judi138

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

JD.ID Obral Diskon Besar******

Layanan belanja online(e-commerce) JD.IDobral diskon sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023. Ada diskon 99 persen barang elektronik tertentu hingga 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga.

Namun, JD.ID hanya bakal melayani pesanan terakhir pelanggan sampai 15 Februari 2023. Setelah itu, perusahaan akan secara bertahap menutup layanan mereka hingga tutup permanen di akhir Maret.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Rabu (1/2).

"Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan memenuhi pesanan seperti biasa, layanan purna jual dan dukungan akan tetap tersedia," jelas perusahaan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Instagram dan situs resmi JD.ID, berikut daftar beberapa diskon yang ditawarkan sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023:

- Diskon 99 persen produk elektronik tertentu
- Diskon sampai dengan 98 produk fashion, seperti aksesoris, tas, hingga outfit
- Promo sampai dengan 80 persen untuk jam tangan dan aksesoris
- Diskon peralatan gaming hingga 90 persen
- Diskon hingga 89 persen kebutuhan olahraga ditambah ekstra kupon Rp150 ribu
- Diskon sampai dengan Rp500 ribu untuk pembelian gadget via Akulaku Paylater
- Diskon sampai dengan 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga
- Clearance Sale harga di bawah Rp50 ribu untuk kebutuhan rumah tangga tertentu

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Petrosea Catat Lonjakan Laba Bersih 114,49 Persen, Jadi US,78 Juta******

PT Petrosea Tbk (PTRO) melaporkan raihan laba sebesar US,78 juta pada akhir September 2022, melonjak 114,49 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US,35 juta.

Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto mengatakan, total pendapatan perusahaan pun menjadi US9,66 juta, didukung peningkatan kegiatan operasional di lini bisnis Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi (EPC) dan Jasa Pertambangan.

"Pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari optimisme perusahaan dalam mendiversifikasi kegiatan usahanya ke sektor mineral lain dan infrastruktur melalui kapabilitas jasa pertambangan dan EPC, serta pengelolaan kegiatan operasional yang lebih cost effectivedemi mencatat profit margin yang lebih tinggi," kata Anto dalam pernyataan resmi.

Dalam menjalankan usaha, Petrosea ditegaskan berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social & Governance (ESG), serta prinsip keberlanjutan,

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini, antara lain melalui Minerva Digital Platform yang terbukti berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Seluruh kegiatan Petrosea tersebut didukung penuh oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo selaku pemilik mayoritas saham PT Nusa Halmahera Minerals, serta PT Caraka Reksa Optima sebagai pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

PayPal Bakal PHK 2.000 Karyawan Mulai Pekan Depan******

Platform transfer uangonline PayPal mengumumkan bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

Hal ini disampaikan langsung oleh CEO PayPal Dan Schulman dalam sebuah memo untuk karyawannya, yang juga diunggah di situs resmi perusahaan. PHK bakal dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

"Pengurangan (PHK) ini akan terjadi selama beberapa minggu mendatang, dengan beberapa divisi terkena dampak lebih dari yang lain," katanya, dikutip dari situs resmi perusahaan, Rabu (1/2).

Schulman berdalih PHK ini terjadi imbas lingkungan ekonomi makro yang menantang. Ia mengatakan perusahaan harus terus berubah saat dunia, pelanggan PayPal, dan lanskap persaingan berkembang.

Langkah PayPal ini juga sejalan untuk membatasi biaya mendatang. Latar belakang inflasi tinggi selama puluhan tahun yang memukul daya beli konsumen menjadi alasan, serta PayPal harus bersaing dengan ancaman resesi yang membayangi.

Saham PayPal tercatat kehilangan sekitar 60 persen nilainya pada tahun lalu. Namun, naik sekitar 2 persen dalam perdagangan Selasa (31/1).

"Serupa dengan perusahaan teknologi lainnya, PayPal berusaha memposisikan dirinya secara finansial dan strategis, bersiap menghadapi perlambatan ekonomi," kata Analis di Wedbush Moshe Katri, dikutip dari Reuters.

Mengutip CNN Business, sebagian besar industri teknologi memang memangkas biaya sebagai respons terhadap pergeseran permintaan yang dipicu pandemi untuk layanan digital dan hambatan ekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan kekhawatiran akan resesi yang membayangi.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Jakpro soal Sisa Commitment Fee Formula E Rp90 M: Dalam Proses Bayar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief mengatakan sisa sebesar Rp90 miliar untuk commitment feegelaran Formula E Jakarta masih dalam proses pembayaran.

"Proses pembayaran, dibayarnya dalam proses, iya masih proses," kata Syachrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Ia mengatakan pembayaran sisa commitment feeitu tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta.

Sisa commitment feesebesar Rp90 miliar ini sebelumnya diungkap oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.

Hal itu didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021.

Dirut Jakpro sebelummya, Widi Amanasto mengatakan hasil renegosiasi dengan FEO menyatakan Jakpro memiliki kewajiban membayar commitment fee12 juta poundsterling per tahun.

Artinya, total commitment feeuntuk 3 musim yang harus dilunasi sebesar 36 juta poundsterling.

Sementara, Pemprov DKI baru membayar 31 juta poundsterling atau sebesar Rp560 miliar.

Dengan demikian, Jakpro masih harus membayar sisa kewajiban sebesar 5 juta poundsterling atau sekitar Rp90,7 miliar.

"Itu yang sudah dibayarkan jadi tiga tahun, kan per tahunnya 12 juta poundsterling. Dinego, dari 20 (juta poundsterling) sekian, jadi 12 (juta poundsterling)," kata Widi beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka