mponinja

Cara menarik bintang dengan login di awal

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Pengusaha Korsel ke Bahlil: Presiden RI Besok Seperti Jokowi Tidak?******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pengusaha Korea Selatansempat ragu tentang pengganti Jokowi di Pilpres 2024 mendatang. 

Keraguan terutama mereka arahkan pada cara presiden Indonesia pengganti Jokowi dalam menangani masalah investasi. Karena keraguan itu, Bahlil mengatakan pengusaha Korea Selatan sering bertanya kepadanya apakah presiden Indonesia yang terpilih pada 2024 mendatang masih akan sama dengan Jokowi atau tidak.

"Kalau ditanya ada keraguan tidak, jujur saja mereka pengusaha-pengusaha (Korea) ini bertanya, 'kira-kira Presiden RI besok masih sama seperti Pak Jokowi tidak?'" katanya usai mendampingi Jokowi menerima delegasi pengusaha dan anggota parlemen Korea Selatan di Komplek Istana Kepresidenan Senin (15/5).

Dari survei itu Bahlil mengatakan bahwa pengusaha Korea Dapat jawaban atas keraguan mereka terhadap pengganti Jokowi nanti. Jawaban diberikan survei LSI soal apakah publik setuju program Jokowi dilanjutkan.

"Sekitar 65 persen menyatakan setuju dilanjutkan. Itu versi LSI jadi bukan versi Bahlil," katanya.

Ia meyakini dengan jawaban itu, presiden yang akan memenangkan pilpres pada 2024 mendatang akan satu tipe dengan Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

Jokowi Sebut 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan, RI Masuk?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan.

"Hati-hati di sektor ini (pertanian) juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," kata Jokowi di Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terancam kelaparan karena adanya ancaman el nino. Tak hanya soal el nino, kelaparan di Indonesia juga bisa terjadi karena tingginya inflasi pangan.

"Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka akan terancam kelaparan juga. Jadi (ancaman kelaparan) juga termasuk di Indonesia," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Bhima mengatakan kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang merupakan produsen pangan, tetapi justru mengimpor pangan termasuk beras, gandum, dan bawang putih.

Ia menyebut jika sebuah negara masih menjadi importir pangan dan jumlah penduduk miskinnya cukup besar maka negara tersebut rentan mengalami kelaparan.

Karenanya, Bhima menganjurkan pemerintah segera melakukan antisipasi ancaman kelaparan dan el nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Langkah yang bisa dilakukan dengan irigasi. Selain itu, pemerintah harus menggelontorkan anggaran khusus untuk mengatasi krisis pangan.

"Perlu paket kebijakan khusus yang di dalamnya berkaitan dengan alokasi subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, atau bantuan permodalan bagi petani. Kemudian memberikan subsidi BBM yang lebih besar. Menurunkan harga BBM subsidi saja itu sudah membantu dari sisi pengendalian biaya produksi dan transportasi," kata Bhima.

Sementara itu, mengutip rilis Indeks ketahanan Pangan Global yang diterbitkan Economist Impact, 10 negara yang ketahanan pangannya terancam yaitu Suriah, Haiti, Yamen, Sierra Leone, Madagascar, Burundi, Nigeria, Venezuela, Sudan, dan Congo.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ancaman kelaparan seperti yang disebut sudah terjadi di beberapa lokasi terutama di Afrika karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Kelaparan disebut bisa terjadi lantaran gagal panen terjadi bersamaan dengan kondisi pemerintahan di negara tersebut tidak dalam kondisi stabil karena perang sipil, perang antar faksi politik, pemberontakan, yang mengakibatkan sistem ekonominya.

"Risikonya, saat terjadi gagal panen atau kekurangan pasokan bahan makanan domestik, mereka tak memiliki devisa untuk melakukan impor bahan makanan serupa untuk menambal kekurangan tersebut," kata Ronny.

Ronny mengatakan Indonesia masih cukup beruntung karena memiliki cukup devisa. Dengan begitu, saat terjadi el nino atau gagal panen yang mengakibatkan kekurangan cadangan pangan, pemerintah bisa langsung membuka keran impor.

"Tugas lanjutan bagi pemerintah hanya masalah stabilisasi harga pangan agar tetap terjaga dan terjangkau, sehingga tak menggores daya beli masyarakat," kata Ronny.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dewa Perang Abadi

Baru Menjabat Satu Tahun, Bos JD.com Mengundurkan Diri******

CEO JD.comXu Lei mengundurkan diri dari jabatannya setelah satu tahun pemimpin perusahaan. Pengunduran diri tersebut karena alasan pribadi. 

Xu Lei mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Sementara itu, JD.com kembali merombak posisi di pucuk pimpinan buntut pertumbuhan bisnis yang melambat.

Mengutip Forbes, Selasa (16/5), perusahaan e-commerce itu melaporkan telah menghasilkan keuntungan sebesar 6,3 miliar yuan atau US0 juta pada kuartal pertama 2023.

Xu Lei akan digantikan oleh Chief Financial Officer Sandy Ran Xu mulai Juni mendatang. Dalam peran barunya, Sandy Ran Xu akan menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya, menyoal pemulihan ekonomi China pasca covid-19 yang mulai lesu. Hal ini berimbas pada kinerja ekspor yang melambat dan impor yang terkontraksi di tengah melemahnya permintaan di dalam negeri.

Selain itu, kenaikan harga konsumen juga melambat. Hal ini merupakan tanda lain dari permintaan yang lesu.

Di satu sisi, persaingan JD.com pun makin ketat. Induk TikTok, ByteDance, menambahkan fitur belanja ke platform video pendeknya.

Adapun saingan lama JD.com, Alibaba dan Pinduoduo memberikan diskon untuk menarik perhatian konsumen.

[Gambas:Video CNN]