slot gacor gampang menang

pacar sekretarisku

Kubu Anies******

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengkritik keras aturan yang akan melarang ojek online (ojol) beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan langkah itu akan mematikan pekerjaan ojol. Padahal, menurutnya ojek online adalah layanan jasa yang dibutuhkan banyak orang.

"Setuju (larangan ojol di IKN mematikan pekerjaan orang). Kita harus realistis, justru sektor jasa seperti ojol yang mau kita dukung," tegas pria yang akrab disapa Tom itu selepas Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Tom menegaskan jika Anies-Muhaimin terpilih di Pilpres 2024, mereka akan menggenjot pekerjaan di sektor jasa. Menurutnya, sektor jasa bersama dengan industri tekstil dan alas kaki lebih utama ketimbang industri mobil listrik.

Ia menyebut industri mobil listrik lebih banyak menggunakan robot ketimbang tenaga manusia. Pada akhirnya, lapangan pekerjaan hingga penghasilan warga Indonesia akan terancam.

"Seperti Pak Anies pernah sampaikan, pandangan bahwa harta utama sebuah bangsa adalah kekayaan alam itu adalah pandangan kolonial. Harta atau aset utama sebuah bangsa adalah manusianya, jadi manusianya harus dibangun. Bukan proyek mercusuar, tapi bangunlah manusianya. Juga bangunlah sistemnya, termasuk sistem hukum," tandasnya.

Lihat Juga : Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa

Larangan ojol beroperasi di kawasan inti ibu kota baru Indonesia ini dikemukakan oleh Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah. Ia menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro Mobility merupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

Jokowi juga ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain tak memperbolehkan ojol di kawasan inti, IKN diklaim bakal memprioritaskan pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," tutur Resdiansyah.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank******

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisianVietnam karena menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp194 triliun pada Oktober 2022 lalu.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik karena dana yang ditilap sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Modus yang dilakukan bos pengembang properti Van Thinh Phat Holdings Group itu adalah dengan menilap uang dari Saigon Commercial Bank (SCB). Lan disebut sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut.

"Memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagai beneficiary dari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Timnas AMIN Balas Bahlil soal Keraguan Investor IKN: Omong Kosong******

Tim Nasional PemenanganAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menyebut ucapan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keraguan investor IKN adalah omong kosong.

Mulanya, Bahlil menyebut investor sekarang ragu menanamkan modalnya di ibu kota anyar Indonesia imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.  

Namun, menurut Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong, investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun.

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent(LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memang tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang dimaksud. Kendati, dari ketiga peserta Pilpres 2024, hanya Anies-Muhaimin yang memberikan impresi negatif untuk megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Salah satu pengusung AMIN, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan tegas mengatakan akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bahkan, ini menjadi janji kampanye partai itu jika AMIN menang.

Bahlil merespons perlawanan terhadap IKN itu dengan membentuk media center Indonesia Maju. Ia mengatakan tujuan pembentukan 'tim' itu untuk meluruskan dan memberikan klarifikasi kepada publik, terutama isu terkait ekonomi dan investasi.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," ucap Bahlil di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Oh iya (soal IKN), iya dong. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

LPEI dan Pemprov Sumbar Kolaborasi Dorong Produk Berorientasi Ekspor******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding).

LPEI dan Pemprov Sumatera Barat sepakat berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi, BUMDesa, BUMDESMA, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor di Provinsi Sumatera Barat.

Direktur Pelaksana Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar, menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk pasar ekspor. Salah satunya rendang yang telah diakui menjadi salah satu makanan terlezat di dunia.

"Diperlukan kolaborasi yang apik semua pihak untuk dapat membangun fondasi program-program pengembangan ekspor untuk menjadikan Desa Devisa yang ada di Sumatera Barat dapat merebak dan sukses mengangkat ekonomi masyarakat," katanya.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pasar ekspor, diperkuat oleh kekayaan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Keberagaman kuliner seperti rendang, serta beragam kerajinan, fashion, dan rempah-rempah, memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Barat mencapai USD193,53 juta pada Oktober 2023. Produk unggulan ekspor meliputi Crude Palm Oil (CPO), produk kimia, dan karet.

Pakistan tetap menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat pada triwulan II 2023, dengan pangsa sebesar 34,53 persen, diikuti oleh India dan Bangladesh dengan masing-masing 31,80 persen dan 9,71 persen.

"Saya berharap implementasi MoU ini dapat berjalan dengan cepat karena kerja sama ini akan meningkatkan ekspor produk Sumatera Barat ke mancanegara, sehingga akan memberikan penguatan pada perekonomian di daerah," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Sementara itu, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurutnya, MoU antara LPEI dan Pemprob Sumatera Barat memang khusus diarahkan untuk memberdayakan UMKM yang siap ekspor.

"Mimpi kita bersama menjadikan tidak hanya satu nagari (desa) devisa di Sumatera Barat, namun banyak nagari (desa) menjadi kota dan kabupaten devisa di Sumatera Barat. Insya Allah bisa," kata Syukriah.