marettoto rtp

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Basuki Beberkan Bukti Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung 5 Tahun Macet******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap bukti soal pembebasan lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung macet selama 5 tahun belakangan ini.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama 5 tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan yang membuat mangkrak proyek Sodetan Ciliwung sempat diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Anak Buah Luhut Bongkar Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) pimpinan Luhut Panjaitanmembongkar dugaan praktik licik konsultan di tender proyek yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelicikan berujung pada pengadaan barang impor. Kelicikan itu diungkap oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender yang mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh', sehingga terpaksa impor.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini,look, dan warnanya begini dan itu (barang) gak ada di Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Indef Minta Jualan Barang Impor di E******

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.

Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.

"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.

Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.

Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan  memisahkan etalase barang impor dan lokal.

"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.

Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.

"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.

Legenda Pahlawan Iblis

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

Banjir Produk Impor di TikTok Shop Bikin UMKM Indonesia Gulung Tikar******

Banjir produk impor di TikTok Shop membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kalah saing dari segi harga, akhirnya banyak dari mereka gulung tikar.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengaku mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat. Ia menyebut produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop kelewat murah.

"Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing, tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan TikTok dan beberapa platform lain juga, kita mengemukakan hal sama berkenaan produk-produk cross border (lintas batas) yang berkaitan dengan mandatory pricing," ungkapnya, dikutip dari detikcom, Kamis (27/7).

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut pihaknya sudah mengumpulkan aduan sejumlah pelaku usaha terkait banjir produk impor murah di TikTok Shop. Oleh karena itu, diadakan pertemuan bersama pihak TikTok di Kemenkop UKM pada Rabu (26/7) untuk mencari solusi bersama.

Fiki menegaskan UMKM menanti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Nantinya, harga batas produk impor tidak boleh di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Lihat Juga : Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Terancam Didepak dari PSN

"Yang kami lihat, di TikTok seller-nya memang UMKM Indonesia. Namun, produk yang diperjualbelikan belum tentu produk lokal, bisa jadi produk impor yang sudah masuk ke Indonesia," kata Fiki dalam keterangan resminya.

"Ini bisa menggerus UMKM lokal. Buktinya harga di TikTok Shop sangat murah, mulai dari pakaian muslim, baju, kosmetik, hingga sepatu hanya seharga Rp100 ribu, bahkan Rp5 ribu," imbuhnya.

Di lain sisi, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan membantah tudingan bahwa Project S adalah cara mereka melakukan perdagangan lintas batas, di mana disebut perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi memuluskan masuknya produk impor ke tanah air.

TikTok menegaskan 100 persen penjual di platform mereka adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : ANALISISMenimbang Kemampuan Ahok Jadi Bos Baru Pertamina

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," klarifikasi Anggini.

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Ia mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia dan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Atas klarifikasi tersebut, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Ke depan, kementerian pimpinan Teten Masduki itu bakal membahas soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]