slot win 5000

luar biasa mulia

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

KAI Batalkan Operasi KA Pangrango Hari Ini Buntut Longsor di Bogor******

Seluruh perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango lintas Bogor-Sukabumi (PP) dibatalkan Rabu (15/3) ini. Pasalnya, rel lintas kereta tersebut terdampak longsor.

"PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor - Sukabumi dampak longsor yang terjadi di area jalur rel KM 2+6/7 antara Stasiun Paledang dan Batu Tulis," ujar Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Rabu (15/3).

Eva mengungkapkan calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi dan stasiun lainnya.

Longsor terjadi pada Selasa (14/3) pukul 23.00 WIB menimpa lima rumah di RT07/RW04 Kampung Sirna Sari Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan jaringan rel kereta.

Empat orang diduga masih tertimbun longsoran tebing penahan tanah (TPT) rel kereta api di Kota Bogor, Jawa Barat.

Eva menambahkan saat ini upaya perbaikan jalur rel terdampak longsor dan cuaca ekstrem tersebut terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta.

"Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan Proses Pembatalan Tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Erick Thohir Resmikan Masjid BSI Bakauheni, Dorong Ekonomi Lokal******

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Masjid BSI (Bank Syariah Indonesia) Bakauheni yang dibangun di kawasan PT ASDP Indonesia Ferry, Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung pada Sabtu (18/3).

Erick menyatakan, masjid menjadi fasilitas pertama yang didirikan karena membangun sesuatu yang baik perlu awal yang baik, di mana Masjid BSI nantinya akan menjadi destinasi wisata religi terintegrasi terbaru BHC yang berada di kawasan Sumatra bagian Selatan.

Masjid BHC menjadi wujud niat untuk meningkatkan sektor wisata dan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

Menurut Erick, Masjid BSI Bakauheni menandai kolaborasi yang apik antar BUMN untuk turut membangun Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi luar biasa.

Di dalam Krakatau Park yang juga sedang dibangun, ada peran pihak swasta, yaitu Jatim Park Group yang dinilai memiliki kapasitas membangun theme park. Sementara BUMN yang diwakili Bank Mandiri, hadir memberikan dukungan pembiayaan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pembangunan masjid di area strategis seperti di Kawasan Pelabuhan Bakauheni akan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah.

"Para pelancong dari Pulau Jawa yang akan menuju Sumatra dapat beristirahat di sana," ujar Hery.

Mesjid BSI Bakauheni merupakan salah satu sarana yang dibangun di kawasan BHC. Fasilitas lain yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah Krakatau Park, Creative Hub BNI, Menara Siger BRI, hingga Selasar Siger BTN.

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker******

Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.

"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.

"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.

Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]