rp5,3 jutaan

Harga khusus rute internasional:

1. Jakarta-Kuala Lumpur PP mulai Rp2,7 jutaan
2. Jakarta-Singapura PP mulai Rp3,4 jutaan
3. Jakarta-Bangkok PP mulai Rp4,8 jutaan
4. Jakarta-Hong Kong mulai Rp4,3 jutaan
5. Jakarta-Seoul PP mulai Rp9 jutaan
6. Jakarta-Sydney PP mulai Rp8,8 jutaan
7. Jakarta-Tokyo PP mulai Rp11,3 jutaan
8. Jakarta-Shanghai mulai Rp5,7 jutaan
9. Jakarta-Amsterdam mulai Rp11,1 jutaan
10. Jakarta-Melbourne PP mulai Rp8,6 jutaan.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Jusuf Hamka Bertemu Stafsus Menkeu: Kami Saling Mengerti dan Memaafkan******

PengusahaJusuf Hamka akhirnya bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowopada Minggu (18/6).

Keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

"Kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing. Buat kami kita semua teman baik kok sebelumnya. Tolong kami tidak usah diadu-adu lagi karena kami sudah saling mengerti dan memaafkan," ujar Jusuf dalam rekaman video.

Pada rekaman video yang sama, Prastowo mengucapkan terima kasih kepada Jusuf karena sudah bersedia bertemu dan meluruskan kesalahpahaman yang ada.

"Kami sudah bertemu di banyak forum dan kami juga saling mendukung selama ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan Jusuf dan CMNP tidak terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia juga mengapresiasi bantuan Jusuf terkait sosialisasi pajak.

Yustinus sebelumnya menyinggung pemerintah mengantongi hak tagih pada tiga entitas yang terafiliasi Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Tutut disebut memiliki keterkaitan dengan CMNP karena sempat menjadi komisaris utama dan juga pemilik saham perusahaan melalui PT CItra Lamtoro Gung.

Selain itu, Tutut dikatakan sebagai pemegang saham pengendali Bank Yakin Makmur (Bank Yama), penerima BLBI dan merupakan tempat di mana CMNP menaruh deposito Rp78 miliar.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Pemerintah berdalih CMNP dan Bank Yama terafiliasi Tutut yang masuk daftar pengutang BLBI.

Hingga akhirnya Jusuf menagih pokok utang dan denda kepada negara senilai Rp800 miliar.

Dalam perkembangannya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait status Jusuf pada CMNP. Jusuf menyebut Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) saham CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Jokowi Terbitkan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Dan, juga guna mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)," demikian bunyi poin c bagian pertimbangan dalam Perpres dimaksud dikutip Minggu (18/6).

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terdapat peta jalan atauroad mapuntuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kemudian penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

"Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multiusaha," bunyi Pasal 3 ayat 2 Perpres 40/2023.

Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028. Sedangkan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

"Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3 ayat 7 Perpres tersebut.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

Buku Dunia Lain

Impor 170 Ribu Ton Bawang Mulai Banjiri RI, Kemendag Harap Harga Turun******

Kementerian Perdagangan mencatat telah menerbitkan surat izin impor(SPI) untuk 269 ribu ton bawang putihper 9 Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 48 persen dari kuota impor bawang putih yang disetujui Rakortas sebanyak 561.926 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan dengan masuknya bawang putih impor tersebut diharapkan harga yang belakangan naik bisa ditekan.

Ia menyebut dari 269 ribu ton bawang putih yang sudah menerima SPI, impor yang terealisasi sebanyak 170 ribu ton. Sedangkan rata-rata kebutuhan bawang putih mencapai 55 ribu ton per bulan yang saat ini sudah terpenuhi dengan stok di awal 2023 sebanyak 102 ribu ton.

Selain itu, stok juga bertambah dengan adanya produksi dalam negeri sebanyak 21 ribu ton.

"Sehingga ketika terakhir pada 9 Juni kita sudah mengeluarkan dengan total 269 ribu ton tadi artinya dalam pertengahan tahun kita sudah 48 persen dari 561 ribu ton. Diharapkan bawang putih tidak akan naik harganya karena dari 269 ribu ton ini, realisasi impornya baru 170 ribu ton atau 63 persen," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Rabu (21/6).

Budi melanjutkan jika terjadi kenaikan harga, maka Kemendag akan mengumpulkan importir bawang putih. Mereka akan mengevaluasi pelaksanaan impor dan segera melakukan impor kembali.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang. Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.

Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]